DEGRADASI PELAYANAN : Benarkah Terjadi Penurunan Kualitas Pelayanan Di Era JKN ?

Banyak peserta program JKN yang mengeluhkan terjadinya penurunan kualitas pelayanan pada Program JKN ini dibanding dengan era sebelum JKN. Tentu saja yang mengeluhkan adalah peserta yang sebelumnya telah memiliki jaminan asuransi kesehatan seperti Askes Sosial oleh PT. ASKES (PNS, TNI/Polri, Pensiunan dan Veteran) dan program JPK Jamasostek (pekerja swasta) ataupun pekerja swasta yang pernah merasakan layanan asuransi swasta lainnya.

Secara garis besar, beberapa keluhan terkait penurunan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit
  2. Obat-obatan yang terjadi penurunan kualitas
  3. Lebih susah mencari kamar tempat tidur
  4. Pelayanan yang antri dan harus menunggu waktu operasi yang lama

Mari kita coba kupas satu persatu….

A. PROSEDUR PELAYANAN YANG BERBELIT-BELIT

Pokok permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien diantaranya adalah sebagai berikut ini :

Harus Melalui Rujukan Berjenjang

Banyak yang mengeluhkan bahwa program JKN menerapkan aturan sistem rujukan berjenjang yang sangat kaku dan tidak fleksibel. Kasus-kasus Non Emergensi yang memerlukan layanan spesialistik harus dilayani dulu di FKTP oleh dokter umum, begitu juga kasus yang memerlukan penanganan sub-spesialistik juga harus melalui Faskes Sekunder (spesialistik).

Jenjang rujukan yang bertingkat dari mulai Faskes Primer, Sekunder baru kemudian Tersier dirasakan sangat menyulitkan pasien terutama pasien-pasien yang berdomisili jauh dari pusat-pusat layanan kesehatan tersebut. Biaya transportasi yang dibutuhkan sangat tinggi bahkan lebih mahal dari biaya layanan kesehatan itu sendiri.

Belum lagi persoalan Rayonisasi RS yang harus mengikuti pemetaan (maping) dari Kemenkes. Kegamangan pemahaman hubungan antara jenjang rujukan dengan kelas RS juga masih kental. Sebagai contoh Faskes Sekunder adalah RS dengan layanan spesialistik dan beberapa sub-spesialistik, sehingga pada strata ini maka RS Kelas C dan Kelas B berada pada satu level. Namun anehnya kenapa RS Kelas C harus merujuk dulu ke RS Kelas B ? Padahal kedua kelas RS tersebut masuk dalam kategori jenjang yang sama, yaitu Faskes Sekunder. Apakah tidak bisa sebuah RS Kelas C langsung merujuk ke RS Kelas A yang notabene adalah Faskes Sub-Spesialistik atau layanan tersier ?

Pertanyaan sederhananya adalah : “Apakah sebelum era JKN tidak diberlakukan rujukan berjenjang ?”. Jawabannya adalah tegas bahwa sebelum era JKN pun sudah diberlakukan rujukan berjenjang. Kemenkes bahkan pada Tahun 2012 telah menerbitkan Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. PT. ASKES selaku operator Asuransi Sosial pertama di Indonesia memiliki Puskesmas dan Klinik yang bekerjasama dengan PT. ASKES sebagai faskes primer. Begitu juga dengan peserta JPK Jamsostek juga harus melalui klinik-klinik yang bekerjasama dengan PT. Jamsostek untuk memberikan pelayanan pertama sebelum merujuk atas indikasi medis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Program JAMSOSTEK pada Pasal 38 dan 39 secara jelas mengatur adanya sistem rujukan berjenjang bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) oleh PT. JAMSOSTEK. Faskes-faskes primer tersebut berfungsi sebagai gate keeper sebelum dirujuk ke faskes sekunder ataupun teriser.

Nah kalau dulu sebelum era JKN juga sudah ada sistem rujukan berjenjang, mengapa keluhan saat ini sejak era JKN lebih kuat ? Bukankah sejak era ASKES dan JPK Jamsostek pun tidak bisa pasien langsung ke RS dengan kondisi penyakit apapun kecuali untuk kasus emergensi. Sangat aneh jika saat ini tiba-tiba sistem rujukan berjenjang dikeluhkan oleh masyarakat sementara sistem ini sudah berjalan bertahun-tahun sebelumnya.

