Masih Relevankah Pembagian Jasa Pelayanan Konvensional Di Era JKN Saat Ini ?

Berdasarkan UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 49 Ayat (2) bahwa tarif ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Lalu pada peraturan turuanannya yaitu Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit pada Pasal 16 Ayat (2) diatur bahwasanya tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan pembiayaan (Unit Cost).

Tarif sendiri merupakan penjumlahan antara Biaya Sarana atau Jasa Sarana (Istilahnya mungkin kurang tepat kalau disebut JASA) yang dihitung berdasarkan Biaya Satuan dan ditambah Jasa Pelayanan. Sehingga Jasa Pelayanan adalah salah satu komponen tarif (Tarif = Biaya Sarana + Jasa Pelayanan). Prinsip biaya satuan adalah menghitung SETIAP biaya per jenis layanan atau sering disebut Fee For Services (FFS). Sehingga tarif yang dihasilkan dari perhitungan biaya satuan adalah Tarif Fee For Services.

Salah satu prinsip pembagian jasa pelayanan adalah No Work No Pay yang bermakna bahwa pembagian jasa pelayanan harus secara Fee For Services. Sehingga kesimpulannya adalah antara tarif biaya satuan dengan jasa pelayanan sama-sama bersifat Fee For Services yang berarti sejalan sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. Karena untuk membagi jasa pelayanan yang berdasarkan tarif biaya satuan tetap menggunakan kaidah Fee For Services.

Padahal pada era JKN saat ini, tarif yang digunakan adalah tarif INA CBGs yang berbasis PAKET atau Package Payment System (PPS) dan BUKAN berbasis biaya satuan (Unit Cost). Sedangkan pembagian jasa pelayanan tetap harus berbasis Fee For Services karena berbasis kinerja (performance) individu atau sekelompok individu (tim). Jadi kesimpulannya adalah tarifnya berbentuk paket namun untuk membagi jasa pelayanannya berbasis Fee For Services sehingga tidak nyambung atau tidak ada korelasinya. Kesenjangan yang timbul adalah tarifnya paket tapi harus membagi jasa pelayanan sesuai Fee For Services.

Pertanyaanya adalah : Mungkinkah kita TETAP bertahan menghitung jasa pelayanan secara Fee For Services terhadap tarif paket ? Jawabannya adalah TIDAK MUNGKIN. Mengapa tidak mungkin ? karena ketika kita menghitung jasa pelayanan secara Fee For Services,  maka PASTI basis perhitungannya adalah tarif biaya satuan (Unit Cost) dan BUKAN tarif paket.

Jadi yang pilihan yang mungkin adalah :

  1. Tetap menggunakan dasar Tarif RS yang bersifat biaya Satuan (Unit Cost); atau
  2. Menghitung ulang jasa pelayanan berdasarkan prediksi tarif paket INA CBGs guna menetapkan jasa pelayanan secara FLAT.

Penghitungan jasa pelayanan Konvensional pasti tetap menggunakan dasar Tarif RS yang fee for services atau hasil hitung ulang untuk mencari besaran Jasa Pelayanan secara Flat (Pada kebanyakan RS Swasta).

Lantas apa masalahnya jika tetap menggunakan tarif RS sebagai dasar menghitung Jasa Pelayanan ? Masalahnya adalah tarif RS berbasis biaya satuan yang bersifat Fee For Services TIDAK MUNGKIN bisa sama dengan Tarif Paket CBGs karena dasar perhitungannya saja sudah BERBEDA sama sekali.

Jika tetap “nekat” menghitung Jasa Pelayanan berdasarkan Tarif RS, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi :

  1. Jika Tarif Paket CBGs LEBIH KECIL dari total tagihan RS yang merupakan penjumlahan tarif-tarif pelayanan RS (DEFISIT), maka RS harus melakukan SUBSIDI Jasa Pelayanan yang pasti akan menggerus Biaya Operasional RS. Salah satu resiko yang sangat meungkin terjadi adalah terganggunya likuiditas keuangan RS (Potensi menggangu Cash Flow Keuangan RS) yang bisa menyebabkan RS menjadi kolaps (kebutuhan pembiayaan operasional dan maintenance LEBIH BESAR daripada ketersediaan dana operasional yang ada di “dompet” keuangan RS).
  2. Jika Tarif Paket CBGs LEBIH BESAR dari total tagihan RS yang merupakan penjumlahan tarif-tarif pelayanan RS (SURLUS) maka RS seolah-olah “menyunat” Jasa Pelayanan Dokter karena menurut para dokter seharusnya Jasa Pelayanan mereka lebih besar karena SURPLUS. Kondisi ini juga memicu potensi protes dan ketidakpuasan dokter dan pemberi pelayanan langsung lainnya (merasa bahwa seharusnya Jasa Pelayanan mereka SEHARUSNYA LEBIH BESAR daripada yang diterimanya). Dampak buruknya adalah Jajaran Manajemen (struktural) kehilangan kepercayaan atau TRUST dari para dokter.

Manajemen mungkin berfikir hal tersebut bisa dijelaskan dengan data dan fakta kepada para dokter bahwa terjadi mekanisme SUBSIDI SILANG. Namun kenyataannya  TIDAK SEMUDAH itu meyakinkan dan menjelaskan mekanisme subsidi silang kepada para dokter, apalagi para dokter yang sudah kehilangan trust nya kepada jajaran manajemen.

