Bisakah RS Menghitung Tarif CBGs Sendiri ? (Seharusnya) BISA !!

Seringkali kita mendengar dari para praktisi medis (dokter) di Rumah Sakit yang berkomentar dan mempertanyakan “Darimana sih asal hitungan tarif BPJS itu? Gimana sampai muncul tarif “ajaib” tersebut?” ketika mendapati tarif tindakan yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tarif rumah sakit.

Beberapa tarif memang tergolong tarif yang agak “aneh” dan terkesan sangat dipaksakan. Sejenak kita teringat tragedi “tarif singkat” Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 yang hanya berusia 2 MINGGU (bahkan lebih muda dari seumur jagung).

Pada Tanggal 13 November 2016 Kemenkes mengeluarkan PMK Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggantikan PMK Nomor 59 Tahun 2014 yang berlaku sejak ditandatangani yaitu tanggal 18 Oktober 2016. Saya pun sempat membuat analisa beberapa perubahan fundamental tarif baru dibanding tarif lama yang dapat dibaca pada tulisan saya di sini : ” 8 Fakta Perubahan Tarif CBGs Tahun 2016 “

Namun memang ajaib, pada Tanggal 30 November 2016 Kemenkes kembali mengeluarkan PMK Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 52 Tahun 2016 yang berlaku sejak tanggal 24 November 2016 dengan perubahan yang sangat luar biasa sekali. Artinya umur PMK 52 Tahun 2016 ini bahkan tidak sampai 1 bulan. Wajar khan jika di lapangan banyak yang ber spekulasi dan menduga-duga ada apa dibalik kisah perubahan luar biasa tarif CBGs dalam kurun waktu sekitar 2 minggu. Memang tidak bisa dipersalahkan karena Kemenkes juga berkewajiban mempertimbangkan faktor kecukupan dan yang tersedia di BPJS Kesehatan dari hasil pembayaran iuran peserta.

Yang menjadi persoalan adalah sebelum tarif ini terbit, beberapa rumah sakit yang terpilih menjadi sampel diminta data costing dan coding dalam rangka melakukan penghitungan tarif CBGs yang setiap 2 tahun sekali harus dievaluasi dan direvisi sesuai amanat undang-undang. Menjadi pertanyaan kita “Benarkah tarif yang saat ini berlaku adalah hasil perhitungan data-data dari RS sampel?”. Saya tidak berani menjawab Banar atau Tidak, karena memang terdapat banyak Adjustment Factor (AF) dalam penentuan tarif CBGs secara nasional. Belum lagi kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan serta kecukupan dana yang tersedia atau yang terkumpul.

Tahun inipun sama dengan 2 tahun lalu, Kemenkes berkirim surat kepada rumah sakit sampe terkait permintaan data COSTING dan CODING dengan disertai petunjuk pengisian serta definisi operasional masing-masing variabel.

Timbul pertanyaan, kalau tiap 2 tahun sekali diminta data Costing dan Coding terus lalu tarif yang ditetapkan belum tentu sesuai dengan hasil perhitungan data-data tadi, lalu untuk apa Kemenkes tetap meminta data Costing dan Coding ? Apa tidak lebih baik meminta tarif CBGs masing-masing rumah sakit lalu melakukan perhitungan secara nasional apakah dengan mengambil nilai average (mean) ataukah nilai tengah (median).

Nah disini menarik untuk kita merenung, mungkinkah RS menyusun atau membangun tarif CBGs nya sendiri ? Secara teoritis seharusnya BISA.

Tarif CBGs dibangun dengan 2 data dasar yang sangat penting yaitu data COSTING dan data CODING. Dari kedua data ini lalu diperoleh tarif per kode CBG atau (CBG Cost). Tarif per kode CBG akan dipergunakan dalam perhitungan BOBOT per CBG atau Cost Weight (CW), lalu CW per kode CBG dipergunakan untuk menghitung Indeks Case Mix atau CMI (Case Mix Index) per kode CBG dan akhirnya CMI ini digunakan untuk menghitung Hospital Base Rate (HBR) per kode CBG. Tarif sebuah kode CBG adalah = HBR x CW x AF (Adjustmen Factor).

