ANJAB DAN ABK DOKTER : Asimetri Produk Hukum

Mendapat tugas mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya memang terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus mengerutkan dahi lebih kencang lagi.

Apa hanya saya yang bingung menyusun Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Bebak Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) untuk dokter dan dokter gigi. Kok seperti rumit sekali mencari benang merahnya. Mungkin otak saya yang makin menua dan lelah.

Terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam yang harus dilakukan yaitu :

  1. Penentuan NAMA JABATAN
  2. ANALISIS JABATAN itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah data yang disebut dengan INFORMASI JABATAN.
  3. ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) itu bertujuan untuk menghitung KEBUTUHAN PEGAWAI untuk setiap nama jabatan yang akan ditindak lanjuti dengan peta jabatan dan formasi jabatan.
  4. EVALUASI JABATAN (Evjab) untuk menghitung grade atau NILAI DAN KELAS JABATAN.
  5. Lanjutan dari hasil ABK adalah input data formasi secara elektronik (e-Formation)
  6. Hasil dari Evaluasi Jabatan yang menghasilkan nilai dan kelas jabatan adalah KONON untuk menghitung Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD
  7. Manfaat akhir dari semua proses diatas adalah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang didalamnya ada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Dasar hukum pelaksanaan tahapan-tahapan diatas khusus untuk dokter dan dokter gigi adalah Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (Kepmenpan) tahun 2003. Sempat khawatir kalau peraturan ini terkesan jaman old banget, jangan-jangan saya yang kudet. Tanya mbah Google sana sini, menyusup dan menelusup ke website-website resmi Kementerian, JDIH dan lain sebagainya. Hasilnya memang untuk dokter dan dokter gigi BELUM ada pengaturan yang lebih baru dari tahun 2003 itu yang nota bene menggantikan pengaturan Tahun 1997.

Namun ternyata tahun 2013 Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Waduh ternyata hanya untuk PNS Kementerian Kesehatan (PNS Pusat) dan peristilahan Jabatan Fungsional Umum pun sekarang sudah diubah melalui PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)… Ah anda pusing ???… SAMA !!! hehe

KEPMENPAN Nomor 139 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, membagi jabatan fungsional dokter berdasarkan jenjang jabatan menjadi Dokter Pertama, Dokter Muda, Dokter Madya dan Dokter Utama. Jenjang jabatan ini berdasarkan Jenjang Pangkat / Golongan (Penata Tk. I dan seterusnya atau Golongan III B dan seterusnya).

Kepmenpan tidak mengatur Rincian Tugas (Rintug) dokter, hanya ada 1 pasal tentang Tugas Pokok dokter. Selanjutnya yang muncul adalah istilah RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI.

Nah dan kepeningan itu mulai berasa ketika membaca Rincian Kegiatan dimana memisahkan rincian kegiatan Dokter Pertama, Dokter Muda, Dokter Madya dan Dokter Utama (berdasarkan pangkat / golongan). Kenapa ?? Rincian Kegiatan itu DICAMPUR antara kegiatan dokter umum dan dokter spesialis sodara-sodara. Lalu ada istilah TINDAKAN KHUSUS TINGKAT SEDERHANA, TINDAKAN KHUSUS TINGKAT SEDANG dan seterusnya. Juga muncul lagi istilah TINDAKAN SPESIALISTIK TINGKAT SEDERHANA, TINDAKAN SPESIALISTIK TINGKAT SEDANG dan seterusnya. Instink saya menyuruh untuk segera lari ke halaman belakang menacari penjelasan tentang definisi operasional dari istilah-istilah tersebut…namun saya pulang dengan pikiran hampa…eh..dengan tangan hampa… haha. Tidak ada saya menemukan DEFINISI OPERASIONAL dari istilah-istilah tersebut, batasan tindakan khusus itu apa, batasan tindakan spesialistik itu apa, batasan sederhana, sedang dan kawan-kawannya..saya tidak menemukan.