Ada Penyakit Yang Tidak Dilayani di IGD 24 Jam

Pertama yang harus dipahami adalah hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan kepercayaan (trust relation). Jadi ketika dokter di IGD menyatakan bahwa kasus ini adalah tidak termasuk emergensi, maka yakinlah dan percayalah bahwa itu adalah sudah merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter jaga IGD. Begitu juga sebaliknya jika dokter menyatakan bahwa sebuah kasus adalah emergensi, maka yakinlah bahwa verfikator BPJS tidak akan pernah membatalkan klaim tersebut sepanjang bukti tertulis diganosa adalah merupakan kriteria emergensi.

Terkait dengan persoalan ini, pengalaman saya sehari-hari sesungguhnya tidaklah se-kaku yang dibayangkan. BPJS Kesehatan tetap melihat situasi dan kondisi di lapangan. Perlu komunikasi dan komitmen bersama antara RS dengan verifikator BPJS-K. Pada era ASKES setahu saya memang masih banyak “pemakluman” terhadap klaim-klaim dari RS meskipun seringkali bukan termasuk kriteria emergensi. Meskipun yang harus diketahui bersama bahwasanya 155 penyakit yang termasuk kriteria emergensi ini sudah ada sejak era ASKES, namun karena masih banyak toleransi dari PT. ASKES sehingga gejolak tidak timbul sekencang saat ini. Untuk JPK Jamsostek juga sebenarnya berlaku hal yang sama, namun lagi-lagi fleksibilitas aturan yang mampu meredamnya. Banyak sekali pasien JPK Jamsostek yang berkunjung ke IGD pada sore hari hanya karena alasan “ingin cepat dilayanai dan tidak mau antri”. Ini saya alami sendiri saat masih menjadi dokter jaga di IGD.

Nah ketika era JKN dimana ingin dikembalikan kepada aturan yang benar, tentu saja menimbulkan gesekan dengan peserta. Sangat wajar karena sekian tahun menikmati kebebasan berkunjung ke IGD pada jam berapapun hanya dengan keluhan “badan pegal-pegal”. Terjadi penurunan kualitas jika dilihat dari sudut pandang pasien namun jika dilihat dari perspektif sistem layanan kesehatan justru mengarah ke jalur yang benar. Hanya menurut hemat saya, Kemenkes tetap perlu melakukan evaluasi terhadap kriteria emergensi ini dengan meminta rekomendasi dari organisasi profesi dan kolegium.

Dokter Layanan Primer Lebih Susah Memberi Rujukan Atas Permintaan Pasien

Sekali lagi bahwasanya hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan kepercayaan. Maka menjadi sangat ironis ketika terdapat fakta bahwa seringkali pasien “memaksa dan menekan” klinik faskes primer untuk hanya menjadi seorang “juru tulis” membuat surat rujukan ke RS dengan ancaman akan dilaporkan oleh HRD Perusahaan kepada Jamsostek dan bisa diputus kontrak kerjasamanya jika tidak mau memberi. Dalam situasi seperti ini, timbul dilematis dan kegalauan dari para pemberi layanan di faskes primer.

Secara “gengsi” profesi maka para nakes di layanan primer merasa tidak dihargai keilmuan dan keahliannya karena hanya menjadi tukang tulis surat rujukan. Kemudian adanya “ancaman” dari BPJS-K jika sebuah faskes memiliki catatan angka rujukan yang melebihi standar nasional. Selain daripada itu, adanya sebuah pemahaman yang salah kaprah terkait dengan kondisi 144 penyakit yang konon katanya TIDAK BOLEH dirujuk.

Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya mendorong para dokter di faskes primer untuk lebih ketat dalam memberikan rujukan ke faskes sekunder dan tersier. Secara perspektif rujukan berjenjang maka keputusan ini sangatlah tepat karena mendukung sistem rujukan berjenjang. Namun ternyata banyak pasien mengeluh dan merasa dipersulit untuk mendapat rujukan. Sekali lagi ditegaskan bahwa sistem ini sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum JKN diselenggarakan. Kenapa saat ini terkesan sangat dikeluhkan? Karena memang para pemberi layanan kesehatan di faskes primer lebih ketat dan semakin tidak bisa diatur lagi oleh pasien. Hal ini disebabkan adanya 3 kondisi yang telah disebutkan diatas.

