Masa Depan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah (RSD) Pasca Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016

KISAH DIBALIK “HILANGNYA” RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)

Pada bulan Mei 2015 yang lalu saya telah menulis sebuah kajian kritis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dengan judul “RSUD akan dibawah Dinas Kesehatan?”. Selengkapnya dapat dibaca kembali pada tulisan saya di sini. Latar belakang tulisan tersebut adalah adalah adanya informasi tidak resmi yang menyatakan bahwa setelah UU tersebut terbit maka Rumah Sakit Daerah (RSD) akan berada dibawah Dinas Kesehatan dan tidak ada jabatan struktural di RSD. Sebagai infromasi bahwa sampai dengan saat ini kelembagaan rumah sakit daerah adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) dengan mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 yang merupakan aturan hukum turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perangkat-perangkat hukum turunan nya.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan cikal bakal era Desentralisasi atau Otonomi Daerah pasca tumbangnya Orde Baru melalui rangkaian sejarah reformasi pada tahun 1998. Pasal 120 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwasanya perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, Kecamatan dan Kelurahan. Pada perangkat hukum turunan UU 32 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pada Pasal 8 dan Pasal 15 sangat jelas disebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah bisa berbentuk Badan, Kantor dan RUMAH SAKIT sehingga dapat disimpulkan kedudukan Rumah Sakit Daerah (RSD) adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Status badan hukum dan kelembagaan inilah yang dianut oleh rumah sakit daerah sampai dengan saat ini.

Namun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 secara eksplisit pada Pasal 209 Ayat (2) yang berbunyi bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Hilanglah sudah Lembaga Teknis Daerah (LTD) sebagai induk kelembagaan rumah sakit daerah. Pada saat saya membuat tulisan tentang kemungkinan RSD dibawah Dinas Kesehatan (Mei 2015) lalu memang belum ada peraturan hukum turunan. Hanya saya mendengar selentingan kabar bahwa RSD akan dibawah Dinas Kesehatan berbentuk Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD) sampai akhirnya terbitlah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beberapa saat yang lalu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 43 yang secara substansi menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Nah sampai disinilah sebenarnya berakhirnya riwayat Lembaga Teknis Daerah yaitu RSD dan berubah bentuk menjadi UPTD dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Inilah kisah “lenyapnya” entitas Rumah Sakit Daerah sebagai sebuah lembaga dibawah Bupati/Walikota langsung dan berubah menjadi hanya sebuah unit dibawah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

METAMORFOSIS LEMBAGA

Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengandung dua kata kunci pokok yaitu RSD sebagai Unit Organiasai bersifat FUNGSIONAL dan Unit Layanan yang bekerja secara PROFESIONAL. Artinya secara kelembagaan atau organisasi bersifat fungsional dan memberikan layanan secara profesional. Selama inipun sebenarnya RSD dijalankan oleh para profesional yang bekerja berdasarkan standar tata kelola klinis sehingga tidak ada perubahan yang bermakna. Namun dari sisi organisasi atau kelembagaan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari yang sebelumnya adalah LEMBAGA yang dilaksanakan oleh para pejabat STRUKTURAL (eselon-ring) dalam menjalankan tata kelola rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit sebagaimana diatur pada PP Nomor 41 Tahun 2007, namun saat ini berubah menjadi UNIT yang bersifat FUNGSIONAL. Pada penjelasan Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh PEJABAT FUNGSIONAL. Kesimpulannya adalah Unit Layanan TIDAK mengalami perubahan, namun Unit Organisasi (lembaga) mengalami perubahan dari STRUKTURAL menjadi FUNGSIONAL. Secara sederhana diterjemahkan bahwa di RSD tidak ada lagi pejabat struktural (eselon-ring) dan hanya diisi oleh para pejabat fungsional dan pelaksana fungsional layanan secara profesional.

Pada Pasal 44 PP Nomor 18 Tahun 2016 merupakan penegasan dari “metamorfosis” nya RSD dimana disebutkan bahwa RSD dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (PPK-BLUD).