Skip…. coba kita cari-cari untuk tenaga kesehatan lainnya, yang paling dekat saja dulu yaitu dokter gigi. Kita coba cari ya aturan hukumnya dan ketemulah Keputusan Menteri PAN juga, sama persis dengan yang dokter.

KEPMENPAN 141 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter GIGI dan Angka Kreditnya pun sama persis dengan Permenpan 139 tentang dokter hanya kalimat dokter diganti menjadi dokter gigi. Rincian tugasnya ditambah dengan kalimat ” gigi dan mulut”.

Kesimpulan saya membacara dua Kepmenpan ini (Nomor 139 dan Nomor 141) adalah :

  1. Hanya ada 2 (dua) nama jabatan fungsional yaitu DOKTER dan DOKTER GIGI.
  2. Tidak ada pemisahan Rincian Kegiatan antar DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS dan DOKTER SUB SPESIALIS padahal kenyataan di lapangan sangat berbeda sekali terkait kompetensi dan kewenangannya. Begitu pula tidak ada pemisahan DOKTER GIGI dan DOKTER GIGI SPESIALIS.
  3. Pemisahan Rincian Kegiatan berdasarkan Jenjang Jabatan (Pertama, Muda, Madya dan Utama) dan isinya DICAMPUR antara dokter umum dan dokter spesialis.

Hmm…. makin puyeng sodara-sodara…. mulai berkunang-kunang mata dan penglihatan saya. Eh ternyata salatri (kelaparan)…. haha.

Belum seberapa, coba kita simulasikan. Saya mencoba mengisi Anjab seorang dokter UMUM yang sudah sangat lama masa kerjanya dan sudah golongan IV-A. Kita coba…

Nama Jabatan               : Dokter

Jenjang Jabatan            : Dokter Madya

Jenjang Pangkat / Gol  : IV-A / Pembina

Dan marilah kita buka RINCIAN KEGIATAN untuk DOKTER MADYA ini (diambil 4 teratas saja) :

  1. Melakukan pelayanan spesialistik konsultan.
  2. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat II oleh Dokter umum.
  3. Melakukan tindakan spesialistik kompleks tingkat II.
  4. Melakukan tindakan medik spesialistik konsultan.

What your coment ??? …..

Seorang DOKTER UMUM tapi dalam rincian kegiatan melaksanakan pelayanan spesialistik konsultan, spesialistik kompleks tingkat II, tindakan medik spesialistik konsultan. Tidak perlu definisi operasional dan penjelasan lagi saya kira seorang DOKTER UMUM tidak mungkin punya KOMPETENSI dan KEWENANGAN seperti itu. Yang masuk mungkin di nomer 1 yaitu oleh DOKTER UMUM namun apa yang dimaksud dengan KOMPLEKS TINGKAT II…dicari-cari juga tidak ada.

Masih mau nambah pusing…. oke kita coba simulasi lagi ya. Saya mau mengisi Anjab seorang DOKTER SPESIALIS MATA yang baru selesai pendidikan sekitar 3 tahun lalu dan masih pada golongan III-B.

Nama Jabatan                 : Dokter

Jenjang Jabatan              : Dokter Pertama

Jenjang Pangkat / Gol   : III-B / Penata Tk. I

Kita buka lagi ya, RINCIAN KEGIATAN untuk DOKTER PERTAMA (diambil 6 teratas saja) :

  1. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama
  2. Melakukan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama
  3. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter umum
  4. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter umum
  5. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana
  6. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang

Hmm…. Bingung gak ?.. Pelayanan spesialistik nya sudah ada tapi di rawat jalan tingkat pertama, kalau tidak salah Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) itu Puskesmas atau Klinik atau Praktek Dokter, kalau di rumah sakit namanya Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL). Kesimpulannya, dokter spesialis yang golongannya masih III-B hanya boleh praktek spesialis di Puskesmas. Masalahnya apakah secara kompetensi benar sperti itu ? lalu kemudian apakah RJTP (Puskesmas, Klinik dll) boleh diisi oleh seorang dokter spesialis. Hmmm…. entahlah sodara-sodara….

