Extra-Ordinary Problem Program JKN : OBAT !!!

PENYAMAAN PENGERTIAN

Berdasarkan sebuah penelitian terkait health expenditur bahwasanya komponen terbesar yang menyerap pembiayaan kesehatan diluar jasa pelayanan adalah obat dan Bahan Habis Pakai (BHP). Sekitar 70% pembiayaan kesehatan adalah untuk penyediaan obat dan BHP. Maka isu nasional yang dari dulu sampai saat ini belum terpecahkan adalah terkait masalah obat-obatan. Sebelumnya mari kita samakan pemahaman dan persepsi terkait peristilahan-peristilahan yang sering kita temui sehari-hari di lapangan tentang masalah obat dan BHP ini berdasarkan definisi legal yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formularium Nasional atau Fornas adalah daftar OBAT terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN (Kepmenkes 328 Tahun 2013 DIKTUM KEDUA). Jadi Fornas adalah ACUAN daftar obat dan BUKAN acuan harga.

E-Katalog atau Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (PMK 63 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1). Jadi Katalog Elektornik adalah sebuah daftar HARGA yang dilengkapi dengan spesifikasi teknsi sebuah barang/jasa.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik (PMK 63 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2).

Produsen Obat atau Industri Farmasi adalah Badan Usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (PMK 63 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 7).

Distributor atau Pedangan Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memilik izin untuk PENGADAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK 63 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8).

Sampai disini kita harus satu pemahaman terlebih dahulu dan mulai untuk meninggalkan persepsi yang keliru. Tidak ada standar obat BPJSK, tidak ada istilah obat ini ditanggung BPJSK dan obat itu tidak ditanggung BPJSK. Sekali lagi TIDAK ADA yang namanya STANDAR OBAT BPJS, namun yang ada yaitu ACUAN daftar obat yaitu FORNAS dengan daftar harga berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue). Jadi standar obat-obatan yang dipergunakan dalam program JKN adalah FORNAS dan BUKAN E-KATALOG. Harus disamakan terlebih dahulu pemahaman ini karena E-Katalog BUKANLAH standar obat namun hanya standar HARGA yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan hasil negosiasi antara LKPP dengan produsen obat (prinsipal) dan pihak distributor obat (PBF).

DATA DAN FAKTA

Jumlah obat dan BHP yang sudah ada di E-Katalog BARU berjumlah 796 item SEDIAAN, bukan item obat. Sementara Fornas 2015 terdiri dari 1060 item sediaan dari 574 item obat dan terbagi dalam 29 Kelas Terapi dan 90 Sub Kelas Terapi. Seharusnya jumlah item sediaan yang ada di E-Katalog HARUS lebih banyak dibanding dengan di Fornas, atau minimal sama. Mengapa ? Karena 1 jenis sediaan di Fornas BISA disediakan oleh lebih dari satu produsen obat. Jikapun 1 item sediaan hanya mampu layani oleh 1 produsen obat maka semestinya jumlah item sediaan yang ada di E-Katalog SAMA dengan jumlah item sediaan di Fornas.

Kesimpulannya, memang ada kesengjangan atau deviasi antara jumlah item sediaan di E-Katalog dengan jumlah item sediaan atau zak aktif di Fornas yaitu sekitar 291 item sediaan.

BERBAGAI KONDISI MASALAH OBAT DI FASKES

KONDISI PERTAMA : Dokter menulis obat; Obat tersebut ada di Fornas; Obat tersebut ada di E-Katalog; Stock Obat dengan harga e-katalog ada di PBF; Kesimpulan : TIDAK ADA MASALAH.

Kondisi inilah yang diharapkan oleh kita semua bahwasanya tidak ada kendala dan masalah obat-obatan dalam pelayanan peserta program JKN. Namun apakah mungkin kondisi ini tercapai sementara masih adanya deviasi jumlah item sediaan yang ada di Fornas dengan yang ada di E-Katalog ? Tentu saja tidak mungkin. Maka muncul berbagai persoalan dengan berbagai kondisi seperti yang akan saya sampaikan dibawah ini.