Masih pada Pasal 44 PP Nomor 18 Tahun 2016 diatur bahwa Rumah Sakit Daerah (RSD) kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota akan diatur dalam Peraturan Presiden. Artinya bahwa masih harus menunggu perangkat hukum turunan lagi yaitu Peraturan Presiden (Perpres) tentang organisasi dan tata hubungan kerja di RSD.

Sampai pada titik ini apakah ada masalah ? Secara pribadi saya mengatakan TIDAK ada masalah. Memang sangat wajar timbul kegusaran dan kegelisahan para pejabat struktural di RSD yang terancam akan kehilangan jabatan struktural nya, namun jika dirasakan dan direnungkan sebetulnya memang lebih baik pejabat pengelola RSD adalah NON-ESELONISASI. Karena pejabat pengelola RSD yang ESELONISASI sangat rawan dengan kepentingan politis lokal dan secara beban moral akan banyak terlibat dalam hal-hal yang bersifat non substansial rumah sakit terutama direktur misalkan lebih sering harus mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial ketimbang fokus dan konsentrasi terhadap masalah-masalah substansial rumah sakit. Bagaimanapun juga lembaga RSD harus independen dan otonom dalam melaksanakan tata kelola rumah sakit tanpa adanya campur tangan kepentingan lainnya, namun semata-mata hanya demi menjalankan roda organisasai RSD secara profesional.

TRAGEDI “TUGAS TAMBAHAN”

Munculnya persoalan yang sangat pelik adalah pada Pasal 95 Ayat (8) yang selengkapnya berbunyi “Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan TUGAS TAMBAHAN”. Sekali saya ulangi … TUGAS TAMBAHAN. Pada penjelasan Pasal 95 Ayat (8) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi tambahan adalah lampiran susulan atau pelengkap, artinya TUGAS TAMBAHAN adalah hanya merupakan tugas pelengkap disamping adanya TUGAS UTAMA. Dalam bahasa sederhana bahwa hanya merupakan tugas sambilan dan yang namanya sambilan maka boleh dilaksanakan sambil lalu atau disela-sela melakukan tugas utama. Sehingga seorang dokter atau dokter gigi yang ditunjuk menjadi direktur RSD akan menjalankan tugas sebagai direktur “disela-sela” tugas utamanya sebagai pegawai fungsional yaitu memberikan pelayanan kepada pasien. Misalkan, seorang dokter akan memberikan pelayanan kepada pasien dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB lalu setelah pukul 12.00 WIB baru akan menjalankan fungsi sebagai direktur sebelum pulang. Atau disela-sela waktu antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB masih sempat menjalankan fungsi sebagai direktur, menandatangani surat-surat yang masuk, memberikan disposisi dan lain sebagainya. Mungkinkah itu bisa dilaksanakan ?

Teori dasar manajemen rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit itu adalah unik dan sangat spesifik, sebuah instansi yang serba padat dan tingkat kompleksitas masalah, dinamika dan aktivitas yang sangat tinggi. Banyaknya ilmu-ilmu dan teknologi yang ada di RS menjadikan RS sebagai organisasi yang padat ilmu, padat tekhnologi dan pada modal. Banyaknya jenis tenaga fungsional dengan berbagai keahlian dan kompetensinya menjadikan rumah sakit organisasi padat karya yang pada ujungnya akan terjadi padat kepentingan, padat masalah dan padat konflik. Semunya serba padat karena memang sangat unik dan spesifik tempat berkumpulnya berbagai macam keahlian, teori, tekhnologi, alat kesehatan dan sebagainya. Sehingga rumah sakit merupakan satu-satunya organisasi dengan tata kelola yang terpisah yaitu Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis sehingga dibutuhkanlah sebuah Peraturan Dasar Internal Rumah Sakit atau Hospital By Law (HBL) dan Pola Tata Kelola Rumah Sakit.