Pelayanan Penunjang Harus Dilakukan Pada Hari Yang Berbeda

Sebetulnya persoalan ini terkait denga pemahaman tentang EPISODE dan masih dianggap terlalu kecilnya tarif paket INA CBGs untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL). Kondisi ini menurut seorang rekan yang juga praktisi pada akhirnya akan memaksa Rumah Sakit melakukan “kreativitas” agar RS tidak sampai “tekor” atau “nombok”. Namun apakah ini dibenarkan? Saya sampaikan bahwa ada terminologi “UNBUNDLING” yang artinya MEMECAH-MECAH satu paket pelayanan menjadi beberapa paket. Konon unbundling ini menjadi salah satu indikator FRAUD yang sampai saat ini terus menjadi kontroversial dan perdebatan panjang tak berkesudahan.

Khusus untuk fenomena yang ini memang tidak terjadi pada era ASKES dan JPK Jamsostek karena ASKES dan JPK Jamsostek BELUM menggunakan metode pembayaran secara paket, namun menggunakan tarif fee for services berdasarkan tarif kesepakatan (untuk ASKES) dan menggunakan tarif RS (untuk JPK Jamsostek). Meskipun tarif kesepakatan tersebut ada pedoman batas atas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Kementerian.

Secara pribadi saya menyimpulkan persoalan ini adalah berawal dari masih dianggap rendahnya tarif paket INA CBGs layanan rawat jalan sehingga mendorong RS untuk melakukan kreativitas yang mengarah ke FRAUD tersebut. Hal ini sebenarnya sangat berbahaya, RS akan secara tidak sadar melakukan pelanggaran.

Usul saya adalah memang harus ditinjau ulang dan direvisi tarif-tarif paket INA CBGs khusus untuk pelayanan rawat jalan. Harus dibedakan untuk kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan penunjang cukup kompleks serta diagnosa yang berpotensi harus dilakukan konsultasi antar spesialis (rujukan internal). Diagnosa-diagnosa pra-operasi harus mendapatkan porsi tarif yang sangat tinggi karena memerlukan pemeriksaan penunjang lebih lengkap secara prosedur medis berdasarkan SPO serta membutuhkan konsultasi kondisicardio-pulmoner ke ahli jantung, paru dan penyakit dalam. Rencana tindakan operasi pada anak-anak harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter ahli anak sebelum dilakukanassesment metode pembiusan oleh dokter anesthesi. Untuk diagnosa tindakan pra-pembedahan maka minimal memerlukan 3 bidang keahlian (spesialisasi) yang harus dilibatkan sehingga tarif paket INA CBGs harus lebih rasional karena masing-masing keahlian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan.

Rujukan Internal (Antar Poliklinik) Harus Dilakukan Pada Hari Yang Berbeda

Permasalahan ini sama dengan yang sudah disampaikan diatas yaitu untuk kasus-kasus dimana memerlukan konsultasi antar bidang keahlian spesialistik atau sub spesialistik. Saya pernah menulis tentang EPISODE dan hasil dari kajian saya sesungguhnya terkait dengan masalah (sekali lagi) masih rendahnya tarif paket INA CBGs untuk rawat jalan memang pada akhirnya saya melihat ini adalah upaya RS menghindari defisit.

Sebenarnya yang perlu juga disamakan pemahaman adalah tentang istilah “DIAGNOSA YANG BERHUBUNGAN”. Maknanya menurut saya masih sangat sumir dan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sebagai contoh : Seorang penderita DM Type II yang berkunjung ke klinik penyakit dalam dengan disertai keluhan gangguan penglihatan. Lalu internist tersebut melakukan konsultasi ke klinik spesialis penyakit mata. Pertanyaanya, apakah kelainan mata tersebut berhubungan dengan DM nya atau tidak? Meskipun para dokter meyakini bahwa gangguan penglihatan tersebut adalah Katarak yang merupakan salah satu komplikasi sistemik dari DM, namun para praktisi menganggap tidak fair jika ini harus menjadi satu paket pelayanan.