KONDISI KEDUA : Dokter menulis obat; Obat tersebut ada di Fornas; Obat tersebut ada di E-Katalog; Stock Obat dengan harga e-katalog maupun harga reguler TIDAK ADA di PBF (Kosong Pabrik); Kesimpulan : ADA MASALAH di PBF dan atau Produsen Obat.

Persoalan ini kerap kali terjadi bahkan hampir setiap tahun selalu ada saja sediaan atau jenis obat yang kosong pabrik. Mengapa bisa terjadi demikian ? Kita harus sepakat bahwa bagaimanapun juga industri obat tetaplah sebuah bisnis yang memperhitungkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomis dan laba. Ada jenis obat yang sifatnya slow moving karena memang hanya dipergunakan untuk kasus-kasus penyakit yang jarang sementara semua jenis obat selalu ada batas waktu kadaluarsa (expired date) nya. Resiko dari slow moving ini adalah akan terjadi penumpukan stock obat karena tidak sebanding antara supply and demand. Akhirnya para pelaku industri obat akan mengambil kebijakan mengurangi jumlah produksi atau bahkan menghentikan. Padahal dari sisi medis, sejarang apapun penggunaan obat tersebut tetap saja ketika diketemukan satu kasus dan jenis obat tersebut merupakan obat pilihan lini pertam (DOC) maka mau tidak mau HARUS TERSEDIA.

Atau sangat mungkin dikaitkan dengan motif ekonomi, biasanya obat-obatan yang sering kosong di pabrik ini adalah obat-obatan yang secara bisnis kurang “tebal” profit margin nya dan hanya sekedar memenuhi kewajiban pemerintah karena obat-obatan tersebut WAJIB atau HARUS tersedia. Akibatnya para produsen obat tersebut akan membatasi jumlah produksinya karena secara hitungan ekonomis antara ongkos produksi dengan profit yang diperolah sangat kecil atau bahkan tanpa profit sama sekali.

Kemungkinan kedua penyebab terjadinya kekosongan stock di pabrik justru adalah kebalikan dari slow moving yaitu fast moving. Obat yang fast moving akan menyebabkan produsen obat “keteteran” karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) yang tinggi dengan produksi (supply) yang terbatas. Lagi-lagi persoalan ini adanya di produsen obat dan atau distributor. Harus ada sebuah mekanisme semacam diversifikasi produsen obat sehingga suplly akan tetap terjaga.

Titik persoalan pada masalah ini secara langsung memang ada di produsen obat dan atau di distributor obat selain itu juga secara tidak langsung masalah ini juga terletak pada pemutus harga obat-obatan di e-katalog yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dibutuhkan komitmen yang kuat dan ketegasan pemerintah untuk memaksa para produsen obat untuk tetap memproduksi obat-obatan meskipun sifatnya slow moving terutama produsen-produsen obat BUMN (Kimia Farma, Indo Farma, Rajawali Nusindo dan Biofarma). Bisa juga dengan mekanisme insentif, yaitu pemberian reward atau insentif dari pemerintah terhadap produsen-produsen obat yang tetap memproduksi obat meskipun profit margin ya kecil sekali. Pendekatan dengan pihak penentu harga obat-obatan di e-katalog yaitu LKPP juga harus dilakukan dan pemberian himbauan kepada LKPP agar pada saat negosiasi harga tidak terlalu “ganas” memangkas harga obat-obatan tersebut yang akan membuat produsen obat membatasi jumlah produksi obat-obatan dikarenakan secara ekonomis tidak menguntungkan.

KONDISI KETIGA : Dokter menulis obat; Obat tersebut ada di Fornas; Obat tersebut ada di E-Katalog; Stock Obat dengan harga e-katalog TIDAK ADA di produsen obat atau di PBF (Tetapi stock obat dengan harga reguler ADA); Kesimpulan : ADA MASALAH di PBF dan atau Produsen Obat.