Selain itu juga, definisi tindakan sepsialistik tingkat sederhana dan tingkat sedang itu apa ya, batasannya apa…. makin puyeng ya, jangan lupa pegangan tangga…hehe.

Kita lupakan sejenak segala kepusingan diatas ya temans…

Mari kita buka Permenkes 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Disitu pembagian dokter menjadi Dokter Pendidik Klinis, Dokter dan Dokter Gigi. Rincian / Uraian tugas TIDAK ADA pembedaan antara yang Pertama, Muda, Madya dan Utama….

Dan secara rincian tugas nya lebih sederhana, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Tidak ada tingkat sederhana, sedang, Tingkat I, Tingkat II seperti di Kepmenpan yang tidak ada penjelasan teknis tindakan tingkat sederhana, sedang, Tk I, Tk II…. hehe.

Khusus untuk DOKTER PENDIDIK KLINIS (DOKDIKNIS) sudah ada juga di Permenpan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jabatang Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya… Kenapa bentuknya Permenpan ya…bukan Kepmenpan seperti Jabfung Dokter dan Dokter Gigi… ah sudahlah…jangan ngurusin remeh temeh gitu…hehe

Sungguh sayang memang, Permenkes yang lebih mudah dipahami dan diterapkan ini HANYA untuk Dokter dan Dokter Gigi PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan atau PNS Pusat. Kalau untuk PNS dokter daerah gimana ? untuk dokter dan dokter gigi di RSUD gimana ya ? Katanya tetap menggunakan Kepmenpan nomor 139 dan nomor 141…. hmm… baeklah…baeklah….

Belum selesai kebingungan dan kepusingan saya…

Jika Analisis Beban Kerja (ABK) adalah akan menghasilkan kebutuhan pegawai setiap NAMA JABATAN, sedangkan NAMA JABATAN hanya ada dua yaitu DOKTER dan DOKTER GIGI (serta DOKTER PENDIDIK KLINIS jika ada) maka khusus untuk rumah sakit apakah mampu menjawab pertanyaan jumlah kebutuhan SDM DOKTER dan DOKTER SPESIALIS di RS ??

Jika kita konsisten dengan KEPMENPAN yang memisahkan rincian kegiatan berdasar jenjang jabatan, maka seharusnya NAMA JABATAN bukan hanya DOKTER dan DOKTER GIGI, namun harusnya nama jabatan itu menjadi ada 8 (delapan) yaitu : DOKTER PERTAMA, DOKTER MUDA, DOKTER MADYA, DOKTER UTAMA, DOKTER GIGI PERTAMA, DOKTER GIGI MUDA, DOKTER GIGI MADYA dan DOKTER GIGI UTAMA.

Karena rumus menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan pedoman ABK katanya adalah : Waktu Penyelesaian Sebuah Pekerjaan DIKALI Beban Kerja dan DIBAGI dengan Waktu Kerja Efektif.

Nah jika BEBAN KERJA ini TIDAK dipisahkan antara DOKTER UMUM dan DOKTER SPESIALIS maka mungkinkah kita bisa menghitung kebutuhan SDM Dokter Umum SAJA? Atau Kebutuhan SDM Dokter Spesialis saja ? Belum lagi harus memisahkan Spesialis yang bekerja sebagai penunjang medis (Radiologi, Laboratorium dan sebagainya).

Lalu mungkinkah akan kita pukul rata kebutuhan SDM Dokter Spesialis TANPA melihat SPESIALISASI / KOMPETENSI KEAHLIAN nya ? Hmm….

Hasil ABK nanti akan memunculkan angka kebutuhan DOKTER dan kebutuhan DOKTER GIGI SAJA. Padahal jika kita konsisten mengikuti KEPMENPAN maka harusnya muncul jumlah kebutuhan Dokter Pertama sampai dengan Dokter Utama dan Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Utama.

