Kasus Nias : Puncak Tragedi Otonomi Sektor Kesehatan

“JANGAN NGURUSI SEKTOR KESEHATAN … ITU BERAT … KAMU TIDAK AKAN KUAT……”

Tahun 2015 pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saya sudah memberikan sebuah analisi kritis terkait otonomi daerah atau desentralisasi sektor kesehatan. Hal ini terkait dengan adanya wacana saat itu menggiring rumah sakit dibawah Dinas Kesehatan yang akan secara nyata menghilangkan entitas rumah sakit itu sendiri. Selengkapnya dapat dibaca di sini.

Namun titik fokus saya lalu saya perluas ke dalam isu desentralisasi sektor kesehatan yang dimulai sejak tahun 1999 dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui pada tahun 2004 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Sejak saat itulah maka urusan kesehatan diserahkan kepada pemerintah daerah. Secara pribadi saya sudah menentang sejak awal pemberlakukan desentralisasi sektor kesehatan ini.

Di negara Indonesia, urusan pemerintah itu dibagi menjadi tiga, yaitu  :

  1. Urusan pemerintahan ABSOLUT : Adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Contohnya adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.
  2. Urusan pemerintahan KONKUREN : Adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan UMUM : Adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Dari ketiga jenis urusan pemerintahan tersebut diatas, maka urusan pemerintahan konkuren adalah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan KONKUREN yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :

  1. Urusan Pemerintahan WAJIB : Adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Contohnya : Pendidikan, KESEHATAN, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Serta Sosial.
  2. Urusan Pemerintahan PILIHAN : Adalah Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Jadi jelaslah bahwasanya urusan kesehatan semakin ditegaskan menjadi urusan Pemerintah Kongruen yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan bersifat WAJIB. Padahal harapan saya saat itu adalah dikembalikannya sektor kesehatan menjadi urusan pemerintah absolute karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebutuhan yang sangat mendasar.

Bagaimana sebuah urusan yang bersifat sangat mendasar, pemenuhan hak hidup sehat yang merupakan hak yang sangat hakiki serta menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan kepada daerah dengan keberagaman masing-masing daerah.

Lihatlah begitu besarnya perbedaan (disparitas) sektor kesehatan di daerah pulau Jawa dengan daerah di luar pulau Jawa. Tujuan desentralisasi kesehatan yang konon ingin mendekatkan layanan serta mempermudah akses masyarakat ke fasilitas kesehatan apakah benar sudah tercipta di seluruh bumi nusantara ini ? Dari Sabang sampai Merauke sudah ? Dari NIAS sampai Pulau Rote sudahkah ?

Perbedaan kualitas pelayanan kesehatan di setiap daerah tidak dapat dipungkiri. Bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar mutu pelayanan rumah sakit adalah benar. Namun bagaimana dengan standar input nya ? Standar Proses nya ? Ketika NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang digunakan tidak sama disetiap daerah karena permasalahan dan keterbatasan (handicap) lokal daerah, maka jangan pernah berharap menghasilkan suatu output yang seragam.

Urusan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah bukan hanya berubahnya status kepegawaian PNS pada sektor kesehatan (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit) dari PNS Depkes (kala itu) menjadi PNS Daerah. Bukan sekedar perubahan NIP dari I40-xxx-xxx menjadi NIP 480-xxx-xxx.

Namun secara substansial bahwa desentralisasi urusan kesehatan ini telah menyisakan beberapa persoalan di lapangan yang cukup rumit dan kompleks.

Urusan sektor kesehatan menjadi sangat kental dengan kepentingan politik lokal pemerintah daerah setempat. Isu-isu tentang kesehatan selalu menjadi “dagangan” politik menjelang Pilkada dan tetap laris manis diterima oleh masyarakat. Namun ironisnya juga selalu menjadi korban pertama terkait dengan kebijakan politis pemerintah lokal.