Ketika klaim diajukan lalau di verifikasi oleh petugas BPJS-K, maka akan dianggap UNBUNDLING dan hanya diambil 1 episode saja dengan 1 paket tarif. Apakah ini benar? Sejujurnya masih abu-abu karena beberapa kali pengalaman saya setelah memberikan penjelasan terhadap kasus-kasus seperti ini kepada verifikator BPJS-K akhirnya dilayak-kan menjadi episode yang berbeda dan tidak dianggap unbundling.

Terkait tentang EPISODE, dapat dibaca dalam tulisan saya sebelumnya yaitu di sini ” MENYAMAKAN PERSEPSI TENTANG EPISODE “.

Persoalan lanjutannya adalah jika memang menjadi episode tersendiri maka tetap tidak dapat dilakukan penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang kedua pada hari yang sama, artinya memang pasien harus berkunjung lagi pada hari yang berbeda. Nah inilah yang banyak menjadi keluhan di masyarakat pengguna layanan JKN. Sistem IT untuk penerbitan SEP belum mampu meng-akomodir masalah ini.

Saya kebetulan sedikit paham tentang IT maka secara pribadi saya yakin bahwa IT bisa dilakukan rekayasa sistem sehingga penerbitan SEP kedua, ketiga dan seterusnya sangat bisa dilakukan pada hari yang sama. Yang kemudian menjadi kekhawatiran BPJS-K adalah “kelonggaran” sistem IT ini akan dimanfaatkan oleh RS melakukan upaya-upaya “memaksimalkan” penerbitan SEP sehingga akan terdapat banyak episode pelayanan dalam 1 hari.

B. OBAT-OBATAN YANG TERJADI PENURUNAN KUALITAS

Permasalahan obat-obatan memang selalu menjadi kendala dan saya meyakini bahwa kondisi terkini program JKN adalah sangat didominasi oleh permasalah ketersedian obat-obatan. Berbicara tentang obat maka terdapat dua aspek yaitu aspek KUANTITAS dan aspek KUALITAS. Persoalan selalu terkait dengan dua hal tersebut, apakah obat nya tersedia dalam jumlah yang cukup serta bagaimana mutu (kualitas) obat tersebut.

Masyarakat memang berhak untuk menilai dan membandingkan karena memang mereka yang merasakan serta sangat wajar karena kondisi “awam” nya masyarakat tentang obat-obatan. Membandingkan dengan kualitas obat-obatan dengan era ASKSES dan JPK Jamsostek juga itu hak masyarakat. Kewajiban dari para praktisi di lapangan adalah memberikan penjelasan, pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat terkait obat. Benarkah terjadi penurunan kualitas ? Sebelum menjawabnya, ada beberapa hal yan perlu disampaikan sekedar pengingat saja.

  1. Saat program Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial oleh PT. ASKES maka dikenal buku panduan obat yang disebut Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang diterbitkan ASKES setiap tahun.
  2. Saat program JPK Jamsostek maka terdapat buku Standar Obat JPK yang terdiri dari daftar obat Generik, DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) dan Obat merk dagang.

Masyarakat banyak yang salah kaprah mengartikan OBAT GENERIK dan OBAT PATEN. Sebetulnya di dalam industri farmasi terdapat 3 jenis obat-obatan yaitu Obat Original (Paten), Obat Generik Berlogo (OGB) dan Obat Generik Bermerek (OGM). Obat Original atau Paten adalah obat-obatan yang murni ditemukan dari hasil riset (penelitian) secara in-vitro dan in-vivo serta sudah dilakukan uji klinik (Clinical Trial) yang menjamin keamanan obat. Obat Paten ini tentu memiliki hak paten oleh sebuah perusahaan industri farmasi yang menemukan sediaan obat tersebut. Hak paten ini dimiliki oleh perusahaan tersebut biasanya untuk jangka waktu 20 tahun. Selama masa hak paten ini maka tidak boleh ada perusahaan industri farmasi lain yang memperoduksi obat tersebut. Jadi obat paten untuk satu jenis obat itu HANYA SATU dan tidak mungkin ada yang lain.