Sungguh sangat komplek dan rumit mengelola manajemen rumah sakit karena harus menjalankan tata kelola rumah sakit (layanan) dan tata kelola klinis (asuhan pasien) secara paralel dan sinergis. Menyederhanakan dan menganggap enteng mengelola rumah sakit adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan pikiran yang absurd. Banyak pihak eksternal rumah sakit yang beranggapan bahwa mengelola rumah sakit itu mudah dan sederhana, namun ketika sudah ikut masuk ke dalam jajaran pengelola manajemen rumah sakit baru menyadari bahwa begitu rumit dan sulitnya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Setiap hari selalu muncul persoalan dan masalah baru yang menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat karena menyangkut nyawa dan keselamatan serta mencegah kecacatan.

Begitu komplek dan rumitnya mengelola rumah sakit sampai-sampai perlu dibuatkan aturan-aturan hukum khusus (lex specialist) seperti PPK-BLU/BLUD, pengecualian dalam proses pengadaan  barang/jasa dan lain sebagainya. Dari aspek perencanaan anggaran dan keuangan begitu kompleksnya karena secara PPK-BLUD harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) namun dalam pelaporan ke pemerintah daerah tetap menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belum lagi pelaporan akuntansi keuangan yang berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang PPK-BLUD harus menggunakan model accrual based berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun dalam memberikan laporan kepada pemerintah tetap menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dulu masih bersifat cash based (kini sudah mulai mengarah ke accrual based semua).

Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi persoalan tersendiri, ketika satu kaki harus tetap mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya dan disisi lain secara PPK-BLUD diperbolehkan tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan harus menyusun dan menetapkan aturan tersendiri sebagai pedoman. Cukupkah masalah hanya itu ? Tidak, masih ada persoalan mekanisme distribusi jasa pelayanan yang selalu menjadi polemik dan memicu konflik antar profesi karena belum adanya ketentuan yang tetap dan mengikat sebagai payung hukumnya. Persoalan lain nya adalah terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi “defisit” tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar. Belum lagi permasalahan pencatatan aset dan barang milik negara (BMN) atau milik daerah, persoalan stok dan inventori (persediaan) yang seringkali terdapat perselisihan data ketika dilakukan audit.

Semua hal-hal tersebut diatas barulah pada sebatas persoalan pada kutub tata kelola rumah sakit, belum merambah pada kutub tata kelola klinis yang kesemuanya itu harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan juga standar jaminan mutu (quality insurrance) yaitu AKREDITASI yang telah menjadi pra-syarat wajib dalam menjalankan kerjasama pemberian layanan kesehatan program JKN dengan BPJS Kesehatan maupun pada saat pengurusan atau perpanjangan ijin operasional rumah sakit. Dan semua itu akan dijalankan hanya sebagai TUGAS TAMBAHAN saja. Dijalankan sebagai TUGAS UTAMA saja tidak akan pernah selesai karena masalah datang silih berganti, apalagi hanya merupakan tugas tambahan.

Beberapa RSD saat ini bahkan telah menjadi pusat pendidikan fakultas kedokteran dan masuk dalam kategori RS Kelas A. Dapat dipastikan akan jauh lebih kompleksnya persoalan-persoalan yang ada menuntut profesionalisme pengelolaanya dengan begitu banyaknya ragam dan jenis aktivitas sehari-hari. Saya sulit membayangkan RS. Dr. Soetomo Surabaya dipimpin oleh seorang dokter spesialis Bedah dengan jabatan fungsional dan mendapat tugas tambahan sebagai direktur. Sulit memikirkan bagaimana RS. Dr. Moewardi Surakarta dipimpin oleh seorang dokter spesialis Penyakit Dalam dengan jabatan fungsional dan hanya sesekali berperan sebagai direktur. Sungguh saya kesulitan membayangkan dan memikirkannya. Jadi mengamanatkan dokter fungsional sebagai direktur hanya sebagai tugas tambahan saja merupakan sebuah kesalahan substansial yang sangat fatal.

PELUANG JUDICIAL REVIEW (JR)

Dalam Pasal 44 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 memang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata hubungan kerja RSD akan diatur melalui Peraturan Presiden yang saat ini konon sedang dalam tahap penyusunan rancangan nya. Beberapa rekan masih dalam posisi wait and see dan berharap Perpres yang akan terbit tidak akan begitu memandang sebelah mata pekerjaan dan tanggungjawab pengelolaan RSD sehigga hanya menjadi tugas tambahan saja dari seorang dokter atau dokter gigi fungsional.

