Nasib Universal Health Coverage (UHC) JKN Di Tahun Politik

Belum reda rasanya hiruk pikuk terkait “offset” nya BPJS Kesehatan yang entah sadar atau tidak mereka ganti baju atau menggunakan baju dobel. Mereka mengenakan baju OPERATOR namun sekaligus mengenakan baju REGULATOR.

Perdir BPJSK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Emergensi ibarat membangunkan macan tidur. Para dokter bergejolak, organisasi Profesi bergerak hingga akhirnya Kemenkes yang sejatinya adalah sebenar-benarnya REGULATOR bersuara. Kemenkes meminta BPJS untuk menunda pemberlakuan aturan tersebut malah sampai masuk ke ranah sengketa yang harus “diadili” oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Janggal memang, tapi ya begitulah faktanya. Terdapat logika yang terbolak balik. Ini sebenarnya siapa REGULATOR dan siapa OPERATOR.

Ditengah-tengah adanya sidang peradilan sengketa tersebut, saya diundang mewakili rumah sakit tempat saya bekerja pada acara pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang dengan tema SOSIALISASI Perdir Nomor 1 Tahun 2018 tersebut. Saya protes keras terhadap substansi pertemuan tersebut dengan argumen saya saat itu adalah bagaimana mungkin melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang masih menjadi sengketa dan bahkan sedang disidangkan oleh Kemenkumham. Saya tegas waktu itu menolak dan meminta untu ditunda (hold) dulu sampai sengketa tersebut selesai dan memiliki ketetapan hukum yang bersifat final.

Namun kita tahu semua hasil akhir dari sidang sengketa tersebut yaitu : “ Dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai kriteria gawat darurat, Peraturan BPJS Kesehatan 1/2018 tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kriteria gawat darura”. Intinya dengan sambil menunggu Permenkes tentang Kriteria Gawat Darurat, untuk menghindari kekosongan aturan maka Perdir Nomor 1 Tahun 2018 tetap dilaksanakan. Hmm… Jadi kata kuncinya adalah MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. Mohon dicatat ya.

Belumlah selesai masalah itu, di lapangan makin ramai isu dan obrolan bahwa BPJS “bangkrut”. Memang ada penundaan pembayaran klaim oleh BPJS, masalah ini sebenarnya mulai terasa akhir tahun 2017 lalu. Namun makin kencang informasi jika pembayaran klaim beberapa RS macet, sampai ada istilah BPJS Gagal Bayar dan sebagainya.

Dan akhirnya dalam pekan-pekan terakhir ini, kita lagi-lagi dikejutkan dengan terbitnya 3 Peraturan BPJS tentang Penjaminan Operasi Katarak, Bayi Baru Lahir dan Rehabilitasi Medik. Sekali lagi saya harus mengatakan bahwa BPJS kembali menggunakan baju REGULATOR. Entah mungkin saja karena merasa andaipun diprotes oleh organisasi profesi dan Kemenkes lalu disidangkan kembali sengketa nya oleh Kemenkumham maka keputusan akhirnya adalah tetap memberlakukan guna MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. Harap dicatat lagi kata kuncinya, mengisi kekosongan hukum. Bisa jadi BPJS belajar dari pengalaman penerbitan Perdir tentang Gawat Darurat yang pada akhirnya diberlakukan juga.

Landasan hukum dan argumen logis memang disampaikan oleh BPJS yang menjadi latar belakang terbitnya 3 Perdir tersebut. Namun spiritnya sangat kental kita baca adalah “menekan nilai klaim” karena persoalan ketersediaan anggaran. Meski dengan bahasa yang begitu anggun… Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), namun nampaknya di lapangan spirit kentalnya adalah KB dan MKMJ (Kendali Biaya dan Mungkin Kendali Mutu Juga). Tapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah ini sangat terkait dengan ketersediaan dana. Jika berbicara rasio klaim memang sudah sejak 3 tahun lalu kita pahami semuanya bahwa rasio klaim BPJS Kesehatan sangat tinggi.

Ditengah-tengah panasnya suasana terkait terbitnya Perdir Katarak, Bayi Baru Lahir dan Rehabilitasi Medik beredar di medsos sebuah cukilan tulisan dari sebuah buku yang menegaskan bahwa seolah-olah BPJS Kesehatan adalah lembaga yang TIDAK BISA diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Kementerian kecuali atas penugasa khusus dari presiden karena BPJS Kesehatan adalah langsung dibawah Presiden. Apakah salah ? Secara aturan dalam UU SJSN dan JKN memang begitu, namun menegaskan hal tersebut dalam situasi seperti ini seolah-olah bentuk AROGANSI HALUS dan mentasbihkan diri menjadi lembaga SUPERBODI.