Setelah masa hak paten berakhir barulah kemudian perusahaan-perusahaan industri farmasi diperbolehkan memproduksi obat dengan isi dan kandungan zak aktif yang sama atau biasa disebut dengan produk me-too product. Obat-obatan me-too inilah yang disebut dengan obat GENERIK. Obar generik ada dua macam yaitu : Obat Generik Berlogo (OGB) dan Obat Generik Bermerek (OGM). Pada awalnya hanya dikenal adanya Obat Generik Bermerek (OGM) saja, namun kemudian ada kebijakan pemerintah menerbitkan Obat Generik Berlogo yaitu obat generik yang namanya sesuai dengan nama zak aktif yang terkandung di dalamnya. OGB ini yang dikenal oleh masyarakat sehari-hari dengan nama obat generik dengan ciri khan terdapat logo lingkaran hijau dan garis-garis putih.

Obat Generik Bermerek (OGM) adalah obat-obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai dengan keinginan produsen obat tersebut. Secara umum, biasanya nama obat tersebut adalah nama generik dengan ditambah ciri khas nama produsen obatnya. Contoh : Amoxyllin (generik) yang diporduksi oleh PT. Sanbe Farma menjadiAMOXANCefotaxim (generik) yang diproduksi oleh PT. Kalbe Farma menjadi bernamaKALFOXIM. Sehingga yang dianggap oleh masyarakat sebagai “OBAT PATEN” adalah sebenarnya Obat Generik yang diberi merek dagang.

Bagaimana dengan kualitasnya ? Jika mengikuti standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan oleh Kemenkes, maka TIDAK ADA perbedaan dalam khan kualitas dan takaran antara OGB dan OGM. Yang membedakan tentu saja adalah metode marketing-nya, jika OGM sangat gencar melakukan pemasaran menggunakan jasa Medical Represntative (MR), maka OGB tidak segencar promosinya dibandingan dengan OGM.

Bahwasanya ada keluhan persoalan ketersediaan obat berarti ini menyangkut ke KUANTITAS. Memang benar saat ini persoalan ketersediaan obat lah yang paling menjadi kendala. Mengapa hal ini terjadi ? Saya sudah pernah menulis secara detail terkait masalah ini. Adanya standar Fromularium Nasional (Fornas) dan standar hara e-katalog dengan metode pembelian secara online (E-Purchasing) maupun secara offline telah membuat persoalan ketersediaan obat menjadi rumit dan kompleks karena menyangkut sektor-sektor lain diluar sistem dan sub-sistem JKN ini. Ada sebuah lembaga yang mengatur harga obat dan metode pembelian yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyelenggarakan metode pembelian secara elektronik atau dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kesimpulannya untuk masalah obat adalah TIDAK BENAR jika terjadi penurunan kualitas (mutu) pada era JKN dibandingkan dengan saat masa ASKES dan JPK Jamsostek. Persoalannya BUKAN pada kualitas namun pada ketersediaan (kuantitas) yang ini menyangkut banyak pihak (sektor) sehingga harus duduk bersama guna menyelesaikan permasalahan pelik ini.

Permasalahan tentang obat-obatan di era JKN juga dapat dibaca dalam tulisan saya di sini : http://www.kompasiana.com/mashani/menagih-komitmen-penyedia-obat-dalam-layanan-program-jkn_5554782c7397730f1490565e

C. LEBIH SUSAH MENCARI KAMAR TEMPAT TIDUR

Banyak yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit saat ini ketika menggunakan kartu peserta BPJS-K yang merasa “di-anaktirikan” atau dibedakan dengan pasien umum. Mayarakat merasa dipersulit ketika akan mendapatkan kamar perawatan dan menyimpulkan bahwa itu adalah dikarenakan mereka menggunakan kartu peserta program JKN. Ada lagi yang sampai mengecek sendiri di lapangan dan mendapatkan banyak ruang rawat yang kosong namun aneh kenapa dikatakan penuh, sehingga makin memperkuat kesimpulan bahwa memang mereka dipersulit dengan penggunaan kartu peserta JKN. Yang semakin membenarkan kesimpulan mereka adalah ketika ada pasien lain yang kebetulan mendaftar sebagai pasien umum (bayar sendiri) maka sangat mudah memperoleh kamar perawatan. Benarkah kesimpulan tersebut ? Mari kita lihat fakta-fakta nya sebagai berikut :

