Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit (Bed Monitoring) : Untuk Siapa ?

Sebuah SMS masuk ke hp dari SMS Center yang ternyata adalah forward SMS pengaduan masyarakat yang tertulis : “ Mohon Pak Bupati menindak pegawai bapak di RSUD X, keluarga saya ditolak untuk rawat inap dengan alasan tempat tidur sudah penuh, padahal saat saya cek ke belakang masih ada yang kosong. Apa saya tidak boleh pakai BPJS, sehingga diperlakukan diskriminasi begini pak ”.

Selang beberapa hari kemudian saat membaca berita online, tertegun dengan judul sebuah berita yang sangat menohok “Rumah Sakit Diduga Memperjualbelikan Tempat Tidur Perawatan”. Sebuah aduan dan kisah dari seorang bapak yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi, orang tuanya tidak dapat dirawat di rumah sakit tersebut dengan alasan penuh. Padahal hampir pada saat bersamaan ada keluarga pasien lain yang datangnya belakangan, namun bisa masuk ruang perawatan. Berdasarkan hal tersebut si bapak menyimpulkan rumah sakit memperjualbelikan tempat tidur perawatan.

Ingatan melayang pada tragedi Dara dan Dera Tahun 2013 yang menghebohkan nusantara dengan kisah tragis “penolakan” bayi kembar tersebut di beberapa rumah sakit di Jakarta dengan alasan tempat tidur penuh sampai akhirnya meninggal. Memang saat itu hampir semua telunjuk menyalahkan pihak rumah sakit sampai ke jajaran Kemenkes. Ada “tuduhan” bahwa rumah sakit menyembunyikan keberadaan tempat tidur, tidak terbuka tentang informasi ketersediaan tempat tidur dan sebagainya.

Persoalan saat itu dan bisa jadi sampai sekarang yang belum teratasi adalah : Rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk belum ideal. Lebih khusus lagi, pada kasus Dara – Dera ini yang diperlukan adalah ruang perawatan Intensive Care untuk bayi (Neonatus) atau NICU. Rasio kecukupan jumlah tempat tidur khusus perawatan intensive juga masih sangat rendah sekali. Rumah sakit besar sudah banyak di Indoneisa, namun selalu jumlah ICU, PICU, NICU tidak sebanding dengan jumlah tempat tidur rawatan biasa. Apalagi sejak era INA CBGs, ada kesimpulan yang hampir seragam, bahwa perawatan critical care (ICU, CICU/ICCU, PICU dan NICU) selalu DEFISIT. Artinya biaya yang diserap untuk merawat pasien jauh lebih tinggi ketimbang jumlah pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs. Ini memang fakta dan tidak bisa dielak, bahwasanya ada mekanisme subsidi silang itu adalah ranah diskusi yang berbeda.

Kisah-kisah diatas hanyalah sekelumit dari cerita bagaimana seringkali terjadi miss-komunikasi dan miss-persepsi bahkan tak jarang sampai terjadi adu mulut, debat sampai gebrak meja. Malah pernah terjadi sampai petugas mengalami kekerasan fisik.

Apa yang salah ? Benarkah RS diskriminatif ? Benarkah ada RS yang menutup-nutupi informasi ketersediaan tempat tidur untuk pasien JKN-KIS dan JAMKESDA ?

Apa benar ada KUOTA tempat tidur khusus pasien JKN-KIS atau JAMKESDA di RS ? Benarkah ada oknum atau “mafia” yang memperjualbelikan tempat tidur perawatan di RS ?

Benarkah jika pakai BPJS atau JAMKESDA dipersulit dengan alasan tempat tidur penuh, tapi kalau pasien umum tempat tidur menjadi tersedia ?

Gambaran tersebut menunjukkan betapa terjadinya deviasi dan asimetri informasi antara pasien atau keluarga pasien dengan pihak rumah sakit yang dalam hal ini diwakili oleh petugas registrasi rawat inap atau admisi sangat mungkin terjadi serta menimbulkan permasalahan serius sampai penciptaan opini publik yang tidak baik di tengah masyarakat. Terjadi gap informasi yang menyebabkan timbulnya miss-persepsi, buruk sangka sampai pada tuduhan-tuduhan.

