8 Fakta Tentang Perubahan Tarif INA-CBGs Tahun 2016

Akhirnya setelah sekian lama menunggu kabar akan adanya perubahan tarif INA CBGs, sekira 3 hari yang lalu saya mendapatkan link donwload nya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan yang ditandatangani pada Tanggal 18 Oktoboer 2016 dan diundangkan menjadi Lembaran Negara Nomor 1601 pada tanggal 26 Oktober 2016 itu baru di rilis 3 hari yang lalu dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (26 Oktober 2016).

Saya download file PDF tersebut yang ternyata terdapat 912 halaman sehingga cukup tebal untuk dibaca semua. Pada bagian aturan tentang tarif di FKRTL tidak ada perubahan, tetap terdiri dari 6 (Enam) kelompok tarif dan 5 (Lima) Regional. Saya tertarik untuk melakukan analisa statistik tentang perubahan tarif INA-CBGs ini yang sangat ditunggu-tunggu karena diharapkan terdapat KENAIKAN tarif-tarif layanan yang dianggap masih jauh dari biaya sebenarnya (real-cost).

Karena begitu banyaknya tabel yang ada, maka saya mengambil sampel RJTL dan RITL untuk RS Kelas B pada Regional I (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur). Tabel yang terdapat pada file PDF itu mustahil disalin atau diketik ulang satu-persatu ke dalam excel, maka dengan sedikit trik ala hacker (hehe….), saya melakukan konversi ke dalam Excel, merapikan tabel-tabel nya dan melakukan uji analisa statistik dengan Pivot Tabel yang merupakan fasilitas standar pada Microsoft Excel. Proses inipun memerlukan waktu 2 malam disela-sela menyelesaikan program yang sedang saya kerjakan. Jadi mohon maaf saya tidak mampu melakukan analisa kepada semua Kelas RS dan pada semua Regional. Namun saya yakin pola dan frame nya tidak akan jauh berbeda, yang berbeda mungkin hanyalah besaran angka-angka nya saja.

tarif_1

Dari analisa yanga dilakukan, saya menemukan minimal 8 fakta menarik yang nanti akan kita simpulkan bersama-sama di akhir tulisan ini. Berikut ini adalah 8 fakta temuan data yang saya peroleh.

TARIF RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL)

Kelas Rawat    : Kelas I
Kelas RS         : Kelas B
Regional          : Regional I

  1. Untuk tarif RITL TIDAK terdapat penambahan kode CBGs, yaitu tetap sebanyak 789 Kode CBGs.
  2. Tarif CBGs TERTINGGI adalah kode N-1-01-I (Transplantasi Ginjal Ringan-Sedang-Berat) sebesar Rp 250.068.100,- dan untuk RS Swasta sebesar Rp 257.570.100,-.
  3. Tarif CBGs TERENDAH adalah kode T-4-10-II (Penyalahgunaan dan Ketergantungan Obat dan Alkohol Sedang) yaitu sebesar Rp 1.062.500,- untuk RS Pemerintah dan Rp 1.094.400,- untuk RS Swasta.
  4. Terdapat 613 kode (77,69 %) yang mengalami KENAIKAN dibanding tarif lama.
    • Kenaikan tarif tertinggi pada kode I-1-07-III (Prosedur Bypass Koroner Tanpa Kateterisasi Jantung (Berat) yaitu naik sebesar Rp 82.988.400,- (dari Rp 46.969.800,- menjadi Rp 129.958.200,- untuk RS Pemerintah dan Rp 133.857.000,- untuk RS Swasta).
    • Kenaikan tarif terendah yaitu kode F-4-13-II (Gangguan Bipolar Sedang) yang hanya naik sebesar Rp 2.700,-.
    • Rata-rata kenaikan dari 613 kode tersebut adalah Rp 3.312.722,-.
  5. Terdapat 173 kode (21,93 %) yang mengalami PENURUNAN dibanding tarif sebelumnya.
    • Penurunan terbesar pada kode I-1-04-III (Prosedur Katup Jantung Tanpa Kateterisasi Jantung Berat) yaitu turun Rp 38.121.500,- dari tarif lama sebesar Rp 121.722.500,- menjadi Rp 83.601.000,- untuk RS Pemerintah dan Rp 86.109.000,- untuk RS Swasta.
    • Penurunan paling kecil pada kode F-4-14-I (Depresi Ringan) yaitu sebesar Rp 2.300,-.
    • Rata-rata penurunan tarif dari 173 kode tersebut adalah sebesar Rp 3.239.855,-.
  6. Terdapat 3 Kode (0,38 %) yang TIDAK ADA TARIF nya, yaitu kode P-8-10-I, P-8-10-II dan P-8-10-III (Neonatal Meninggal Dan Ditransfer ke Fasilitas Perawatan Akut) derajat Ringan-Sedang-Berat.
  7. Terdapat PERBEDAAN tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta dengan deviasi yang bervariasi.
    • Perbedaan tertinggi tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta adalah pada kode N-1-01-I (Transplantasi Ginjal Ringan-Sedang-Berat) yaitu sebesar Rp 7.502.000,-.
    • Perbedaan terendah tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta adalah pada kode T-4-10-II (Penyalahgunaan dan Ketergantungan Obat dan Alkohol Sedang) yaitu sebesar Rp 31.900,-.
    • Rata-rata perbedaan tarif RITL antara RS Pemerintah dan RS Swasta adalah Rp 477.677,-.
  8. Tarif Transplantasi Ginjal Ringan (N-1-01-I), Sedang (N-1-01-II) dan Berat (N-1-01-III) TETAP SAMA untuk ketiga level tersebut yaitu sebesar Rp 257.570.100,-. Pola ini masih mempertahankan pola tarif lama yang juga TIDAK membedakan tarif Transplantasi Ginjal Ringan, Sedang dan Berat.