Namun menurut hemat saya, substansi dari Perpres yang akan terbit nanti tidak mungkin bertentangan dengan aturan hukum induknya, sudah tentu UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016 menjadi konsideran utamanya sehingga hal yang mustahil mengharapkan substansi hukum Perpres akan berbeda dengan perangkat hukum diatasnya. Maka satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali atau Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa yang berhak mengajukan JR ke MK ? Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) secara organisatoris memiliki legal standing yang sangat kuat untuk mengajukan JR terhadap substansi PP Nomor 18 Tahun 2016 terutama pada Pasal 95 Ayat (8) atau jika ingin mengajukan sekalian pada Pasal 43 dan Pasal 44 terkait dengan definisi jabatan fungsional.

Sebetulnya patut disayangkan jika baru saat ini mengajukan JR ke Mahakamah Konstitusi (MK), seharusnya pengajuan JR ke MK dilakukan ketika PP Nomor 18 Tahun 2016 belum terbit yaitu pada saat berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana nomenklatur Lembaga Teknis Daerah (LTD) mulai hilang. Tulisan saya pada tahun lalu sebetulnya merupakan usulan dan kajian kritis terhadap materi pokok UU tersebut yang bisa menjadi bahan untuk mengajukan gugatan JR ke MK oleh teman-teman di ARSADA, namun karena mungkin saat itu kita semua masih menafsirkan secara ragu-ragu dan lebih memilih bersikap untuk menunggu perangkat hukum turunan nya sehingga sampai dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 ini belum pernah diajukan JR ke MK.

Jika saat ini akan dilakukan peninjauan kembali apakah sudah terlambat ? Menurut hemat saya tidak ada istilah terlambat dalam melaksanakan Judicial Review. Yang penting adalah menyiapkan materi gugatan dengan baik sehingga mampu meyakinkan Mahkaman Konstitusi (MK) bahwa terdapat substansi hukum yang bermasalah terhadap pasal-pasal pada PP Nomor 18 Tahun 2016.

Setidaknya ada 2 peluang yang bisa dijadikan pijakan dalam proses pengajuan JR ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, adanya substansi hukum pada PP Nomor 18 Tahun 2016 yang bertentangan dengan hukum positif lainnya dengan kedudukan strata hukum lebih tinggi yaitu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 7 Ayat (3) UU RS 44/2009 menyebutkan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah HARUS berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu ATAU Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lugas pada pasal ini terdapat pilihan ATAU menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) dengan pengelolaan secara BLU atau BLUD. Sehingga tafsiran atas Pasal 7 Ayat (3) UU RS Nomor 44 Tahun 2009 tersebut adalah jika rumah sakit milik Pemerintah Pusat maka HARUS dalam bentuk UPT yang berada dibawah Ditjen BUK Kemenkes dengan pengelolaan secara Badan Layanan Umum (BLU), sedangkan jika rumah sakit milik Pemerintah Daerah maka HARUS dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan secara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dapat disimpulkan juga bahwa pilihan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan adalah Rumah Sakit vertikal milik Pemerintah  melalui Kementerian Kesehatan.

Namun tentu saja akan menjadi bahan perdebatan substansial yang seru dikarenakan PP Nomor 18 Tahun 2016 merupakan perangkat hukum turunan atas amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga tidak mungkin merubah substansi PP tersebut tanpa merubah materi pokok pasal yang digugat pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Nah dititik inilah bisa dipergunakan prinsip hukum “Lex Specialis Derogate Legi Generalis”. Definisi “Lex Specialis Derogate Legi Generalis” menurut International Principle of Law adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Menurut Profesor Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56) terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis yaitu :

  1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
  3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sama-sama termasuk lingkungan hukum administrasi tata negara.