Persoalan ini sebetulnya hampir mirip dengan kondisi kedua ditinju dari sisi persoalan di Produsen obat atau distributor. Lagi-lagi pertimbangan aspek ekonomis para produsen obat yang selalu menghitung biaya produksi dengan harga jual. Persoalan pada kondisi ketiga ini juga terdapat peran distributor obat atau PBF cukup dominan. Sangat mungkin produsen obat masih memegang komitmen menghasilkan item obat dalam jumlah yang cukup, namun karena harga jual yang sangat kecil sehingga membuat para distributor (PBF) berfikir ulang untuk mendistribusikan obat-obatn tersebut dikarenakan selain proses produksi kita juga maklum bahwa proses distribusi (forwarding) obat-obatan pun membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka para distributor obat membatasi jumlah obat yang dijual dengan harag e-katalog dan lebih mengutamakan untuk menyediakan obat dengan harga reguler.

Ada lelucon dari para PBF, mereka mengatakan kalau rumah sakit atau apotek mau membeli obat dengan harga e-katalog maka dipersilahkan untuk datang sendiri ke kantor mereka dan mereka akan buka lapak di depan kantor guna melayani pembelian dari faskes seperti RS dan apotek. Artinya memang mereka sudah tidak memiliki biaya distribusi lagi sehingga tidak sanggup mengantarkan sampai ke faskes dan hanya mampu menyediakan di kantor mereka sendiri.

Solusinya bagaimana ? Masih sama dengan kondisi kedua, yaitu menekan produsen obat untuk komitmen dengan kontrak payung yang telah ditandatangani dengan pihak LKPP. Kedua, terkait dengan distributor atau PBF maka pemerintah harus memikirkan langkah terobosan untuk memangkas jalur distribusi sehingga biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Pembebasan dari pajak atau cukai serta penghapusan pajak barang mewah yang dikenakan pada obat-obatan dari luar negeri (import). Ketiga, pemerintah (presiden) dapat menekan kepada LKPP untuk tetap mempertimbangkan profit yang wajar bagi perusahaan produsen obat dan distributor (PBF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalkan untuk konstruksi sebesar 15% berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke-empat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta mempertimbangkan biaya distribusi sehingga dalam proses negosiasi harga tidak terlalu memberatkan produsen ataupun distributor obat.

KONDISI KEEMPAT : Dokter menulis obat; Obat tersebut ada di Fornas; Obat tersebut TIDAK ADA di E-Katalog; Stock Obat tersebut ada di PBF; Kesimpulan : ADA MASALAH di Produsen Obat dan atau LKPP.

Pada kondisi ini terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu : Produsen obat enggan mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog sehingga tidak ada proses negosiasi harga sampai pada ketetapan harga e-katalog. Pada kondisi ini persoalan utama bukan pada LKPP melainkan pada produsen obat, namun saya tidak yakin pada saat ini masih ada produsen obat yang tidak mau mendaftarkan produknya ke e-katalog karena regulasi yang ada saat ini membuat obat-obat yang tidak ada di e-katalog harus siap-siap numpuk di gudang sampai kadaluarsa.

Kemungkinan yang lain adalah produsen obat sudah mendaftarkan produknya ke e-katalog namun belum mendapat panggilan negosiasi harga oleh LKPP. Sering saya mendengar curhat dari beberapa manajer area produsen obat dan alat kesehatan bahwasanya saat ini LKPP ibarat puteri cantik yang dikejar-kejar oleh ribuan pemuda sehingga mereka kwalahan melayani dan pada akhirnya terkesan jual mahal. Mereka yang sudah mengajukan ke LKPP saat ini tidak bisa langsung negosiasi harga, akan tetapi harus menunggu surat pemanggilan dari LKPP terlebih dahulu dan itu waktunya sangat misterius, bisa 1 minggu sejak pemasukan surat sampai 6 bulan baru dapat panggilan LKPP untuk tindak lanjut dari surat pengajuan mereka.