DIBALIK LAYAR

Apa yang sesungguhnya terjadi pada contoh kedua kasus tersebut ? Berdasarkan pengalaman sehari-hari dan menghadapi persoalan yang sama, gambaran latar belakang ceritanya kira-kira begini…. Berawal dari hilangnya “trust” atau kepercayaan pasien dan keluarga pasien terhadap penjelasan petugas admisi. Sehingga salah satu anggota keluarga pasien mencoba dan berinisiatif mencari informasi sendiri ke dalam ruang rawat inap. Apalagi misalkan penjagaan yang kurang ketat, sehingga keluarga pasien dapat dengan mudahnya masuk ke ruangan-ruangan rawat inap dan melihat keadaan kamar.

Saat melintas satu ruangan, keluarga pasien melihat masih ada beberapa tempat tidur yang kosong. Melewati ruangan lain, makin nampak dalam pandangan bahwa masih ada tempat tidur yang kosong. Keluarga pasien tersebut dengan geram dan kesal serta menyimpulkan dalam pikirannya bahwa petugas tersebut telah berbohong. Lalu dia mendatangi lagi petugas admisi di depan, sambil marah-marah, menunjuk-nunjuk muka petugas bahkan bisa jadi sampai gebrak meja segala.

Petugas kaget dan tidak percaya dengan informasi tersebut, lalu bertanya kepada keluarga pasien :

“Bapak tadi lihat ruangan yang kosong dimana ? Ruangan apa namanya ? Cat temboknya apa ?”

Keluarga pasien dengan nada tinggi menjawab : “Saya tidak tau ruangan apa, pokoknya ada yang masih kosong, yang dari sini belok kanan ruangan pertama dan cat temboknya warna cream”.

Si petugas sambil tersenyum menjawab : “Pak…. ruangan yang bapak lihat itu adalah ruang TULIP untuk perawatan pasien NIFAS pak, khusus bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Lha ini masak bapak mertuanya bapak mau dirawat sebelahan dengan pasien ibu-ibu habis melahirkan ? Ya kalau bapak mungkin tidak keberatan, tapi suami si ibu yang jadi pasien disebelah yang keberatan”.

Sejenak terdiam keluarga pasien tersebut, namun sejurus kemudian berkata lagi masih dengan intonasi tinggi… “Oke….tapi tadi saya juga melihat ruangan di seberang nya dan saya lihat masih ada 2 kamar yang tempat tidurnya baru terisi satu, sedangkan tempat tidur sebelahnya kosong. Kenapa kamu mengatakan penuh ? Khan bapak saya bisa dirawat disana”.

Petugas balik bertanya “Maksud bapak ruangan yang cat biru pak ? Itu ruangan ASTER pak…. khusus untuk ruang perawatan pasien Penyakit Syaraf seperti Stroke, Kelumpuhan, Kejang dan sebagainya. Ini orang tua bapak didiagnosa dokter radang saluran cerna, jadi harus dirawatnya di ruang perawatan khusus Penyakit Dalam Pak”.

Lagi-lagi terdiam keluarga pasien tersebut, lalu bertanya lagi… “Kalau begitu ruangan mana yang khusus untuk perawatan pasien penyakit dalam ?”. Petugas langsung menjawab “Kalau bapak tidak percaya, silahkan bapak cek sendiri ruang ALAMANDA atau ruang ASOKA pak”.