 

RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL)

Kelas RS         : RS Kelas B
Regional          : Regional I

  1. Tarif RJTL terdapat penambahan kode CBGs dari sebelumnya sebanyak 288 Kode menjadi 290 Kode. Penambahan kode tersebut yaitu G-5-17-0 (Penyakit Syaraf Kranial dan Saraf Perifer Lain-Lain) dan kode K-5-18-0 (Penyakit Sistem Pencernaan Lain-Lain).
  2. Tarif CBGs TERTINGGI adalah kode G-2-10-0 (Prosedur Kraniotomi) sebesar Rp 5.658.800,- untuk RS Pemerintah dan untuk RS Swasta sebesar Rp 5.941.700,-.
  3. Tarif CBGs TERENDAH adalah kode M-3-10-0 (Prosedur Manipulative Osteopathic) yaitu sebesar Rp 73.100,- untuk RS Pemerintah dan Rp 76.700,- untuk RS Swasta.
  4. Terdapat 197 kode (67,93 %) yang mengalami KENAIKAN dibanding tarif lama.
    • Kenaikan tarif tertinggi pada kode N-2-21-0 (ESWL pada saluran kemih) yaitu naik sebesar Rp 2.689.800,- (dari Rp 1.480.000,- menjadi Rp 4.169.800,- untuk RS Pemerintah dan Rp 4.378.300,- untuk RS Swasta).
    • Kenaikan tarif terendah yaitu kode Q-5-16-0 (Vaksinasi) yang hanya naik sebesar Rp 200,- dari Rp 102.400,- menjadi Rp 102.600,- untuk RS Pemerintah dan Rp 107.700,- untuk RS Swasta.
    • Rata-rata kenaikan dari 613 kode tersebut adalah Rp 311.964,-.
  5. Terdapat 40 kode (13,79 %) yang mengalami PENURUNAN dibanding tarif sebelumnya.
    • Penurunan terbesar pada kode C-3-20-0 (Kemotherapi Pada Tumor Kulit) yaitu turun Rp 2.645.100,- dari tarif lama sebesar Rp 4.703.800,- menjadi Rp 2.058.700,- untuk RS Pemerintah dan Rp 2.161.600,- untuk RS Swasta.
    • Penurunan paling kecil pada kode I-3-10-0 (Prosedur Resusitasi) yaitu sebesar Rp 1.900,- dari tarif lama sebesar Rp 344.900,- menjadi Rp 333.000,- untuk RS Pemerintah dan Rp 349.700,- untuk RS Swasta.
    • Rata-rata penurunan tarif dari 173 kode tersebut adalah sebesar Rp 535.530,-.
  6. Terdapat 1 Kode (0,34 %) yang TIDAK ADA TARIF nya, yaitu kode P-9-10-0 (Neonatal Meninggal Dan Ditransfer ke Fasilitas Perawatan).
  7. Terdapat PERBEDAAN tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta dengan deviasi yang bervariasi.
    • Perbedaan tertinggi tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta adalah pada kode G-2-10-0 (Prosedur Kraniotomi) yaitu selisih sebesar Rp 282.900,-.
    • Perbedaan terendah tarif antara RS Pemerintah dan RS Swasta adalah pada kode M-3-10-0 (Prosedur Manipulative Osteopathic) yaitu sebesar Rp 3.600,-.
    • Rata-rata perbedaan tarif RJTL RS Pemerintah dan RS Swasta adalah Rp 45.194,-.
  8. Tidak ada penambahan kode untuk tindakan Gigi dan Mulut, sehingga permasalahan minim nya kode CBGs untuk tindakan di Poliklinik Gigi dan Mulut RS tetap menjadi persoalan.

tarif_2

 