  1. Data-data menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini masih terjadi fenomena “euforia” masyarakat yang menggunakan fasilitas JKN ini. Angka kesakitan yang meningkat tajam(bubble effect ?), angka kunjungan(Visite Rate) ke FKTP yang sangat signifikan peningkatannya dari hanya sekitar 15-20% meningkat menjadi 40-45%. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap angka kunjungan ke RS dan yang pasti akan meningkatkan pula angka rawatan (Hospitality Rate).
  2. Distribusi jumlah TT rumah sakit yang telah bekerjasama dengan jumlah peserta yang masih belum merata. Terkait dengan jumlah TT dibanding jumlah peserta, data menunjukkan bahwa sebetulnya jumah TT sudah mencukupi, persoalan utamanya adalah distribusi yang belum merata, terutama di daerah-daerah penyangga kota besar di Indonesia. Menurut Kemenkes berdasarkan standar WHO, rasio ideal jumlah penduduk dengan jumlah TT adalah 1 : 1000, artinya setiap 1000 penduduk harus tersedia 1 tempat tidur perawatan di RS. Data jumlah peserta JKN terkini (13 Juli 2015) adalah 148.554.429 jiwa sehingga dibutuhkah jumlah TT sebanyak 149 ribu. Dengan jumlah RS yang sudah bekerjasama dengan BPJSK sebanyak 1687 RS setidaknya sudah terdapat sekitar 150 ribuan TT sehingga sudah mencukupi dari segi jumlah. Namun harus diingat bahwa jumlah TT tersebut TIDAK semuanya diperuntukkan bagi pasien peserta JKN karena saat ini belum semua masyarakat Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN. Jika jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 250 juta-an jiwa maka jumlah peserta JKN “baru” mencapai 59,2%. Persoalan lainnya diluar kecukupan adalah distribusi yang tidak merata.
  3. RS memiliki standar tertentu dalam melakukan klasifikasi ruang perawatan dan ini harus dilakukan karena standar mutu rumah sakit (akreditasi) memang mengharuskan RS mengelompokkan ruang perawatan pasien intensif dan non-intensif; juga pasien bayi, anak dan dewasa; pasien infeksius dan non-infeksius; pasien laki-laki dan perempuan. Sehingga jika masyarakat melihat “banyak” kamar yang kosong maka tidak bisa langsung disimpulkan bahwa TT tersebut bisa dipergunakan karena tentu RS memiliki pertimbangan dan keputusan sendiri. Ada juga TT yang diperuntukkan bagi pasien rencana tindakan operasi elektif yang “sengaja” dikosongkan karena sudah terjadwal bagi pasien-pasien yang akan masuk pada hari itu untuk menjalani operasi ter-rencana esok harinya dengan berbagai persiapan pre-operasi yang harus diberikan.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah kondisi seperti ini tidak terjadi saat era sebelum JKN ? Bagaimana sebetulnya kondisi ketersediaan TT pasien saat zaman ASKES dan JPK Jamsostek ? Kondisinya kurang lebih adalah sama, masalah ketersediaan dan distribusi jumlah TT yang tetap menjadi kendala. Namun mengapa sekarang begitu “heboh” ? Tentu saja karena kondisi diatas yaitu terjadi peningkatan signifikan angka rawat inap rumah sakit dan faktor keterbukaan informasi publik yang semakin transparan, masyarakat semakin mudah menyuarakan keluhan melalui berbagai media sosial sehingga terkesan masalah ini menjadi sangat besar.

PELAYANAN YANG ANTRI DAN WAKTU TUNGGU OPERASI YANG LAMA

Permasalahan ini sebetulnya hampir sama dengan persoalan ketersediaan jumlah TT pasien di RS. Pelayanan yang antri ? Apakah saat sebelum JKN tidak antri ? Ya sama saja harus antri, namun sekali lagi data menunjukkan bahwa memang saat ini terjadi peningkatan yang drastis angka kunjungan RS. Peningkatan jumlah peserta belum mampu diimbangi oleh jumlah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS-K. Permasalahan lainnya adalah rujukan berjenjang yang belum berjalan optimal pada akhirnya tetap menimbulkan “puskesmas raksasa” di RS.