Jadi semisal kita akan menghitung tarif kode CBG “a”, maka langkah pertama kita harus menemukan CBG(a) Cost terlebih dahulu yang diperoleh dari data Costing dan Coding dengan mengambil kode CBG(a). Selanjutnya CBG(a) Cost digunakan untuk menghitung CW CBG(a) kemudian dihitung CMI CBG(a) lalu dihitung HBR CBG(a). Sehingga Tarif CBG(a) = HBR CBG(a) X CW CBG(a) X AF.

Secara teori nampak sederhana dan mudah, namun kenyataan dalam praktek nya tidak semudah itu. Hanya yang pasti seharusnya tiap RS mampu menghitung dan membangun tarif CBG sendiri dengan menetapkan Adjusment Factor (AF) sendiri sesuai dengan situasi kondisi lingkungan internal dan eksternal rumah sakit tersebut.

Dua jenis data utama yang harus ada dalam rangka penyusunan tarif CBG Rumah Sakit adalah Costing dan Coding. Untuk data coding, relatif lebih mudah karena diambil dari data hasil grouping dalam bentuk file “txt” dan bisa diubah menjadi file excel lalu kita bisa mengolah data tersebut dengan proses Data Cleaning (Pembersihan Data) dan Data Triming (Pembuangan Data Yang Tidak Diperlukan).

Namun persoalan menjadi lebih rumit ketika kita berbicara tentang COSTING karena terdapat langkah-langkah penghitungan biaya sampai kita mendapatkan data biaya satuan per jenis layanan RITL (Penyakit Dalam, Anak, Bedah, Obgyn dan lainnya) serta per jenis layanan RJTL (Poli Penyakit Dalam, Anak, Bedahm Obgyn dan Poli Lainnya). Karena biaya yang akan dihitung adalah biaya per jenis layanan dan bukan biaya satuan per jenis tindakan maka disebut CLINICAL COST dan bukan UNIT COST seperti yang biasa dilakukan rumah sakit dalam menghitung tarif. Singkatnya kita harus menghitung Clinical Cost untuk memperoleh nilai CBG Cost dan ini memerlukan pekerjaan yang cukup rumit. Namun… rumit bukan berarti tidak bisa khan ?

Buktinya beberapa kelompok rumah sakit pernah mengikuti kegiatan Workshop Penyusunan Tarif CBGs bersama pakar casemix dari UNU-IIGH dan UKM Malaysia, yaitu Prof. Syed Mohamed Aljunid. Kalau tidak salah PERSI Provinsi Banten pernah mengikut pelatihan ini sehingga saat ini konon PERSI Provinsi Banten sebenarnya sudah memiliki tarif CBGs sendiri untuk seluruh rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi Banten. Begitu juga beberapa kelompok rumah sakit di Provinsi Aceh pernah mengikuti pelatihan ini, kalau tidak salah dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Aceh.

Artinya bahwa sesungguhnya rumah sakit dapat menghitung tarif CBGs nya sendiri.

Literatur-literatur internasional menyebutkan bahwa proses analisis biaya dan penghitungan Clinical Cost menggunakan metode Step-Down Cost Acounting atau SDCA. Metode ini sesungguhnya merupakan salah satu metode penghitungan Unit Cost kelompok Top Down selain metode Simple Distribution, Multi Distribution dan yang paling populer adalah metode Double Distribution (DD).

Penghitungan Clinical Cost dikembangkan oleh United Nations University-International Institute of Global Health (UNU-IIGH) dan UKM Malaysia Dibawah pimpinan Prof. Syed Mohamed Al-Junid, MD., MSc., PhD, DSLHTM, FAMM dengan menggunakan sebuah tool yang disebut Clinical Cost Modeling (CCM). Metode inipun diadopsi oleh Indonesia ketika pertama kali menggunakan software Grouper dari UNU-IIGH sehingga saat ini salah satu langkah penghitungan tarif pake CBGs di Indonesia atau INA-CBGs adalah melakukan proses penghitungan Clinical Cost dengan tool Clinical Cost Modeling (CCM).