Kemungkinan persoalan yang lain adalah proses negosiasi harga antara pihak penyedia obat (produsen obat) dengan LKPP sudah berlangsung namun sangat alot sekali sehingga sampai memakan waktu yang cukup lama namun belum juga terbit berita acara hasil negosiasi harga antara produsen obat dengan LKPP. Disinilah masalah paling banyak yang terjadi karena LKPP menginginkan harga dipangkas seminimal mungkin sementara disisi lain produsen obat masih ingin mempertahankan nilai profit margin menurut hitungan ekonomis mereka. Siapa yang benar dan siapa yang salah ? Bisa jadi dua-duanya benar atau salah satu yang tidak benar. LKPP memang mengemban misi menyelamatkan uang negara dengan melakukan pemangkasan harga obat-obatan serendah mungkin karena industri obat dan alat kesehatan konon dianggap sebagai bisnis yang serba gelap dan abu-abu. Tidak ada yang tahu berapa sebenarnya modal mereka dan berapakah sesungguhnya profit margin yang mereka ambil. Ada yang pernah mengatakan bahwa produsen (importir) alat kesehatan dan obat-obatan dari luar negeri menjual produknya dengan profit margin sampai 300% atau 3 kali lipatnya dari harga yang tertera dalam surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kondisi inilah yang kerap kali membuka peluang tudingan adanya “selingkuh” antara dokter dan produsen obat atau distributor obat sampai-sampai muncul peraturan tentang larangan gratifikasi bagi para dokter oleh KPK. Sejujurnya memang sebelum era e-katalog kita seringkali merasa memasuki lorong gelap jika sudah berbicara tentang industri obat dan alat kesehatan.

Disisi lain kita juga harus melihat kepentingan dari produsen obat dalam rangka tetap melanjutkan eksistensi perusahaan mereka. Kita anggap mereka juga sudah menghitung berdasarkan hitungan ekonomis antara biaya produksi, biaya marketing dan biaya distribusi dengan harga jual. Perhitungan ini tentu saja dalam rangka sustainbilitas perusahaannya dengan tetap mempertahankan omset dan profit berdasarkan target yang sudah mereka tetapkan. Memang tak dapat dipungkiri sejak era e-katalog ini mereka mengaku banyak yang rugi meskipun saya agak ragu dengan pernyataan rugi tersebut karena menurut saya bukan rugi namun lebih tepatnya adalah agak berkurang keuntungan nya. Secara logika sebuah perusahaan akan tutup dan pailit ketika pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional. Sebelum era JKN mungkin saja masih ada peluang menjual obat dengan harga reguler ke rumah sakit swasta (privat), namun sejak era JKN dimana rumah sakit swasta (privat) juga melayani pasien JKN tentu semakin sulit peluang mereka menjual obat dengan harga reguler.

Pada akhirnya seperti pepatah, hidup adalah pilihan…. mereka akan menentukan apakah akan tetap bertahan hidup dengan profit margin seadanya dengan prinsip yang penting jualan dan laku tanpa melihat besaran profit nya namun mengandalkan volume (jumlah) penjualan. Ataukah mereka pada akhirnya menyerah dengan zaman, merasa kalah dalam pertarungan dan akhirnya memilih terdegradasi oleh seleksi alam.

KONDISI KELIMA : Dokter menulis obat; Obat tersebut TIDAK ADA di Fornas; Obat tersebut ada di E; KatalogStock Obat harga e-katalog maupun harga reguler tersedia di PBF; ADA MASALAH di KEMENKES.

Permasalahan pada kondisi kelima ini juga masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Para dokter dengan kompetensi keilmuan mereka sudah menuliskan obat-obatan berdasarkan indikasi medis dan tidak juga termasuk dalam daftar obat-obatan yang TIDAK dijamin oleh program JKN namun ternyata obat-obatan tersebut belum masuk dalam formularium nasional.

Persoalan pada kondisi ini sebenarnya merupakan masalah yang sepertinya “paling mudah” dipecahkan karena baik itu dalam PMK Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN maupun dalam KMK 328 Tahun 2013 tentang FORNAS semuanya sudah mengatur bahwa terdapat peluang dokter menuliskan obat DILUAR Fornas secara terbatas dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan Komite Medik jika memang obat yang dibutuhkan secara indikasi medis tersebut BELUM terdapat pada Fornas.