Sejurus kemudian keluarga pasien mengecek sendiri ke ruangan tersebut, karena diliputi oleh rasa tidak percaya. Dilihatnya satu persatu kamar, dan ternyata ada 1 kamar yang baru di isi satu, sementara tempat tidur sebelahnya masih kosong. Langsung si bapak tersebut menuju ruang admisi dan tetap sambil nada tinggi memberi informasi bahwa masih ada tempat tidur yang kosong. Si petugas menjawab “Bapak tadi lihat Kamar Nomor 4 Ruang ALAMANDA ya Pak ? …. Itu pasien sebelahnya sudah di isi wanita pak, sedangkan kebijakan di RS kami bahwa pasien dewasa jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah harus dipisah…”.

Nah….cuplikan dialog diatas bukanlah ilustrasi saja, namun itulah yang sering terjadi di lapangan. Sangat sering dialami oleh petugas pendafataran rawat inap (admisi). Intinya adalah ketidakpercayaan pasien atau keluarga pasien atas informasi yang diberikan oleh petugas.

Apakah pelajaran dari kasus tersebut ?

Pertama, bahwa informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap TIDAK bisa ditelan bulat-bulat tanpa ada informasi atau keterangan tambahan yang diperlukan seperti fungsi ruangan tersebut terkait jenis penyakit yang bisa dirawat di ruangan tersebut, kebijakan rumah sakit terkait pemisahan perawatan berdasarkan jenis kelamin atau pembatasan terkait kelas Hak Rawat nya. Informasi-informasi inilah yang harus disertakan kepada pasien dan keluarga pasien sehingga tidak timbul prasangka, suudzon, negative thinking dan sebagainya.

Kedua, terkait dengan standar pelayanan medis dan menjadi kebijakan internal rumah sakit misalkan pemisahan ruangan khusus isolasi yang tidak bisa sembarangan pasien dirawat di ruangan tersebut. Semua sudah ada aturan, ada standar dan ada pedoman nya. Pasien yang gaduh gelisah tidak mungkin disatukan dengan pasien tetanus yang bisa kejang karena ter-provokasi oleh suara. Pasien TBC Aktif yang dahaknya infeksius tidak boleh dirawat bersamaan dengan pasien jantung (meskipun mungkin masih sama-sama dalam penangana dokter spesialis penyakit dalam).

Ketiga, kondisi ketersediaan tempat tidur pasien bersifat sangat DINAMIS dan FLEKSIBEL terkait dengan penempatan berdasarkan JENIS KELAMIN. Tidak ada rumah sakit yang mengatur secara tetap bahwa kamar nomor SEKIAN ruangan ANU adalah khusus untuk pasien WANITA. Kenapa? Saya pernah bertanya kepada rekan-rekan di Komite Perawat tentang ketentuan pemisahan pasien berdasar jenis kelamin dan jawaban rekan-rekan dari Komite Perawat sangat tegas bahwa secara etik dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta hak azasi maka pasien dewasa harus dipisah berdasarkan jenis kelamin. Atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas, rumah sakit tidak akan menetapkan bahwa sebuah kamar adalah khusus untuk jenis kelamin tertentu, semua bersifat fleksibel dan tergantung dari jenis kelamin pasien lainnya pada ruangan tersebut. Contoh : sebuah ruangan kelas I dengan 2 tempat tidur, maka apabila tempat tidur pertama sudah di isi oleh pasien wanita, maka tempat tidur sebelahnya juga harus jenis kelamin wanita, jika ada pasien pria mau masuk kamar tersebut maka menjadi tidak bisa. Ketika ruangan tersebut kosong, lalu ada pasien masuk dengan jenis kelamin pria, maka pasien sebelahnya juga harus berjenis kelamin pria. Inilah yang disebut dengan fleksibiltas pengaturan jenis kelamin. Bisa dibayangkan jika sebuah rumah sakit menetapkan kamar nomer sekian ruangan anu adalah untuk pasien pria dan kebetulan dalam kondisi kosong, sedangkan pasien di IGD yang mau masuk adalah wanita maka tentu tidak bisa masuk ruangan tersebut. Sayang khan, ada kamar kosong tapi pasien tidak bisa masuk padahal kriteria penyakitnya bisa masuk pada kamar tersebut namun terbentur pada ketentuan jenis kelamin tertentu.