Penunjukan pimpinan lembaga yang bergerak di sektor kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD) kerap kali lebih mengedepankan pertimbangan politis ketimbang analisis kompetensi, persyaratan minimal jabatan dan tanpa melalui proses fit and proper test. Permenkes Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Bidang Kesehatan secara nyata dikangkangi.

Seorang Sarjana Agama (S.Ag) ada yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Malah seorang dokter menjadi pejabat struktural di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Miris karena hal ini terjadi karena pemilihan lebih ke arah loyalitas ketimbang profesionalitas. Merupakan sebuah imbalan misalkan karena sebagai tim sukses nya. Padahal secara sadar atau tidak hal itu secara nyata telah menarik SDM sektor kesehatan ke dalam politik praktis.

Meskipun standar SDM dan standar kompetensi telah diatur oleh Kemenkes, namun ternyata tetap saja berbenturan dengan kepentingan politik lokal. Inilah yang terjadi di Kabupaten Nias dan saya yakin kasus di Kabupaten Nias hanyalah fenomena gunung es yang hanya puncaknya saja. Dalam kasus seperti ini pertanyaan pertama adalah mampukah Kemenkes memberi teguran kepada pemerintah lokal setempat ? Secara legal standing tidak bisa. Karena jelas dalam manajemen SDM, maka Kepala Daerah menjadi pembina. Dan hal ini pula sebenarnya yang membuat khususnya PNS di daerah seolah-olah ditarik-tarik ke dalam politik kepentingan.

Begitu juga dengan standar kebutuhan SDM yang masih bervariasi antar daerah satu dengan yang lainnya menjadi persoalan tersendiri sehingga jika kita melihat sebaran (distribusi) tenaga dokter khususnya dokter spesialis di Indonesia pada hari ini yang tidak merata, maka inilah salah satu faktor penyebabnya.

Adanya kebingungan para pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah dengan adanya “dua induk” yang harus berpijak pada dua kaki di alam yang berbeda. Satu kaki terkait dengan aturan-aturan birokrasi aparatur pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara satu kaki lagi harus tetap mempedomani standar, aturan dan ketentuan dari kementerian teknis sektor kesehatan yaitu Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Banyaknya aturan-aturan yang secara tidak sengaja saling “bertabrakan” dan “berbenturan” antara produk hukum Kemendagri yang harus dipatuhi dan aturan hukum dari Kemenkes yang juga wajib dipedomani.

Kemenkes selaku regulator bidang kesehatan sebetulnya telah banyak mengeluarkan aturan, ketentuan, pedoman dan standarisasi dengan tujuan agar pelayanan kesehatan akan dirasakan sama dan merata oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Namun fakta di lapangan, banyak hal yag berbenturan dengan aturan-aturan lokal daerah seperti Perda, Perbup dan Kepbup (PERKADA). Fungsi pengawasan dan kontrol oleh Dinas Kesehatan masih lemah karena meskipun memiliki instrumen yang jelas dari Kemenkes namun tetap sulit karena berbenturan dengan kepentingan politis lokal.

Sederet masalah terkait desentralisasi kesehatan diatas hanyal sebagian kecil dari masalah yang ditemui di lapangan. Terkini adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana rumah sakit secara hirarki dan organisatoris berada dibawah Dinas Kesehatan serta direktur rumah sakit adalah Dokter Fungsional yang diberikan TUGAS TAMBAHAN sebagai direktur.

Hanya bisa mengelus dada manakala mengetahui kisah dibalik lahirnya peraturan ini yang konon berdasarkan pengamanatan dan pengalaman seorang Deputi di Kementrian (Dokter dan Mantan Direktur RS) yang melihat bahwa Seorang Kepala Puskesmas bisa dijabat oleh seorang dokter yang juga memeriksa pasien. Hmmm…..

Sekarang…. satu demi satu… apa yang menjadi kekhawatiran saya semakin terlihat nyata bahkan sudah terjadi. Sekali lagi, kasus di Kabupaten Nias ini hanyalah fenomena gunung es. Namun menjadi sebuah potret pemahaman yang sangat lemah dari para pimpinan di daerah.

