Defisit BPJS Kesehatan Dan Ancaman Keselamatan Pasien

Dimensi Mutu Dalam Universal Health Coverage (UHC)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan amanat dari World Health Assembly (WHA) ke-58 organisasi kesehatan dunia (WHO) di Geneva pada tahun 2005. Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi PBB 58.33 yang mendesak agar negara-negara anggota PBB menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan esensial bagi seluruh penduduk sekaligus melindungi penduduk terhadap risiko finansial keluarga akibat biaya pelayanan kesehatan melalui cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Begitu pentingnya isu tentang cakupan UHC ini, sehingga menjadi salah satu target komitmen global pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada target SDGs 3 (Good Health and Well-Being) khususnya pada sub target 3.8 (Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all).

WHO dalam buku Delivering Quality Health Services, A Global Imperative For Universal Health Coverage” (WHO, OECD and World Bank. 2018)  menegaskan kembali komitmen global untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 2030 yaitu bahwa semua orang dan masyarakat di mana pun di dunia, harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau paliatif) yang berkualitas tinggi tanpa menghadapi permasalahan keuangan atau finansial.

Dari penegasan WHO tersebut sangat jelas bahwa dimensi mutu (kualitas) merupakan hal yang sangat penting dan substantif. Menurut WHO, pencapaian target cakupan UHC tersebut tidak akan berarti apa-apa jika layanan yang diberikan berkualitas rendah dan tidak aman karena derajat kesehatan masyarakat sebagai outcome-nya tetap buruk. Sehingga memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting bagi UHC. Bahkan Direktur Jenderal WHO menyampaikan dalam pengantarnya dengan petikan kalimat “without quality health services, Universal Health Coverage remain an empty promise”. Yang maknanya adalah bahwa tanpa adanya kualitas pelayanan kesehatan maka UHC hanyalah memberikan janji kosong belaka. Dr. Hanevi Djasri, MARS., FISQua dari PMPK UGM Yogyakarta menyampaikan keprihatinan Direktur Jenderal WHO terhadap isu mutu dalam JKN hingga menyatakan bahwa tidak ada gunanya suatu negara dapat menyediakan dan memberikan pelayanan bila mutunya dibawah standar atau bahkan membahayakan.

Kualitas pelayanan kesehatan dan terutama keselamatan pasien sangat penting dalam menciptakan kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Ini menjadi kunci tercapainya jaminan kesehatan global, yang dimulai dengan jaminan kesehatan yang sangat tergantung pada layanan kesehatan garis depan berkualitas tinggi. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya mencegah penderitaan manusia dan memastikan masyarakat lebih sehat, namun juga memastikan manusia yang lebih baik dan produktif serta memiliki tingkat perekonomian yang lebih sehat. (WHO, OECD, The World Bank. 2018)

Dalam dunia kedokteran dan kesehatan, kualitas pelayanan dan keselamatan pasien adalah segalanya. Kualitas pelayanan yang tentu diikuti oleh keselamatan pasien menjadi harga mati dalam dunia kedokteran sejak dulu kala. Robert Wachter (2008) dalam bukunya yang berjudul Understanding Patient Saftey” memaparkan bahwa pada abad ke-4 Sebelum Masehi (SM) Hipocrates telah menulis dalam bahasa latin yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berbunyi “I will never do harm to anyone” yang kemudian menjadi petikan salah satu sumpah Hipocrates dengan kalimat lengkapnya adalah : “I will abstain from all intentional wrong-doing and harm”. Kalimat ini lalu berkembang dan diterjemahkan dalam bahas inggris dengan frasa kalimat kutipan yang sangat populer yaitu “First do no harm“ yang berasal dari bahasa latin yaitu “Primum non nocere“. Makna terjemahan dari “Primum non nocere” atau “First, do no harm” adalah bahwa apapun intervensi atau prosedur perawatan yang akan dilakukan, kesehatan pasien adalah yang nomor satu.

Dampak Defisit BPJS Terhadap Kualitas Pelayanan

BPJS Kesehatan menyampaikan data bahwa utang pembayaran klaim ke rumah sakit yang jatuh tempo per 14 Juli 2019 adalah sebesar 6,5 T. Jumlah ini sesuai dengan pernyataan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) melalui Kompartemen Jaminan Sosial yang telah meminta BPJS Kesehatan untuk membayarkan klaim tagihan rumah sakit sebesar 6,5 T. Namun angka tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Kerja dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI tanggal 28 Agustus 2019 yang menyebutkan bahwa terdapat utang jatuh tempo BPJS Kesehatan sampai dengan Agustus 2019 sebesar 11 T lebih. Perbedaan angka ini terjadi karena data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan belum memasukkan data terbaru pembayaran klaim ke rumah sakit sebesar Rp 4,5 T.