Nah informasi-informasi semacam inilah yang masih kurang diperoleh sehingga menyebabkan kesimpulan yang keliru. Menuduh rumah sakit diskriminasi, melakukan praktek jual beli tempat tidur dan sebagainya. Pada contoh kasus diatas, bisa jadi pasien yang belakangan masuk kebetulan kondisi dan diagnosa penyakitnya sesuai dengan kriteria tempat tidur yang masih kosong sehingga bisa memperoleh tempat tidur.

Jadi kesimpulannya adalah membiarkan keluarga pasien mencari informasi ketersediaan tempat tidur tanpa disertai keterangan dan informasi lebih lanjut sangat berpotensi menimbulkan asimetris informasi yang bisa berakibat miss-komunikasi dan miss-persepsi sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru dan bahkan berburuk sangka serta negative thinking.

BED MONITORING DAN INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR “ONLINE”

Saat ini mulai marak dikembangkan sistem aplikasi dan informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap rumah sakit. Konon katanya merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga sekarang banyak daerah yang memasang informasi tersebut pada website resmi pemerintah daerahnya, ada juga yang sudah berbasis android sehingga siapapun dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.

Terkini, Kementerian Kesehatan melalui surat edaran nya yang menghimbau rumah sakit untuk melakukan integrasi kedalam Sistem Informasi Rawat Inap yang mencakup ketersediaan tempat tidur rawat inap. Juga aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap yang berbasis android sudah dipublikasikan untuk dimanfaatkan. Harapan disampaikan yang menjadi latar belakang dari sistem informasi ini adalah agar memudahkan masyarakat memperoleh informasi ketersediaan tempat tidur di sebuah rumah sakit, sehingga tidak perlu sampai kesana kemari dan terkesan di ping pong karena tidak ada informasi.

Pertanyaan yang terus ada di benak saya adalah…. benarkah sistem informasi ini bisa menjadi solusi ? Atau dalam bahasa sederhananya, benarkan dengan adanya sistem informasi ini maka masyarakat mendapatkan data yang cukup informatif ? Bermanfaatkah secara langsung bagi masyarakat ? Benarkah informasi ketersediaan tempat tidur ini merupakan salah satu informasi yang WAJIB diketahui publik ?

Pertama, harus kita pahami tentang alur dan proses pelayanan di rumah sakit. Rawat Inap merupakan proses pelayanan “Shaf Kedua” atau tahap lanjutan. Pintu gerbang pasien masuk rumah sakit hanya ada 2 yaitu, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Rawat Jalan (IRJ). Apabila kondisi pasien bersifat emergensi maka pintu masuknya dalah IGD, sedangkan jika bersifat non emergensi namun memerlukan pelayanan rujukan spesialistik maka pintu masuknya adalah IRJ dengan syarat bahwa pasien harus membawa surat rujukan dari dokter pada strata pelayanan dibawahnya. Alur dasar ini harus kita pahami terlebih dahulu dan kita sepakati untuk sepaham.

Jadi TIDAK ada pasien masuk rumah sakit LANGSUNG registrasi rawat inap. Kenapa ? Karena Rawat Inap adalah tindakan LANJUTAN dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter di IGD dan dokter Spesialis di IRJ terhadap pasien yang secara INDIKASI MEDIS memerlukan perawatan di Instalasi Rawat Inap (IRNA).

Maka, kita bisa lihat bawah pendaftaran pasien rawat jalan online atau via aplikasi android sekarang sudah marak di banyak rumah sakit. Bahkan mulai dikembangkan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) di ruang pendaftaran pasien Rawat Jalan. Namun belum ada dan tidak akan pernah ada aplikasi pendafataran pasien rawat inap secara online atau berbasi aplikasi android.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rawat inap merupakan pelayanan lanjutan dari pelayanan sebelumnya yang diberikan di IGD dan IRJ. Yang memutuskan apakah pasien perlu dirawat atau tidak adalah DOKTER yang melakukan pemeriksaan di IGD atau di IRJ, jadi BUKAN oleh pasien atau keluarga pasien. Sehingga keliru jika ada kalimat yang menyatakan “saya minta dirawat” atau “ayah saya ingin dirawat”. Karena secara kompetensi dan lisensi yang memiliki kewenangan menyatakan perlu rawat inap atau tidak adalah seorang Dokter.