Bagaimana secara naif tidak mampu membedakan fungsi Faskes Primer (Puskesmas) dengan Rumah Sakit. Bagaimana bisa terjadi kerancuan pemahaman dan pemikiran bahwa fungsi utama Puskesmas adalah Promotif, Edukatif dan Preventif. Porsi kuratif dan rehabilitatif hanyalah bagian kecil karena itu menjadi ranah nya Faskes Sekunder, inipun sejalan dengan konsep SJSN dengan program JKN.

Begitu lemahnya pemahanan konsep rujukan berjenjang. Tidak mampu membedakan apakah yang disebut Upaya Kesehatan Masyarakat / Komunitas (UKM) dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Bahwasanya seorang dokter spesialis Obgin memiliki pengetahuan tentang Obstetri Komunitas adalah betul, karena ilmu itu diperoleh saat pendidikan spesialis. Namun pengejawantahannya bukan dalam bentuk menempatkannya di Puskesmas. Cukup sebagai perwakilan rumah sakit yang memiliki fungsi membina secara berkala Faskes Primer.

Keterlibatan seorang dokter Obgin dalam Tim Review Maternal Perinatal (RMP) serta penyuluhan / pembinaan secara berkala kepada Faskes Primer itu sudah lebih dari cukup. Adalah benar bahwa masyarakat memang membutuhkan kehadiran seorang dokter Obgin, namun bagaimana dengan fungsi-fungsi layanan primer yang ada saat ini? Bukankah selain Puskesmas juga ada Pustu, Polindes, Bidan Desa, Posyandu dan sebagainya ? Jika jawaban ini hanya dipakai sebagai pembenaran, maka saran saya carilah alasan lain yang jauh lebih tepat dan elegan.

Menyangkut Undang-Undang ASN inilah justru seolah-olah menjadi senjata yang bisa dengan mudah dan seenaknya memindahkan pegawai, memutasikan aparatur dengan dalih sudah menyatakan diri siap ditempatkan dimana saja. Benar, namun bukankah ada standar kompetensi yang harus dipenuhi. Lagi-lagi inilah tragedi desentralisasi atau otonomi daerah sektor kesehatan.

Nah kita sudah melihat dan menyaksikan betapa tidak standar nya pemahaman konsep kesehatan ini. Betapa tidak seragamnya komitmen akan kesehatan ini. Mau dibawa kemana sektor kesehatan jika terus begini ? Akan terus diintervensi dan diintimidasi dengan kepentingan politik lokal ? Mengapa kita ingkari peringatan Nabi yang mengingatkan kita bahwa “Jika suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya….”

Sudahlah, nampaknya kita harus secara jantan dan fair mengakui bahwa konsep desentralisasi kesehatan ini WAJIB ditinjau ulang. Sekali lagi bahwa kebutuhan kesehatan adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak boleh ada disparitas dan deviasi standar dalam sektor kesehatan di seluruh penjuru nusantara ini dalam bingkai NKRI.

Geserlah Sektor Kesehatan dari Urusan Konkruen Wajib menjadi Urusan Absolute sebagaimana urusan agama. Begitu juga urusan pendidikan, karena AGAMA, PENDIDIKAN dan KESEHATAN itu adalah pilar utama pembanguan SDM dan merupakan parameter dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Kebijakan sektor pendidikan yang menarik urusan Sekolah Menegah Atas (SMA) ke Propinsi sebenarnya pengakuan secara malu-malu bahwasanya penyerahan program pendidikan SMA sampai pada tingkat Kabupaten / Kota terbukti tidak berhasil alias gagal.

Semoga meski secara malu-malu pemerintah mulai berfikir untuk menarik urusan sektor kesehatan ini dari kolam desentralisasi atau otonomi daerah.

Jangan ngurusi sektor kesehatan … itu berat … kamu tidak akan kuat. Biar pemerintah pusat saja. Dilan-dongan Wae (Sunda – Red).

Wasalam.

Purwakarta, 17 Februari 2018

Komentar