Dampak ikutan dari kehilangan “trust” tersebut adalah tidak adanya motivasi untuk menjalankan KENDALI BIAYA (Efeketif Efisien) karena merasa percuma melakukan kendali biaya jika “Laba” tyang diperoleh karena  “penghematan para dokter” TIDAK dirasakan manfaatnya oleh mereka. Pada akhirnya sangat mungkin menjadi semakin besar potensi untuk terjadi DEFISIT (Tarif CBGs LEBIH KECIL dibanding total tarif RS) yang tetap saja pasti menggerus BIAYA OPERASIONAL RS yang bisa berujung pada kolaps rumah sakit.

Jadi pertanyaan besarnya adalah : Masihkah relevan Metode Penghitungan Jasa Pelayanan secara Konvensional (Dihitung dari Porsi Jasa Pelayanan pada Tarif RS) dipakai untuk menghitung Jasa Pelayanan pada era JKN / BPJS Kesehatan saat ini ?

Apabila jawabannya adalah SUDAH tidak relevan lagi, adakah metode Lain ? Jawabannya : ADA. Yaitu dengan cara melakukan KONVERSI dari tarif paket CBGs menjadi “ala” tarif pretelan (ketengan) RS. Selain itu ada juga metode yang lebih tepat lagi yaitu melakukan PROPORSI terlebih dahulu sebelum melakukan KONVERSI.

Kedua Metode inilah yang lebih relevan dan mendekati ideal untuk dipergunakan menghitung Jasa Pelayanan di era Tarif Paket (CBGs) saat ini. Karena dengan metode ini akan mampu dilakukan pemecahan paket tarif INA CBGs menjadi tarif-tarif “eceran” per satuan pelayanan sehingga proporsi Jasa Pelayanan pun dapat dihitung. Metode ini jauh lebih adil, lebih proporsional dan juga mampu “menyelamatkan” kondisi keuangan rumah sakit.

Mari kita belajar bersama-sama tentang Pembagian Jasa Pelayanan Metode Konversi dan Proporsi ini.

KONVERSI

Metode Konversi disebut dengan metode DUA (2) LANGKAH adalah metode penghitungan Jasa Pelayanan dari tarif paket INA CBGs yang dipecah-pecah menjadi komponen-komponen tarif pelayanan sesuai dengan tarif rumah sakit. Langkah Pertama adalah proses pemecahan tarif atau “Split Price” adalah proses PENGHITUNGAN Relative Value Unit (RVU) atau PEMBOBOTAN atau “Prosentase Kontribusi” dari SETIAP komponen yang tercantum pada lembar tagihan (Billing) RS sesuai dengan tarif RS. Setelah diperoleh RVU atau proporsi tiap-tiap komponen tarif pelayanan, maka seolah-olah sudah menjadi tarif pelayanan rumah sakit yang Fee For Services (FFS) sehingga dapat langsung dilakukan proses distribusi sesuai dengan ketentuan pembagian Jasa Pelayanan yang berlaku di rumah sakit, ini disebut dengan Langkah Kedua.

Gambar 1. Konversi Langkah 1

Gambar 2. Konversi Langkah 1 (Lanjutan)

Gambar 3. Contoh SK Pembagian Jasa Pelayanan

Gambar 4. Konversi Langkah 2

PROPORSI

Jika metode Konversi dikenal dengan metode DUA (2) LANGKAH, maka pada metode Proporsi kita sebut dengan metode TIGA (3) LANGKAH, karena sebelum melakukan langkah penghitungan Relative Value Unit (RVU) seperti pada konversi, terlebih dahulu dilakukan proses penghitungan PROPORSI Jasa Pelayanan dari NILAI KLAIM yang disetujui berdasarkan Berita Acara Klaim.

Setelah melakukan penghitungan Proporsi Jasa Pelayanan dari nilai klaim, maka langkah berikutnya sama dengan langkah pada metode KONVERSI. Perbedaannya terletak pada :

  1. Yang dilakukan konversi hanyalah komponen Jasa Pelayanan saja, sedangkan pada metode Konversi semua komponen tarif pelayanan (Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Obat) dilakukan penghitungan RVU.
  2. Pada metode Proporsi, selain memerlukan SK tentang Distribusi Jasa Pelayanan juga memerlukan SK tentang Besaran Proporsi Jasa Pelayanan yang akan diambil dari nilai klaim. Misalkan, besar Jasa Pelayanan diambil 40 % dari nilai klaim. Ketentuan ini tentu saja memerlukan dasar hukum yang kuat sehingga tidak akan menjadi persoalan terkait legal aspect nya ke depan.

Dari mana acuan atau pedoman dalam menentukan besaran proporsi Jasa Pelayanan dari nilai klaim ? Ada di PMK Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ada juga PMK Nomor 12 Tahun 2013 juncto PMK Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit. Bisa dilihat dan dipelajari pada aturan-aturan tersebut.

Gambar 5. Proporsi Langkah 1

Gambar 6. Proporsi Langkah 2

Gambar 7. Proporsi Langkah 2 (Lanjutan)

Gambar 8. Proporsi Langkah 3

Sebagai simulasi dari kedua metode tersebut dapat dilihat dari beberapa gambar dibawah ini.

Gambar 9. Contoh Input Tindakan

Gambar 10. Contoh Proses Konversi

Gambar 11. Contoh Tampilan Proporsi

Gambar 12. Contoh Output Jaspel Metode Konversi

Gambar 13. Contoh Output Jaspel Metode Proporsi

Video 1. Contoh Penggunaan Aplikasi

Demikian tentang Pembagian Jasa Pelayanan Metode Konversi dan Proporsi sebagai solusi kebuntuan manajemen rumah sakit menghadapi perbedaan tarif rumah sakit yang Fee For Services (FFS) dengan tarif paket INA CBGs yang Pocket Payment System (PPS).

Sekian dan Terimakasih. Semoga bermanfaat.

 

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

Komentar