Mengapa Program JKN Bersifat WAJIB ?

Sesungguhnya dalam teori Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) berlaku kaidah “BILANGAN BESAR” yang artinya untuk mencukupi kebutuhan penjaminan kesehatan tanpa memberatkan rakyat dengan iuran yang besar, maka diperlukan jumlah kepesertaan yang banyak. Hal inilah yang mendasari kenapa AKN ini kepesertaanya bersifat wajib. Namun dalam tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut, karena sudah sering dibahas tentang prinsip “Bilangan Besar” ini. Saya mencoba melihat sisi “wajib” nya dari perspektif yang berbeda yaitu dalam kaidah hukum tata negara yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negaranya.

Pada Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa “Negara mengembangkan sistem JAMINAN SOSIAL bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Penafsiran pasal ini adalah sangat jelas bahwasanya Negara memiliki KEWAJIBAN untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial guna memenuhi HAK seluruh rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas JAMINAN SOSIAL yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.

Kewajiban negara mengembangkan dan menyelenggarakan Jaminan Sosial ini sesungguhnya dapat kita sejajarkan dengan kewajiban negara menyediakan sarana prasaran infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya yang layak serta memadai guna menunjang kebutuhan hajat hidup seluruh rakyat. Pertanyaan mendasarnya adalah, darimanakah negara memiliki sumber dana dalam membangun infrastruktur tersebut ? Ya tentu saja salah satu komponen terbesarnya bersumber dari PAJAK.

Jaminan sosial terhadap warga negara justru sudah lebih jelas dan explisit dalam UUD 1945 bahwa menjadi KEWAJIBAN negara. Sehingga ketika negara menyelenggarakan program jaminan sosial maka hukumnya adalah WAJIB. Definis wajib disini adalah WAJIB DISELENGGARAKAN OLEH NEGARA dan WAJIB DIIKUTI OLEH RAKYATNYA. Sehingga sejatinya tidak ada unsur pemaksaan dalam program JKN ini, yang ada adalah kewajiban. Mungkin bagi sebagian dari kita mengartikan kewajiban menjadi sebuah pemaksaan. Jikalau seluruh kewajiban rakyat dianggap sebagai pemaksaan, berarti kewajiban membayar pajak merupakan pemaksaan. Benarkah demikian ? Tentu tidak seperti itu karena kewajiban berbeda dengan pemaksaan, kewajiban lebih pada upaya menggugah kesadaran rakyat melaksanakan kewajibannya. Sampai pada titik ini kita harus sepakat bahwa program JKN yang merupakan salah satu program jaminan sosial negara kepada rakyatnya bersifatWAJIB dan TIDAK ADA unsur PEMAKSAAN.

Setelah kita sepakat bahwa program JKN ini bersifat Wajib, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya yaitu terkait dengan sumber pendanaannya. Pertanyaan mendasarnya adalah sumber dana nya darimana? Jika kita kembali pada analogi infrastruktur yang sebagian besar bersumber dari pajak, maka seharusnya sumber dana program JKN ini juga dari pajak. Itulah yang terjadi di negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Luxemburg dan beberapa negara eropa lainnya termasuk juga Inggris. Di negara-negara ini program jaminan kesehatan bersumber dari pajak yang disebut dengan pajak kesehatan. Terminologi Pajak Kesehatan ini memang ada dan merupakan bagian dari sistem perpajakan secara umum yang dipisahkan dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta jenis-jenis pajak lainnya.

Agak berbeda memang yang terjadi di Inggris. Negara Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan jaminan kesehatan nasional pada tahun 1911 yang dibiayai dari kontribusi wajib oleh tenaga kerja (termasuk di sektor informal) dan pemberi kerja. Karena penyaluran dananya melalui anggaran belanja negara, yang dibiayai lebih banyak dari dana pajak umum (tax-funded) yang tidak dipisahkan khusus untuk kesehatan seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa lainnya yang memisahkan pajak kesehatan dari pajak umum, maka sistem di Inggris tersebut lebih dikenal dengan istilah National Health Services (NHS) ketimbang JKN. Banyak negara Eropa lain juga memiliki cakupan universal dengan sistem NHS yang mengikuti pola Inggris.