Menteri Kesehatan 2014-2019 dalam tulisannya di Artikel Opini Harian Kompas Tanggal 3 Oktober 2019 dengan judul : “Menteri Kesehatan : Iuran Untuk Keberlanjutan JKN-KIS“ menegaskan bahwasanya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS semestinya tidak terbelenggu oleh ketidakpastian pembiayaan sehingga akses dan ekuitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu bisa terwujud. Namun diakui oleh beliau bahwa kondisi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kini telah berdampak sangat signifikan terhadap kesinambungan pelayanan kesehatan. Rumah sakit mengalami gangguan operasional yang menyebabkan pelayanan kepada peserta JKN pun terganggu. Mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban membayar tagihan obat-obatan dan BHP/AMHP, makan pasien maupun logistik lainnya yang diperlukan pasien. Pun demikian juga secara kewajiban internal, remunerasi, jasa pelayanan, insentif bahkan gaji pegawai belum terbayar yang tentu mempengaruhi terhadap kinerja para profesional pemberi pelayanan terhadap pasien peserta JKN. Bahkan beberapa rumah sakit menyatakan bahwa ketahanan mereka terhadap kondisi seperti ini paling lama hanya sampai 3 bulan ke depan jika tidak ada perbaikan.

Wakil Presiden RI 2014 – 2019 Jusuf Kalla dalam posisi beliau sebagai Ketua umum PMI bahkan menyatakan bahwa defisit BPJS Kesehatan apabila tidak segera diperbaiki, akan berdampak pada sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia dan seluruh sistem kesehatan akan runtuh. BPJS Kesehatan mengakui keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan pada rumah sakit (RS) mitra dan obat-obatan karena memang tidak memiliki dana atau anggaran yang cukup.

Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) pada acara Dialog Publik bertema “Defisit BPJS Kesehatan dan Dampaknya pada Keberlangsungan Pelayanan Rumah Sakit (RS)” yang diselenggarakan di Auditorium Gedung A RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tanggal 16 Juli 2019 lalu menyatakan bahwa masalah defisit BPJS Kesehatan akan semakin mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit jika tidak segera diatasi serta akan mengganggu iklim pengembangan layanan kesehatan di Indonesia. PERSI juga akan mengagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kondisi perumahsakitan Indonesia yang mengalami guncangan akibat defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Suara lantang juga datang dari organisasi profesi yang menaungi para dokter yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam acara diskusi internal bertema “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yang diselenggarakan di Kantor PB IDI pada tanggal 25 Maret 2019 lalu, IDI menyatakan bahwa defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan telah berdampak pada seluruh pihak yang terkait mulai dari rumah sakit hingga pasien. Dampak paling berbahaya dan serius dari defisit ini adalah permasalahan kualitas pelayanan. Kegagalan rumah sakit membayar tagihan peralatan kesehatan penunjang seperti obat-obatan dengan bahan habis pakai, akan menyebabkan kekosongan stok di rumah sakit karena RS tidak bisa melakukan order lagi ke penyedia sebelum tagihan yang jatuh tempo terbayarkan dulu. Kondisi ini tentu akan menghambat kerja dokter dalam menangani pasien.

Kondisi ini akan memaksa dokter melakukan proses rujukan ke rumah sakit lain sehingga angka rujukan akan naik secara signifikan. Sementara setiap kondisi kegawatan selalu memiliki apa yang disebut dengan Golden periode. Yaitu periode atau waktu terbaik untuk melakukan suatu tindakan atau pengobatan yang akan memberikan tingkat keberhasilan sangat tinggi. Golden Periode atau periode emas ini bisa hilang atau terlewatkan karena waktunya terbuang hanya untuk proses rujukan pasien. Akhirnya pasien akan mengalami keterlambatan penanganan yang bisa mengancam keselamatan dan atau menyebabkan kecacatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa defisit BPJS Kesehatan memang dapat mengancam keselamatan pasien.