Benarkah antrian pasien BPJS-K “di-nomorduakan” ? Apakah betul pasien JKN didaftarkan belakangan dan RS lebih mengutamakan pasien umum ? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Bagi RS yang sudah memberlakukan sistem antrian pendaftaran dengan pemisahan loket antrian khusus pasien JKN, maka anggapan tersebut tidak benar. Namun bagi RS yang belum menerapkan pemisahan tersebut, maka anggapan tersebut bisa jadi benar. Saya pribadi tetap beranggapan kalaupun belum dipisahkan, maka seharusnya sistem antrian berdasarkan waktu kedatangan dan BUKAN dibedakan berdasarkan jenis pasien (JKN dan non-JKN).

Waktu tunggu operasi yang lama ? Sekali lagi masalah ini juga terkait dengan data tingginya jumlah pasien di RS saat ini yang disebabkan karena adanya “fasilitas” jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa ada 2 jenis tindakan operasi, yaitu operasi cito (segera) dan operasi elektif (ter-rencana). Operasi cito adalah operasi yang harus segera dilaksanakan karena indikasi menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Operasi cito tidak mengenal waktu dan harus diutamakan dilakukan pelayanan sehingga sangat mungkin “menggeser” jadwal operasi elektif jika memang ruang operasi tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Operasi elektif adalah tindakan operasi yang direncanakan (terjadwal) karena operasi tersebut tidak membahayakan nyawa dan megakibatkan kecacatan fisik apabila ditunda. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) diketahui bahwa standar waktu tunggu (waiting list) pasien untuk operasi elektif adalah 2 hari, namun sekali lagi hal ini tentu tergantung pada “kemampuan” ruang bedah sentarl (OK) sebuah RS. Sangat mungkin memang waktu tunggu melebihi standar karena ketersediaan jumlah ruangan OK dan berdasarkan indikasi medis sudah diputuskan oleh dokter untuk melakukan operasi secara terjadwal.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan kualitas pelayanan berdasarkan persepsi atau anggapan masyarakat tidak sepenuhnya benar. Banyak keluhan dan persoalan yang sebetulnya sudah terjadi pada era sebelum JKN namun terkesan saat era JKN menjadi masalah “baru” padahal itu adalah masalah klasik yang terjadi juga pada saat ASKES dan JPK Jamsostek. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

  1. Banyak sekali sistem dan prosedur yang ada sekarang sesungguhnya sudah ada dan dilaksanakan pada era sebelum JKN. Namun saat ini memang lebih ketat dan disiplin karena beberapa faktor dan pertimbangan. Justru keadaan seperti ini adalah sesuatu yang positf karena sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia itu sangat ahli membuat aturan, namun tidak mau untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat atau dalam bahasa agak keren bahwa“law enforcement” di Indonesia itu sangat lemah.
  2. Peraturan-peraturan terkait sistem dan prosedur pelayanan yang ada saat ini sesungguhnya sebagian besar sudah diterbitkan sejak masa pra-JKN namun pelaksanaan terhadap aturan itu yang masih fleksibel dan cenderung mengabaikan. Nah di dalam program JKN ini maka aturan-aturan tersebut dicoba untuk ditegakkan dan dijalankan secara lebih disiplin.
  3. Terjadi berbagai upaya dan “kreativitas” faskes dalam menyiasati tarif kapitasi dan tarif INA CBGs yang dianggap masih belum menyentuh angka ideal.
  4. Masih terjadi “euforia” masyarakat yang menimbulkan jumlah kunjungan meningkat sangat drastis dan belum mampu diimbangi oleh ketersedian sarana prasarana fasilitas kesehatan.