Prinsip dasar penghitungan Clinical Cost adalah menghitungan biaya yang terdapat pada Unit Penunjang Umum (Overhead) dan Unit Penunjang Medik (Intermediate) dan membebankan seluruh biaya tersebut ke Unit Pelayanan Medik (Final). Metode pembebanan biaya (alokasi) biaya menggunakan metode Step-Down Cost Acounting (SDCA) dua tahap.

Pembebanan tahap pertama (alokasi pertama) dengan melakukan pembebanan biaya dari Unit Penunjang Umum (Overhead) ke Unit Penunjang Medik (Intermediate) dan Unit Pelayanan Medik (Final) sehingga biaya pada Unit Penunjang Umum (Overhead) menjadi NOL dan semua telah berpindah ke Unit Penunjang Medik (Intermdiate) dan Unit Pelayanan Medik (Final).

Pembenanan tahap kedua (alokasi kedua) adalah melakukan pembebanan biaya dari Unit Penunjang Medik (Intermediate) ke Unit Pelayanan Medik (Final) sehingga seluruh biaya yang berada pada Unit Penunjang Medik (Intermediate) menjadi NOL dan berpindah semua ke Unit Pelayanan Medik (Final).

Biaya yang berada pada Unit Pelayanan Medik (Final) inilah yang disebut dengan Clinical Cost (CC) dan akan dibedakan menjadi Clinical Cost Rawat Inap (RITL) dan Clinical Cost Rawat Jalan (RJTL). Jika CC pada Rawat Inap adalah biaya PER PASIEN PER HARI RAWATAN, maka CC pada Rawat Jalan adalah PER KUNJUNGAN.

Clinical Cost (CC) inilah yang kemudian digabungkan dengan data coding yang telah dilakukan DATA CLEANING dan DATA TRIMING dapat ditetapkan sebagai CBG Cost per kode CBG. Tarif per CBG atau CBG Cost per CBG ini kemudian menjadi Cost Weight (CW) dan selanjutnya dapat dihitung Case Mix Indek (CMI) dan Hospital Base Rate (HBR) guna memperoleh tarif akhir CBG dengan memperhitungkan Adjusment Factor (AF).

Proses dan tahapan-tahapan diatas dirangkum semuanya dalam sebuah alat bantu (tool) aplikasi yang disebut dengan Clinical Cost Modeling (CCM). Sepintas nampak begitu rumit, namun ternyata dengan melakukan simulasi terlebih dahulu melalui file Excel sederhana, kita ternyata bisa membuat sendiri aplikasi Clinical Cost Modeling (CCM) tersebut menurut versi kita sendiri.

Hanya menghayal dan berandai-andai…. Andaikan semua RS menghitung tarif CBGs nya sendiri-sendiri, lalu NCC Kemenkes cukup menghimpun data dari SELURUH RS di Indonesia (bukan lagi RS Sample yang diminta data Costing dan Coding nya). Kemudian NCC Kemenkes melakukan olah data tarif CBGs dengan menggunakan average (mean) ataupun median per kelas RS dan per Regional, sehingga NCC Kemenkes tidak perlu lagi menghitung Adjusment Factor (AF) karena sudah dihitung oleh masing-masing RS, maka bukan hal yang mustahil tarif INA CBGs Nasional yang dihasilkan akan mendekati real cost tarif CBGs rumah sakit yang melaksanakan program JKN.

Sehinga…. bisa jadi komplain atau reaksi penolakan (rejeksi) serta celotehan “tarif ajaib” dari rumah sakit-rumah sakit sedikit berkurang.

Meskipun tidak salah juga ketika mengingat targedi “tarif CBGs super singkat (hanya berumur 2 minggu)” lalu kemudian ada yang berfikir bahwa tarif CBGs ini bukanlah tarif matematik ataupun tarif empirik ataupun tarif analitik…. tapi lebih kental ke arah tarif politik.

Wallahualam bishowab.

Sekian

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Komentar