Lalu buat apa harus memunculkan Bed Monitoring atau Dashboard Informasi Tempat Tidur sebuah rumah sakit ? Sebetulnya menurut saya adalah untuk kepentingan SISTEM RUJUKAN BERJENJANG. Artinya informasi ini memang sangat diperlukan oleh para petugas kesehatan di lapangan dari mulai PPK I atau Faskes Primer ke PPK II/III atau Faskes Rujukan. Saya lebih setuju informasi ini dimanfaatkan secara baik oleh petugas SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) atau SIJARI EMAS (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal). Namun saya merasa kurang tepat jika informasi ini harus dibuka secara mentah-mentah ke publik. Kenapa ? Jika tanpa penjelasan lebih lanjut dari petugas atau tidak ada catatan keterangan pada Bed Monitoring tersebut, maka sangat rawan terjadi asimetri informasi yang pada akhirnya menimbulkan miss-peprsepsi dan miss-komunikasi.

Jadi teringat tentang SPGDT ya, apa kabarnya SPGDT ? Di Daerah mana yang SPGDT masih berjalan dengan baik dan lancar ? Problem yang dihadapi SPGDT kala itu adalah tidak adanya Rumah Sakit yang bersedia memberikan informasi ketersediaan tempat tidur secara REAL TIME. Demikian juga sebenarnya dengan program SIJARI EMAS, kendala utama tetap terletak pada informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara real time.

Nah, jika kemenkes mendorong adanya informasi ketersediaan tempat tidur secara real time, mungkin lebih baik difokuskan untuk menjalankan program-program sistem rujukan yang operatornya adalah para petugas kesehatan di lapangan. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan, menurut hemat saya tidak perlu membuka informasi kepada masyarakat bahwa pasien peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada informasi tentang ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang bisa diakses secara online. Ini menurut saya berpotensi menimbulkan bias informasi terhadap peserta apabila tidak disertai dengan informasi dan penjelasan tambahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak Dirut BPJS.

Link Berita : Informasi Ketersedian Tempat Tidur RS Sudah Transparan, Peserta JKN-KIS Bisa Tenang

Bukankah lebih baik informasi tersebut cukup menjadi konsumsi antara Faskes Primer (FKTP) yang akan merujuk pasien ke Faskes Sekunder (FKRTL) saja? Integrasi sistem informasi ketersediaan tempat tidur atau Bed Monitoring atau Dashboard Infromasi Tempat Tidur cukup dengan aplikasi P-CARE yang ada di FKTP saja dan tidak perlu dibuka menjadi informasi ke publik. Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman di lapangan.

Persoalan Bed Monitoring tetap pada kendala update data ketersediaan tempat tidur secara real time. Ini terjadi manakala sebuah RS belum melakukan integrasi SIMRS nya dengan aplikasi Bed Monitoring seperti SPGDT dan SIJARI EMAS. Apalagi bagi rumah sakit yang belum memiliki SIMRS, maka hampir mustahil bisa melakukan update informasi ketersediaan tempat tidur secara real time.