Baik NHS maupun JKN mempunyai tujuan yang sama yaitu menjamin bahwa seluruh penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis penduduk tersebut tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi penduduk. Yang berbeda adalah bahwa pendanaan JKN lebih bertumpu pada kontribusi khusus yang bersifat wajib (YANG EKIVALEN  DENGAN  PAJAK)  dan  dikelola  secara  terpisah  dari  anggaran  belanja  negar baik dikelola  langsung  oleh  pemerintah  maupun  oleh  suatu  badan  kuasa  pemerintah  yang otonom.

Negara Kanada memiliki sistem JKN yang paling mirip dengan JKN di Indonesia. Pada tahun 1961 Kanada memperkenalkan sebuah program jaminan kesehatan nasional yang kini disebut Medicare dengan prinsip dasar menjamin akses universal, portabel, paket jaminan yang sama bagi semua penduduk dan dilaksanakan otonom di tiap propinsi. Pendanaan program ini merupakan kombinasi dari kontribusi wajib dan subsidi dari anggaran pemerintah pusat. Melihat dari sumber pendanaan program JKN di Kanada, maka dapat disimpulkan bahwa program JKN di Indonesia memiliki kesamaan dengan program JKN di Kanada.

Kesimpulannya adalah bahwa program JKN itu merupakan HUBUNGAN antara NEGARA dengan RAKYAT nya dalam konteks kewajiban negara memenuhi hak rakyatnya. Sehingga karena merupakan hubungan antara negara dan rakyat maka bersifat wajib dan BUKANprogram transaksi jual beli antara negara dan rakyat, namun sangat jelas bahwa merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Karena bukanlah transaksi (jual beli) maka TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL atau nirlaba sehingga TIDAK dibutuhkan AKAD dalam program JKN ini. Sebagai pengganti dari “akad” ini adalah berupa hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak antara negara dan rakyatnya. Negara dalam hal ini adalah pemerintah memiliki butir-butir kewajiban dan hak nya, begitu juga rakyat memiliki kewajiban dan hak-hak nya dalam program JKN ini yang semuanya itu tercantum dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan program JKN ini. Maka sangat jelas dapat kita lihat perbedaan yang sangat fundamental antara program JKN dengan Asuransi Komersial. Dalam Asuransi Komersial karena hanya mengikat kedua belah pihak dalam kerangka transaksional (jual beli produk asuransi) maka memang membutuhkan akad, namun dalam JKN yang mengikat kewajiban negara atas rakyat dalam hubungan Non-Transaksional maka TIDAK DIBUTUHKAN AKAD.

Dalam setiap program yang menjadi urusan wajib negara serta merupakan hubungan antara negara dengan rakyat nya, maka tentu saja dibuatlah “aturan main” yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Aturan main tersebut merupakan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional, mengikat kepada seluruh rakyat. Dalam hubungan dengan hal ini, maka pengenaan “hukuman” kepada rakyat karena tidak menjalankan kewajibannya merupakan sebuah keharusan dalam rangka mendisiplinkan dan mendidik rakyat agar memenuhi kewajibannya sebagai rakyat. Dalam terminologi populer maka istilah DENDA dikaitkan dengan “hukuman” atau punishment negara kepada rakyatnya. Pemberlakukan denda tidak bisa diartikan sebagai sifat “komersial” dari program JKN, namun harus dimaknai untuk mendidik kedisiplinan warga negara karena denda yang terkumpul TIDAK dimanfaatkan untuk hal yang bersifat komersial akan tetapi denda tersebut akan disalurkan kepada warga negara lain yang membutuhkan jaminan kesehatan.