Pertanyaannya….apakah benar semudah itu pemecahan masalahnya? Belum tentu karena sangat tergantung pada Komite Medik, Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan juga direktur rumah sakit tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek efikasi, tingkat Evidence Based Medicine (EBM) dan Rekomendasi serta aspek keuangan juga. Sehingga memang tidak semudah apa yang tercantum dalam PMK 28/2014 dan KMK 328/2013 tersebut diatas.
Kementerian Kesehatan pun akan terus melakukan revisi dan update daftar Fornas ini berdasarkan rekomendasai Komisi Nasional Formularium Nasional. Revisi bisa dalam bentuk pembatasan penggunaan (restriksi), penambahan item obat atau justru malah pengurangan item obat.

Didalam PMK 28 Tahun 2014 juga telah diatur jalur pengaduan ketika terjadi masalah obat-obatan bagi peserta program JKN yang selengkapnya berbunyi : “Dalam hal faskes mengalami kendala ketersediaan obat sebagaimana yang tercantum pada e-katalog maka dapat menghubungi Direktorat Bina Obat Publik dengan alamat email: e_katalog@kemkes.go.id atau 081281753081 dan (021)5214872”. Lagi-lagi kita bertanya apakah semudah itu ? Oh tidak….saya sudah membuktikan berkali-kali menghubungi ke nomer tersebut tapi susah terhubung, sudah juga berkirim e-mail tapi belum mendapatkan jawaban. Ada juga yang pernah berhasil tersambung dan hanya dijawab bahwa masukan dan informasi sudah diterima dan akan segera ditindak lanjuti. Namun entah kapan akan terlihat hasil dari tindak lanjut tersebut kita juga tidak pernah tahu.

Nah…sungguh bukanlah sebuah persoalan yang sederhana dan nampak mudah seperti yang terlihat dan terbaca bukan ?

KESIMPULAN

Permasalahan ketersediaan obat dalam program JKN adalah kompleks dan multi-dimensional serta lintas sektoral. Artinya bahwa persoalan obat tidaklah mudah dan sederhana tapi merupakan masalah yang cukup rumit dan berbelit ibarat sekumpulan benang kusut yang saling membelit dan melilit. Ada banyak pihak yang berwenang, bertanggungjawab denga berbagai misi kepentingan yang berbeda-beda. Masalah obat dan Alat Kesehatan selalu bersinggungan dengan pihak-pihak eksternal dunia kesehatan. Ada industri obat dengan segala kepentingan bisnis dan profit oriented-nya, ada pihak pemutus harga yaitu LKPP dengan misi menyelamatkan uang negara, ada pihak-pihak yang berperan dalam proses distribusi dan forwarding termasuk juga Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Ada sang regulator yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang didampingi oleh Komite Nasional Fornas.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 228 Tahun 2013 bahwa Komite Nasional Penyusunan Fornas terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi dan Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari berbagai elemen dari mulai organisasi profesi, kolegium dan akademisi. Nah semakin banyak khan unsur-unsur yang berperan dalam permasalahan obat dan ketersediaannya.

Lho….dari awal tulisan ini kok sama sekali nggak nyebut-nyebut BPJS Kesehatan ya? Wah pasti ada yang mikir saya sedang membela BPJSK…hmm. Memang begitulah keadaan dan kondisinya mau bagaimana lagi. Tidak ada pretensi saya membela BPJSK karena saya pun dilapangan kerap “ribut” dengan BPJSK terkait klaim dan verifikasi. Namun yang pasti dalam konteks penyediaan obat ini memang tidak ada sama sekali keterlibatan BPJSK, sangat berbeda dengan PT. ASKES dulu yang juga terlibat dalam penyusunan Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) bagi peserta jaminan kesehatan oleh PT. ASKES.

Malah kalau kita ingat-ingat lagi pada awal-awal berjalannya program JKN ini (1 Januari 2014) sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2014 dimana masih ada kebijakan dari Kemenkes untuk sementara waktu selama Fornas dan E-Katalog BELUM mampu mengakomodir seluruh kebutuhan obat maka dapat mempergunakan DPHO Askes Tahun 2013 sejujurnya saya pribadi merasakan tidak ada kendala atau relatif minimal persoalan yang timbul terkait dengan ketersediaan obat dan BHP. Namun sejak Juli 2014 dimana Kemenkes mengharuskan untuk meninggalkan DPHO dan semuanya beralih ke Fornas dengan standar harga di E-Katalog maka mulailah muncul ke permukaan satu persatu permasalahan obat ini. Dari mulai persoalan harga e-katalog sampai masalah kekosongan stock di produsen obatnya. Berdasarkan informasi memang ada sebuah kisah dibalik ini semua yang tidak perlu diungkap ke ranah publik.