 

URUN REMBUG DAN SARAN

  1. Semua pihak harus melakukan evaluasi demi perbaikan program ini. Kemenkes melalui NCC nya harus melakukan evaluasi dan revisi terhadap besaran tarif INA CBGs. Kemenkes sebagai regulator juga wajib untuk terus melakukan upaya pendalaman latar belakang masalah yang timbul jika terkait dengan sistem prosedur yang ada. Perlu melakukan penegasan terhadap aturan yang masih “abu-abu” dan multi tafsir seperti pemahaman keliru tentang “144 penyakit tidak boleh dirujuk”.
  2. Kemenkes juga harus melakukan evaluasi terkait dengan prosedur pelayanan menyangkut definisi “EPISODE” dan “PAKET” pelayanan. Diagnosa-diagnosa yang memerlukan penangan multi-displiner harus dipertimbangkan untuk diberikan penambahan “EPISODE” pelayanan dan sistem IT BPJS-K juga harus mampu mengakomodir penerbitan “SEP kedua” pada hari yang sama. Kemenkes jug harus terus mengupayakan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan terutama jumlah TT RS dan SDM Kesehatan.
  3. BPJS-K selaku“Event Organizer” program JKN ini harus terus berbenah, melakukan pemerataan pemahaman terhadap petugas-petugas di lapangan yang setiap hari berhadapan dengan “keluhan-keluhan” peserta. Banyaknya peraturan, surat edaran dan lain sebagainya dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis, seringkali membuat petugas di lapangan “keteteran” mengikutinya. Merumuskan metode untuk sosilisasi dan publikasi kepada masyarakat juga harus terus diupayakan agar menemukan formula yang paling pas menyesuaikan dengan heterogenitas masyarakat Indonesia.
  4. Begitupula masyarakat, harus mulai untuk membiasakan disiplin terhadap aturan. Memahami konsep sehat, pencegahan kesakitan dan sebagainya. Harus bisa mengerti bahwa obat bukanlah segalanya. Tidak ada perbedaan kualitas antara obat “paten” dan generik. Masyarakat harus mengerti maksud dan tujuan dari sistem rujukan berjenjang sehingga tidak menjadi masyarakat yang “rumah sakit minded”.

 

PENUTUP

Akhirnya….memang semua pihak harus melakukan evaluasi, refleksi dan introspeksi diri menyesuaikan dengan “iklim” yang agak berbeda antara masa sebelum JKN dengan situasi saat ini. Tentu pergerakan dan perubahan menuju ke “jalan yang benar” ini menimbulkan pergesekan-pergesekan karena agak mengganggu kondisi nyaman seperti masa sebelumnya. Sehingga wajar timbul keluhan dan penolakan masyarakat, namun sejauh ini adalah upaya untuk menuju perbaikan maka hanya butuh waktu untuk adaptasi terhadap perubahan dari “zona nyaman”, setiap perubahan pasti menimbulkan pergesekan. Dua buah molekul yang bergerak berputar pasti akan saling bergesekan dan menghasilkan energi panas, begitulah analoginya.

Jadi sebagai penutup dari tulisan ini sekali lagi saya simpulkan, secara umum terlepas dari keharusan melakukan perbaikan-perbaikan semua pihak, maka sesungguhnya yang disebut dengan PENURUNAN MUTU pelayanan kesehatan di era JKN ini adalah TIDAK TERJADI. Yang ada hanyalah semua pihak memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap sistem prosedur yang benar. Ibarat kata saat ini adalah kita semua sedang dalam kondisi“detoksifikasi” setelah sekian puluh tahun merasakan “rasa nyaman”. Memang proses detoks itu membuat kondisi tubuh tidak nyaman, namun setelah proses detoksifikasi selesai, maka tubuh akan merasa jauh lebih segar dan lebih nyaman.

Yakinlah, dalam 3 – 5 tahun ke depan semua akan merasa nyaman dengan kebenaran. Timbul kondisi dan tatanan yang ideal dengan kesadaran masyarakat yang tinggi seperti yang sudah terjadi di negara-negara maju di Eropa dan Asia lainnya. Semoga.

Selamat Idul Fitri 1436 H/ 2015 M. Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Saya memohon maaf jika selama ini dalam tulisan-tulisan saya banyak yang kurang berkenan dan merasa tersakiti atau tersinggung. Semoga pintu maaf selalu terbuka. Amien YRA.

Wassalam.

Tri Muhammad Hani
RSUD Bayu Asih Purwakarta
Jl. Veteran No. 39 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat

 

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.