Menurut IDI, dokter dan rumah sakit tidak mungkin terlalu terbuka memberikan informasi kepada pasien terkait alasan dirujuknya, apalagi menyatakan bahwa dirujuk karena ketiadaan obat-obatan dan BHP karena kondisi defisit BPJS Kesehatan. Tentu alasan terebut akan sulit diterima oleh masyarakat bahkan sangat mungkin pasien akan berbalik menuntut dokter dan pihak rumah sakit, apalagi jika proses rujukan tersebut menyebabkan keterlambatan penanganan yang menyebabkan kematian atau kecacatan pasien. Kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat banyak dokter menjadi dilema dan bekerja dibawah tekanan. Di satu sisi para dokter harus bekerja sesuai dengan standardisasi dan etik, tetapi untuk melaksanakan hal tersebut tidak didukung oleh kesiapan sarana prasarana sepeti obat-obatan dan bahan habis pakai.

Persoalan defisit BPJS Kesehatan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dampaknya terhadap industri farmasi. Masalah ini telah menunjukkan bahwa ketiadaan obat-obatan dan BHP di rumah sakit selain karena faktor kegagalan rumah sakit membayar kewajiban tagihan obat-obatan dan BHP yang jatuh tempo, ternyata juga disebabkan karena mulai terjadi kekosongan obat-obatan di tingkat distributor dan bahkan terjadi juga di pabrik farmasinya. Artinya, persoalan lebih pada faktor Supply yang ternyata secara langsung atau tidak langsung juga diakibatkan karena kondisi defisit BPJS Kesehatan.

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi pada Januari 2019 telah mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan ke perusahaan farmasi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 3,5 triliun. Sementara untuk tagihan berjalan bahkan sudah menyentuh angka Rp 8 triliun. Keluhan itu disampaikan saat pertemuan GP Farmasi dengan Wakil Presiden RI 2014 – 2019 Jusuf Kalla pada akhir Januari 2019. BPJS Kesehatan juga masih memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp 400 miliar pada triwulan pertama 2019 kepada perusahaan farmasi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Pun demikian juga ke PT Indofarma (Persero) terdapat kewajiban BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan sebesar Rp 60 miliar untuk total selama semester I 2019 yang jika dirangkum secara keseluruhan total utang yang belum dibayarkan per Agustus 2019 mencapai Rp 120 miliar.

Masalah pun terus berkembang secara sistemik dan sampai ke hulu produksi obat-obatan, yaitu terkait dengan ketersediaan bahan baku farmasi. Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi memaparkan bahwa alur produksi obat-obatan diawali oleh pabrik farmasi yang memproduksi obat. Kemudian obat-obatan tersebut dibeli dan didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk dijual ke rumah sakit selaku end user. Pabrik farmasi sendiri untuk dapat memproduksi obat perlu membeli bahan baku yang sebagian besar masih dibeli dari luar negeri (impor). Sehingga ketika rumah sakit tidak bisa membayar tagihan obat-obatan ke PBF karena BPJS Kesehatan yang defisit maka tentu saja PBF pun tidak akan bisa membayar pabrik farmasi dan akhirnya berdampak pada ketidakmampuan pabrik farmasi membeli bahan baku pembuatan obat. Rantai produksi dan distribusi ini saling terkait sehingga semakin sistemik lah dampak yang ditimbulkan dari kondisi defisit BPJS Kesehatan.

Penutup

Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kualitas pelayanan kesehatan dan yang lebih berbahaya adalah sampai pada mengancam keselamatan pasien. Hal ini tentu menjadi kontraproduktif dan bertolak belakang dengan tujuan mulia dari UHC yaitu memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Sehingga penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan ini menjadi sangat penting untuk segera dilakukan karena bisa meruntuhkan sistem penjaminan kesehatan di Indonesia.

Telah banyak para ahli, akademisi dan profesional lainnya memberikan ulasan terkait penyebab dari defisitnya BPJS Kesehatan. Pembahasan tentang persoalan tingkat kolektibilitas yang rendah (low revenue collection) dibanding dengan tingginya belanja manfaat (high purchasing) telah banyak dilakukan. Berbagai rekomendasi dalam Policy Brief dari pusat-pusat studi universitas dan kampus-kampus telah disampaikan kepada para pengambil keputusan dan pengampu kebijakan. Sekaranglah saatnya melakukan aksi dan eksekusi terhadap penyelesaian masalah ini.

Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, layar sudah terkembang dan kemudi sudah terpasang di tangan Pak Presiden. Keputusan ada ditangan pak Presiden yang memegang kemudi akan dibawa ke manakah arah penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia saat ini. Kami menunggu realisasi janji Pak Presiden yang konon katanya akan membenahi BPJS Kesehatan secara “total” (?).

Selamat Hari Dokter Nasional. Dirgahayu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tetap mengabdi untuk bangsa dan negara.

Tri Muhammad Hani (Dokter – Mahasiswa)

Komentar