Sekali lagi kita meng-analogikan dengan kewajiban warga negara sebagai wajib pajak yang diharuskan membayar pajak dalam jumlah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Maka pengenaan DENDA oleh negara kepada rakyat nya dalam program JKN harus dimaknai juga seperti halnya dalam sistem perpajakan. Kenapa demikian ? Karena hak dan kewajiban rakyat selalu bersinggungan dengan hak dan kewajiban rakyat yang lainnya juga. Inilah yang disebut dengan tepa selira sosial. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan program JKN yang pasti akan selalu bersinggungan dengan kewajiban orang lain.

Sesungguhnya keterkaitan antara program JKN dengan sistem pajak ini sangat erat, sehingga menurut Prof. Hasbullah Thabrany program JKN ini pada hakikatnya adalah program yang bersumber dari Social Security Tax atau Pajak Perlindungan Sosial. Artinya adalah sumber pendanaan program JKN ini adalah dari iuran masyarakat yang bisa dimasukkan dalam kategori Pajak Perlindungan Sosial atau dalam konteks yang lebih khusus lagi adalah PAJAK KESEHATAN.

Jika untuk menghindari beban kewajiban membayar iuran dari rakyat yang bersifat wajib, maka pilihan lainnya adalah dengan memberlakukan pajak kesehatan yang tentu saja tetap bersifat wajib. Ketika diberlakukan pajak kesehatan, maka pilihan adalah mengikuti Inggris dan beberapa negara Eropa yang tidak memisahkan pajak kesehatan dari pajak umum atau mengikuti Jerman dan beberapa negara Eropa yang memisahkan pajak kesehatan tersendiri dari pajak umum. Namun apapun pilihannya karena merupakan pajak maka tetap berlaku hukum wajib dari warga negaranya. Sebagai tambahan informasi, program JKN yang berjalan di Indonesia saat ini memiliki kesamaan dengan Kanada dalam hal sumber pendanaan yaitu kombinasi antara kontribusi wajib rakyat dan subsidi dari anggaran pemerintah. Nah sekali lagi kita tetap melihat adanya kata kunci “wajib” di sini.

PajakKes copy

Jadi kedudukan program JKN ini sejajar dengan kewajiban membayar pajak, maka menolak membayar iuran program JKN bisa disetarakan dengan menolak membayar pajak. Ketika seorang warga negara menolak membayar pajak, maka sesungguhnya sudah mengikrarkan diri tidak mengakui entitas negara dan pemerintahan. Memang betul bahwa menjamin kesehatan seluruh warga negara adalah KEWAJIBAN penyelenggara negara yaitu pemerintah. Namun kewajiban negara tersebut juga harus di-ikuti oleh kewajiban warga negara untuk berkontribusi dalam bentuk iuran ataupun pembayaran pajak yang keduanya bersifat wajib. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia dengan menerapkan prinsip gotong royong dan saling membantu (menolong). Warga negara yang mampu memberikan kontribusi dan yang tidak mampu memperoleh manfaat dari kontribusi warga yang mampu tersebut. Itulah filosofi dan falsafah dasar kegotong royongan dalam program JKN di Indonesia.

Desakan untuk merubah sistem bernegara dan sistem pemerintahan memang terus diteriakkan oleh sebagian rakyat. Dengan perubahan tersebut maka diharapkan penguasaan semua SDA dan kekayaan negara dikuasai mutlak oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dimana salah satunya adalah untuk penjaminan kesehatan warganya sehingga rakyat TIDAK memiliki kewajiban untuk membayar iuran ataupun pajak kesehatan. Namun sepanjang sistem pemerintahan dan sistem ber-negara kita belum berhasil dirubah, maka kewajiban sebagai rakyat tetap melekat. Maka secara pribadi saya beranggapan bahwa ketika sebagian dari kita menolak mengikuti program JKN karena bertentangan dengan prinsip dasar sistem pemerintahan yang diyakininya, maka sesungguhnya ada agenda besar yang harus diperjuangkan terlebih dahulu yaitu merubah sistem pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Wa’alahualam.

Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan juga banyak yang tidak berkenan dengan tulisan ini. Sekian.

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

 

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.