Makanya saya sengaja membuat judul yang agak lebay….menggunakan istilah yang agak keren biar kelihatan agak pinter….extra-ordinary. Memang sangat banyak pihak yang berperan dan terlibat juga bertanggungjawab dalam masalah obat ini, dari hulu sampai ke hilir dari mulai proses produksi sampai ke end-user serta dari mulai aspek perencanaan sampai pada aturan hukum yang mengaturnya. Sangat banyak bidang dan sektor yang berperan sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan atau aturan yang bersifat lintas sektor dan mampu “melibas” semua pihak yang terkait.

Persoalan extra-ordinary membutuhkan extra-law…harus ada superbody yang mampu menembus dan memecahakan saling sengkarut benang kusut ini. Siapkah superbody tersebut ? Ya tentu saja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu bapak presiden. Kapasitas beliau sebagai kepala negara dibutuhkan untuk mengatur pihak-pihak diluar pemerintah seperti industri obat, industri forwarding dan lain sebagainya. Kapasitas beliau sebagai kepala pemerintahan diperlukan dalam mengatur bidang atau sektor pemerintahan diluar sektor kesehatan seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai termasuk juga LKPP. Dalam hal ini bukanlah sebuah intervensi namun memang peran dan tugas presiden adalah menjembatani disharmonisasi antar lembaga pemerintah.

Buatlah sebuah peraturan yang secara implisit “menegur” LKPP, Produsen Obat dan Distributor Obat kalau istilah jawa “ngono yo ngono neng ojo ngono” atau kalau urang sunda bilang “kithu nya kithu ngan ulah kithu kithu teuing”…. Semua memang punya kepentingan dan misi masing-masing, kalau obrolan supir metro mini “sama-sama cari makan lah lae”….. Tidak boleh ada ego sektoral dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, semua harus bertujuan mensukseskan program JKN demi Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat.

Jadi…. ketika bapak presiden konon “mengancam” akan memecat direktur RS yang menarik biaya tambahan obat-obatan bagi peserta KIS (??) maka seharusnya sebelum itu beliau juga harus mengetahui persoalan multi kompleks nya obat ini dan mengambil sebuah kebijakan atau menerbitkan suatu aturan yang mengikat ke semua pihak. Masalah obat ini sekali lagi BUKAN ranah kewenangan BPJSK, namun dilapangan mereka selalu jadi korban kecaman dan bully dari berbagai pihak baik itu dari masyarakat maupun dari para praktisi dunia kesehatan. Kasihan BPJSK jika terus dibully dengan masalah obat karena memang tidak ada kewenangan dan tanggungjawab mereka terkait ketersediaan dan harga obat….sekali lagi terkait STOK dan HARGA obat… Melibatkan BPJSK kedalam persoalan obat ini malah secara tidak sadar sudah menarik BPJSK ke dalam dunia yang seharusnya bukan menjadi ranah kewenangan dan tanggungjawabnya. Jangan mau menjadi hamba BPJSK, jadilah hamba Allah dan pengabdi kepada masyarakat.

Terakhir…. sekali lagi bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan obat adalah dari mulai Industri Farmasi, PBF, LKPP, Pengampu bidang Pajak dan Cukai, pemain-pemain forwarding, Kemenkes dan Komnas Fornas serta yang paling bertanggungjawab tentu saja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua…tidak ada kewenangan dan tanggungjawab BPJSK dalam persoalan STOK dan HARGA obat-obatan, tidak ada yang namanya STANDAR OBAT BPJS serta tidak ada yang namanya HAMBA BPJSK. Tolonglah jangan gagal paham dan gagal fokus lagi apalagi gagal move on.

Paham khan sayang ??? ….. haha…maaf uda Eryjely Bandaro saya pinjem kata-katanya di hari minggu ini.

Selamat berakhir pekan…..

Salam,

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Purwakarta – Jawa Barat

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.