KESIMPULAN

  1. Jika kita sebelumnya berharap akan adanya KENAIKAN tarif, maka harus siap-siap untuk kecewa karena bisa disimpulkan bahwa lebih tepatnya adalah PERUBAHAN, terdapat kode-kode yang naik namun kode-kode yang turun tarif nya juga cukup signifikan.
  2. Terdapat penambahan kode pada RJTL, namun disisi lain terdapat 3 kode RITL dan 1 kode RJTL yang TIDAK ADA tarif nya, hal ini sangat berpotensi menimbulkan error saat entri dan menghasilkan kode CBGs tersebut.
  3. Perbedaan tarif antara RS Swasta dan RS Pemerintah patut dipertanyakan dasar perhitungan dan sumber data nya karena dengan rata-rata perbedaan tarif RITL “hanya” Rp 477.677,- dan rata-rata perbedaan tarif RJTL “hanya” sebesar Rp 45.194,-, maka dapat disimpulkan bahwa “INDEX KEMAHALAN” RS Swasta hanya dihargai senilai tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, cukupkah “kompensasi kemahalan” untuk RS Swasta sebesar itu ? Tentu memerlukan kajian dan analisa lebih detail dan mendalam.
  4. Ada hal yang aneh namun cukup menarik, yaitu berdasarkan ketentuan PMK Nomor 28 Tahun 2014 bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu serta alkohol TIDAK dijamin oleh program JKN, namun ternyata kode dan tarif untuk diagnosa tersebut ada pada PMK Nomor 59 Tahun 2014 maupun PMK Nomor 52 Tahun 2016 ini, yaitu kode T-4-10- I / II / III (Penyalahgunaan dan Ketergantungan Obat dan Alkohol Ringan/Sedang/Berat).
  5. Tarif untuk transplantasi ginjal tetap TIDAK ADA perbedaan antara kelas rawatan III, kelas II dan kelas I seperti halnya pada PMK Nomor 59 Tahun 2014.
  6. Pemerintah masih ragu-ragu menaikkan tarif INA -CBGs, dibuat pembeda antara tarif RS Pemerintah dan RS Swasta memang sudah memenuhi harapan dan keinginan kita selama ini, namun nampaknya baru sekedar “hadiah hiburan” bagi RS Swasta.

 

PENUTUP

Pemerintah sangat mungkin telah menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara tarif INA CBGs dengan real-cost RS, namun ibarat buah simalakama yang jika dimakan akan menimbulkan dampak sistemik lanjutan maka PMK Nomor 52 Tahun 2016 ini lebih pada perubahan, BUKAN kenaikan. Jika dilakukan peningkatan tarif secara keseluruhan, akan berdampak pada rasio klaim sang penyelenggara nya yaitu BPJS Kesehatan karena ketersediaan dana yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara ini belum optimal. Padahal, pemerintah sudah menaikkan iuran untuk pasien Progam JKN Mandiri dan Pekerja Penerima Upah (PPU). Namun… maaf menurut saya pemerintah agak “curang” karena TIDAK menaikkan iuran peserta Program JKN PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang premi nya dibayarkan oleh negara.

Momentum Tax Amnesty (TA) seharusnya dijadikan salah satu titik tolak untuk perbaikan layanan Program JKN secara bertahap dengan cara melakukan langkah awal yaitu MENAMBAH besaran iuran bagi peserta JKN PBI oleh pemerintah. Langkah kedua mungkin bisa mulai diwacanakan bahwa pemerintah menanggung biaya iuran dasar (Hak Rawat Kelas III) untuk SELURUH rakyat Indonesia. Kemudian bagi masyarakat yang mampu dan akan memilih hak kelas rawat inap lebih tinggi maka tinggal menambah iuran secara mandiri sesuai dengan hak kelas yang di inginkan. Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), maka para pegawai tersebut melalui Badan Usaha (BU) nya atau pengelola dana iuran untuk PNS, TNI, POLRI tinggal menambahkan saja sehingga akan memperoleh hak rawat inap sesuai dengan klasifikasi standar gaji dan PTKP. Terakhir, bagi masyarakat KURANG mampu maka sudah cukup menikmati hak kelas rawatnya yaitu Kelas III. Berapa besarkah dana yang diperlukan ? Sudah banyak ahli-ahli ekonomi kesehatan dan asuran yang menghitung besar biaya yang diperlukan oleh negara dalam 1 tahun anggaran untuk membayar iuran SELURUH rakyat Indonesia dengan hak rawat inap kelas III.

Program JKN ini harus tetap berjalan menuju Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019 sesuai dengan peta jalan (road map). Banyak kekurangan dan kelemahan harus diperbaiki dan dibenahi bersama-sama. Manfaatkan momentum-momentum pengembalian “PENDAPATAN NEGARA” seperti Tax Amnesty (TA) dan sebagainya. Pembanguna fisik dan infrastruktur memang penting, terutama untuk wilayah Indonesia Timut dan daerah perbatasan, namun sustainbilitas program JKN juga sangat penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

Banyak orang bertanya pasca kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS, “Bagaimana nasib dan kelanjutan Program OBAMACARE?”. Jangan sampai di Indonesia kelak andai jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional tahun 2019, lantas banyak yang bertanya….”Bagaimana kelanjutan dan nasib Program JKN ?”. Bagi saya program JKN ini sudah benar secara konseptual, namun masih banyak kendala di lapangan yang harus segara dibenahi secara konsisten dan berkelanjutan. Wallahu A’lam Bishawab.

Sekian,

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

Komentar