Baiklah jika begitu, 2 hal yang saya garis bawahi adalah : Pertama, BPJS Kesehatan tak dapat dipungkiri sedang mengalami masa-masa sulit dalam hal likuiditas keuangan karena antara dana yang terkumpul dengan rasio klaim sangat tidak berimbang. Kedua, BPJS Kesehatan menegaskan diri bahwa lembaga ini ada dibawah kendali Presiden langsung.

Oke, benang merahnya adalah adanya masalah likuditas keuangan BPJS Kesehatan yang mana lembaga ini dibawah kendali langsung Presiden dan jelas terdapat amanat undang – undang bahwa ketika BPJS Kesehatan mengalami persoalan liquiditas keuangan maka KEWAJIBAN PEMERINTAH untuk menyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang mengelola penjaminan kesehatan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

Artinya, saat ini bola panas ada di tangan Presiden. Akumulasi masalah sejak hampir 1 tahun ini kemudian semakin meruncing pada awal tahun 2018 lalu makin tajam pada 3 bulan terakhir harus dianggap sebagai masalah yang sudah EXTRA ORDINARY. Persoalan yang EXTRA ORDINARY selayaknya dikembalikan pada aturan dasar dan strata paling tinggi payung hukum dari program ini.

Sederhananya adalah jika obrolan rekan-rekan sejawat adalah seperti ini “jika tidak punya uang ya jangan menekan kualitas pelayanan menjadi sub standar…. tapi ya mengadulah kepada Presiden”.

Lantas sekarang bagaimana nasib Universal Health Coverage (UHC) jika sudah begini ? Tahun 2019 itu tidak akan lama lagi, sementara cakupan kepesertaan masih jauh dari target dan ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang sudah menumpuk saat ini. BPJS Kesehatan pontang panting mengejar target cakupan kepesertaan. Hampir seluruh upaya, strategi dan sumber daya dikerahkan. Sampai-sampai pekerjaan teknis lapangan sehari-hari yang dulu dikerjakan oleh BPJS Kesehatan saat ini telah dilimpahkan ke Rumah Sakit.

Sekedar diketahui saja, saat ini hampir semua pekerjaan-pekerjaan teknis pelayanan di lapangan yang dulu dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan mulai dilimpahkan menjadi pekerjaan petugas RS. Memang caranya sangat elegan yaitu melalui aplikasi onlinr (web based).

Coba lihat saat ini persetujuan (approval) layanan luar paket INA CBGs (LUPIS) seperti Kacamata, alat bantu sampai layanan ambulance telah dilimpahkan ke petugas RS. Layanan persetujuan rujukan penuh, rujukan parsial dan rujuk balik (PRB) sudah harus dikerjakan oleh petugas RS melalui aplikasi online.

Sekali lagi, sekedar mengingatkan Pemerintah dan Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi Pemerintah, bahwa tahun 2019 itu sudah di depan mata. Nasibnya UHC Tahun 2019 mau bagaimana ?

Entah kebetulan atau tidak, namun fakta dan data berdasarkan UU SJSN dan peta jalan (Road Map) nya bersamaan dengan Pilpres di Tahun 2019. Sepertinya berharap “KERJA…KERJA…KERJA” pada tahun politik ini harus siap-siap kecewa.

Narasi dan literasi di medsos maupun di forum-forum telah dipenuhi dengan diskusi tentang POLITIK. Kosa kata tentang CAWAPRES, Koalisi, Poros bahkan yang sampai debat dengan menggunakan ungkapan kasar antara “CEBONG dan KAMPRET” jauh lebih ramai ketimbang mendiskusikan masalah yang menjadi program besar JKN.

Nampaknya pucuk-pucuk pimpinan pemerintah saat ini konsentrasinya ke UHC JKN Tahun 2019 tinggal 10 – 15 % atau malah sudah hilang sama sekali konsentrasinya. Lebih disibukkan dengan mengatur strategi mempertahankan atau merebut kekuasaan sampai rumah negara yang menjadi simbol pemerintahanpun dipergunakan untuk diskusi kepentingan kelompok.

Berita-berita di media setiap hari berisi tentang politik, capres dan cawapres. Persiapan tahapan-tahapan Pilpres dan PILEG. Semua sibuk dengan persiapan dan strategi nya masing-masing. Sampai lupa bahwa ada pogram besar yang sangat bagus dan menjadi tanggungjawab bersama menyukseskan. Ada target utama yang dulu selalu digaungkan dan tenggat waktu target itu sudah ada di depan mata. Tidak terasa, tahu-tahu masuklah kita di tahun 2019.

Saya sejujurnya tidak ingin menyerah dan berusaha untuk tidak pernah lelah seperti halnya tekad tidak pernah lelah mencinta negeri ini. Namun ada saat dimana kita harus mulai berfikir realistis sambil perlahan mengangkat tangan melambaikan ke kamera dengan bendera putih kecil nan kusam terselip di saku baju depan sembari berbisik lirih….”kami lelah….rasanya kami ingin menyerah”.

Ah… entahlah….

 

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Komentar