Sehingga peluang untuk melaksanakan prinsip “Lex Specialis Derogate Legi Generalis” dengan menggunakan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai lex specialis atas UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai lex generalis menurut pemahaman pribadi saya dapat dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah pada substansi hukum yang mana pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk (entry point) guna menjalankan prinsip “Lex Specialis Derogate Legi Generalis”.

Pintu masuknya menurut hemat saya adalah terdapat pada Pasal 219 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya pada poin terakhir yaitu menjalankan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang memungkinkan sebagai pintu masuk UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena berlaku azas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Jika kita menganggap ini adalah pintu masuk terhadap legalitas badan hukum rumah sakit, maka kedepan rumah sakit akan menjadi sebuah Badan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Memang menjadi tidak sejalan juga dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa RSD adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah. Namun justru pada poin inilah kita bisa mengajukan perubahan Pasal 219 Ayat (1) menjadi : “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sebagai Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Inilah menurut saya peluang terakhir dan peluang satu-satunya menyelamatkan entitas rumah sakit. Proses ini diharapkan akan juga diikuti dengan perubahan atau revisi terhadap PP Nomor 18 Tahun 2016 khususnya yang mengatur tentang kelembagaan RSD.

PENUTUP

Konstruksi berfikir saya membayangkan bahwa ideal nya RSD adalah menjalankan fungsi tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis secara profesional dengan badan hukum tetap sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah dengan dipimpin oleh seorang dokter fungsional sebagai direktur dan menjalankan fungsi sebagai TUGAS UTAMA. Strukutur manajerial direksi RSD dibangun berdasarkan peraturan dasar internal RSD yaitu Hospital By Laws ataupun Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan bersifat NON ESELONISASI dengan tujuan agar lebih profesional dan terdapat keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dengan kompensasi (reward) yang layak dan wajar. Fungsi-fungsi yang menuntut pekerjaan yang memerlukan kekuatan hukum (legal formal) seperti laporan keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa ditetapkan secara khusus melalui SK Bupati/Walikota. Intinya adalah biarkan struktur organisasi pengelola RSD seperti saat ini berdasarkan kelas rumah sakit, namun hilangkanlah embel-embel struktural dan eselonisasi.

Pengangkatan pada jabatan direksi dan jenjang karier lainnya dalam struktur kelembagaan RSD dilakukan secara profesional melalui uji kompetensi secara terbuka (fit and proper test) sebagaimana prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mendorong kompetisi yang sehat dan objektif tanpa adanya kepentingan eksternal rumah sakit yang mempengaruhi apalagi kepentingan politis tertentu. Inilah struktur dan fungsi kelembagaan RSD yang ideal menurut impian saya.

Sekali lagi ditegaskan, ini adalah bukan persoalan hilangnya jabatan struktural di RSD dan diganti menjadi jabatan fungsional. Karena bagi saya secara pribadi status jabatan struktural di RSD lebih banyak aspek mudharat nya ketimbang manfaat dan kompensasi yang diperoleh. Jabatan direksi dan jenjang karier masih dapat dilakukan melalui proses uji kompetensi.

Jadi semata-mata bukanlah karena ketiadaan jabatan struktural di RSD, namun persoalan pokoknya adalah pengelolaan manajemen RSD yang dianggap sebelah mata sehingga hanya menjadi tugas tambahan seorang dokter fungsional. Inilah persolan inti pertama pada saat ini yang sangat sulit dijelaskan.

Kedua, jika argumentasi penempatan RSD dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah guna fungsi PEMBINAAN, bukankah dalam UU RS Nomor 44 Tahun 2009 sudah sangat jelas salah satu fungsi dan tugas pokok pembinaan RSD melekat pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga sudah menjadi kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan kepada RSD. Ketiga, apabila alasan agar RSD memberikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, bukankah selama ini setiap tahun RSD selalu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat.

Sungguh saya tidak tahu spirit apa yang menjadi pijakan berfikir para penyusun PP Nomor 18 tahun 2016 sebagai aturan hukum derivat dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Semoga saja bukanlah niat tidak baik untuk mengkerdilkan fungsi dan entitas lembaga rumah sakit.

Wallahu A’lam Bishawab.

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

Komentar