KESIMPULAN

  1. Bahwasanya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki HAK mendapatkan informasi yang bersifat publik adalah benar adanya. Namun informasi tentang ketersediaan tempat tidur pasien apakah benar merupakan informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik secara mentah-mentah tanpa adanya penjelasan atau keterangan.
  2. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur atau Bed Monitoring lebih ditujukan untuk menunjang keberhasilan SISTEM RUJUKAN BERJENJANG apalagi Rujukan Berjenjang dengan Konsep Rayonisasi atau Regionalisasi (Wilayah). Artinya Bed Monitoring ini adalah informasi yang menjadi konsumsinya petugas kesehatan yang bertugas sebagai operator pada Sistem Rujukan Berjenjang tersebut.
  3. Informasi Bed Monitoring TIDAK DAPAT dijadikan informasi konsumsi publik, karena Informasi Bed Monitoring memerlukan informasi tambahan yang bersifat lisan (penjelasan) dan atau tulisan (keterangan tambahan), yaitu misalkan :
    • Ketersediaan Tempat Tidur sangat terkait dengan standar pelayanan dan prosedur serta kebijakan internal rumah sakit. Pasien laki-laki tentu saja tidak bisa dirawat pada ruangan pasien Nifas.
    • Ketentuan peruntukan ruang perawatan terhadap satu jenis penyakit tertentu berdasarkan kebijakan internal atas rekomendasi dari komite medik dan Staf Medik Fungsional (SMF) terkait.
    • Secara etiko-legal, dalam aspek keperawatan maka pemisahan ruang perawatan antara pria dan wanita adalah sebuah keharusan terkait dengan kebutuhan dasar manusia.
    • Ketersediaan tempat tidur terkait dengan pemisahan jenis kelamin ini bersifat dinamis dan fleksibel dan setiap saat bisa berubah peruntukan berdasar jenis kelamin tergantung pada jenis kelamin pasien disebelahnya.
  4. Jikalau dipaksakan bahwa informasi ini merupakan konsumsi publik, maka sudah selayaknya informasi bed monitoring tersebut dilengkapi dengan keterangan tambahan yang cukup banyak dan beragam. Atau minimal ada petugas operator yang harus siap menjelaskan kepada masyarakat.
  5. Adanya kejadian-kejadian pemberian informasi palsu atau terkesan ditutup-tutupi dari rumah sakit, sampai pada adanya kebijakan pembatasan kuota jumlah tempat tidur untuk pasien JKN-KIS atau pasien JAMKESDA, itu bisa diselesaikan dan jika mungkin diberi sanksi tegas kepada rumah sakit terkait.

SARAN DAN REKOMENDASI

  1. Menurut hemat saya, informasi ketersediaan tempat tidur pasien memang diperlukan. Namun membuka informasi tersebut akan lebih baik dan lebih elegan dilakukan di ruang admisi oleh petugas admisi rumah sakit, karena tentu akan disertakan penjelasan-penjelasan terkait standar, kebijakan, prosedur dan sebagainya. Layar monitor Bed Monitoring sebaiknya cukup disimpan di depan petugas admisi saja, dan jika pasien memerlukan informasi cukup ditunjukkan dengan disertai penjelasan dari petugas.
  2. Lebih baik fokus penguatan pada komunikasi dan korespondensi antar petugas di FKTP dengan petugas di FKRTL terkait sistem rujukan berjenjang. Data dan informasi yang bersifat real time sangat bermanfaat bagi petugas di lapangan dalam membangun komunikasi sesama Faskes saat akan melaksanakan rujukan vertikal dan rujukan horisontal.
  3. Masyarakat didorong untuk memberikan kepercayaan kepada petugas, begitu pula petugas harus memberikan keterangan yang sangat jelas, informatif dan transparan kepada masyarakat terutama yang membutuhkan tempat tidur perawatan.
  4. Terakhir, penuhi segera rasio kecukupan jumlah tempat tidur khususnya tempat tidur perawatan pasien critical care seperti ICU, CICU, PICU, NICU dan sebagainya.

Sependek pengetahuan saya…. bahwa TRANSPARAN bukan berarti BUGIL. Kita seringkali lebih tertarik pada hal-hal yang transparan ketimbang yang sudah terbuka lebar. Saya tidak tahu apakah Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah identik dengan Transparansi Informasi Publik. Wallahu’alam bishowab.

Sekian. Mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan dengan pendapat saya.

Wasalam.

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

Komentar