Tetap saja tidak menjawab secara pasti berapa kebutuhan SDM Dokter Umum dan berapa kebutuhan SDM Dokter Spesialis. Apalagi untuk menjawab berapa kebutuhan SDM Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah dan lain sebagainya. Juga berapa kebutuhan SDM Dokter Spesialis Penunjang (Radiologi, Laboratorium dan sebagainya).

Sampai disini jujur kepala saya semakin pusing. Kenapa susah sekali menarik benang merah dan keterkaitan antara beberapa ketentuan-ketentuan hukum diatas serta tujuan dari tahapan-tahapan Anjab dengan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Benar-benar saya tidak mampu memecahkan masalah ini. Sekali lagi mungkin otak saya sudah makin lelah, makin lemot dan makin tua termakan usia… hehe.

Akhirnya puncak dari kebingungan tersebut adalah ketika dikaitkan dengan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) yang ternyata sedikit banyaknya agak bersinggungan dengan bidang peminatan saya yaitu remunerasi rumah sakit.

Hmm…. kenapa ya?? Ramai isu kalau pegawai RS yang mendapat TKD maka TIDAK BOLEH mendapat Jasa Pelayanan atau Remunerasi karena alasan tidak boleh ada DUPLIKASI ANGGARAN… hmm. Lho khan sumber dana nya beda ? iya sih tapi ya gitu cenah ketentuannya.

Ada beberapa RSUD malah yang sudah memutuskan tidak mengambil TKD dan lebih memilih tetap mendapat Jasa Pelayanan atau Remunerasi. Lah…ada pilihan nya? Haha….

Ah ya sudahlah… ini mah ngeri-ngeri sedap kalau sudah menyangkut singgungan atau irisan TKD dengan Jasa Pelayanan. Mudah-mudahan ada waktu saya nanti mau menulis sedikit kaitan antara Remunerasi dengan Tunjangan Kinerja Dinamin (TKD) ini…

Yang jelas saya dapat informasi untuk RS Vertikal milik Kemenkes (BLU) maka ada ketentuan TIDAK memperoleh Tunjangan Kinerja (istilahnya hanya Tunjangan Kinerja, bukan TKD) karena sudah ada ketentuan tentang Remunerasi.

Clue kedua : Remunerasi ini payung hukumnya adalah UNDANG-UNDANG yaitu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sementara TKD ?? Nggak tau saya dasar hukumnya…. beneran nggak tau… hehe… Eh tapi… TKD itu kok ada yang mengatakan Tunjangan Kinerja Daerah dan ada juga yang mengatakan Tunjangan Kinerja Dinamis. Yang benar yang mana ya…. Ketika baca Pergub DKI Jakarta malah TKD itu adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dibagi menjadi TKD STATIS dan TKD DINAMIS…. Nah lho…haha. Sudahlah..sudahlah…makin bingung nanti…wkwk

Mohon maaf curhat saja, ini jelas bukan ranah keahlian dan pemintan saya, hanya karena kebetulan terkait dengan tupoksi saya sebagai penanggungjawab pelayanan medik di RSUD yang harus menyelesaikan masalah ANJAB, ABK, EVJAB untuk jabatan fungsional Dokter dan Dokter Gigi (dengan Spesialis nya lho…hehe).

Entahlah…semua masih gelap dan abu-abu bagi saya. Sekarang lebih baik kita liburan dulu (menikmati sabtu libur, nasib lebah pekerja 6 hari….hehe)

Semoga nanti sempat membuat ulasan sedikit tentang irisan ngeri-ngeri sedap antara Tunjangan Kinerja dengan Remunerasi RS. Selamat menikmati liburan buat semua lebah pekerja 6 hari kerja.

Sekian, Wasallam

Tri Muhamad Hani

 

Komentar