Surat Terbuka Buat Pak Presiden : Refleksi 1,5 Tahun JKN

Kepada Yth. Bapak Presiden RI
Kepada Yth. Ibu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
Kepada Yth. Bapak Menteri Keuangan RI
Kepada Yth. Ibu Menteri Kesehatan RI
Kepada Yth. Bapak Ketua DJSN RI

Dengan Hormat,

Dalam sepekan ke depan, pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan (BPJSK) akan genap berusia 1,5 tahun atau 18 bulan. Dalam teori tahap perkembangan bayi, pada usia 18 bulan maka seorang bayi sudah mulai berbicara mengucapkan satu atau dua huruf sampai pada usia 20 bulan yang mampu mengucapkan sebuah kata atau beberapa kata. Saya pun melihat bahwa di usia ke 18 bulan BPJSK maka sudah selayaknya untuk mulai berbicara dan “curhat” kepada pemerintah selaku pemberi mandat atas pelaksanaan program JKN ini.

“Curhat” BPJSK tentu saja diawali dari fungsi 3 (tiga) pilar utama dalam menyelenggarakan Asuransi Sosial yaitu :

  1. Revenue Collection(pengumpulan pendapatan), fungsi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber dana pelayanan kesehatan.
  1. Risk Pooling(pengumpulan Risiko), fungsi ini bertujuan untuk memastikan adanya subsidi silang antar peserta.
  1. Purchasing(Pembelian), yang bertujuan memastikan tersedianya pola dan besaran pembayaran bagi fasilitas kesehatan.

Ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan karena antar satu pilar dengan pilar lainnya adalah sangat berhubungan. Fungsi pengumpulan pendapatan dilanjutkan dengan kepastian adanya subsidi silang antara peserta sehingga dana yang terhimpun akan dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Sehingga fungsi antar pilar ini saling terkait satu dengan yang lainnya dan menimbulkan hubungan sebab akibat.

Bapak Presiden Yang Terhormat,

Setelah hampir 1,5 tahun program JKN ini berjalan, di lapangan ternyata kita dapat melihat bahwasanya dana yang terhimpun dan dikelola oleh BPJSK tidak sebanding dengan biaya pembayaran kapitasi dan klaim fasilitas kesehatan meskipun sudah melakukan proses subsidi silang antar peserta. Penyebab terjadinya fenomena yang un-expectable ini adalah :

  1. Besaran iuran peserta yang diperhitungkan meleset(mismatch) dengan biaya yang dihabiskan BPJSK sebagai risk pooling. Besaran iuran peserta yang ditetapkan sebelumnya mungkin memprediksi respon masyarakat Indonesia dalam kondisi normal.
  1. Euforia masyarakat yang tinggi. Jika era JPK (sebelum JKN) oleh PT. ASKES dan PT. Jamsostek dulu mencatat bahwa angka kunjungan(visite rate) rata-rata hanya di kisaran 15 % – 20 %, namun kenyataan sampai saat ini angka kunjungan di FKTP sangat tinggi yaitu berkisar 35 % – 45 %, sebuah angka yang di luar perkiraan kita bersama-sama. Sekuat apapun FKTP melakukan fungsi promotif, edukatif dan preventif nyatanya belum mampu menurunkan angka kunjungan ke FKTP. Saya lebih cenderung menilai ini adalah sebuaheuforia masyarakat akibat dibukanya “kran” aksesbilitas yang mudah dan “murah” terhadap pusat-pusat layanan kesehatan.
  1. Terjadi kondisi yang“asimetris” antara tahapan JKN menuju UHC sebagaimana tercantum dalam peta jalan JKN 2014-2019 dengan Health Expenditure atau pengeluaran biaya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh BPJSK. Pada pertengahan tahun kedua ini, memang kepesertaan BPJS BELUM menjadi KEWAJIBAN seluruh rakyat Indonesia, namun biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJSK seolah-olah sudah seperti menanggung seluruhrakyat Indonesia. Tidak terbayangkan ketika nanti ada awal tahun 2019 berapa biaya yang harus dibayarkan oleh BPJSK kepada faskes dengan semakin bertambahnya jumlah peserta program JKN ini.

Ibu Menko PMK, Ibu Menkes dan Bapak Menteri Keuangan yang saya hormati,

Kondisi diatas terjadi dalam keadaan dimana besaran kapitasi untuk FKTP dan besaran tarif INA CBGs yang menurut kami sebagai tenaga pemberi pelayanan langsung di lapangan masih sangat JAUH dari angka IDEAL. Bisa dibayangkan oleh bapak/ibu menteri sekalian sebuah FKTP dengan cakupan sekitar 1000 jiwa dan nilai kapitasi per jiwa “hanya” Rp 10.000,- hanya akan menyisakan “laba” sekitar 1 – 2 juta rupiah per bulan jika angka kunjungan sampai dengan 45 %. Masalah akan lebih rumit jika kita menganalisa besaran tarif INA CBGs yang masih jauh dibawah real cost Rumah Sakit.

Dalam kondisi yang seperti itu saja, BPJSK sudah cukup keteteran menanggulangi kondisi “mismatch” sampai triliuan rupiah, apalagi jika besaran nilai kapitasi dan tarif INA CBGs naik menuju level ideal. Tentu akan makin parah kondisi “mismatch” BPJSK ini.

Saya salah satu yang terus berteriak bahwa tarif INA CBGs harus dievaluasi (baca : NAIK) dan juga besaran kapitasi FKTP harus ditambah. Namun dibalik tuntutan kami tersebut, jauh di dalam hati kecil saya tersimpan sebuah kekhawatiran yang amat sangat bahwa kondisi BPJSK akan semakin berat dengan jumlah dana yang terkumpul ternyata tidak se-progresifjumlah biaya yang harus dibayarkan BPJSK kepada faskes.

Harus bagaimana lagi rekan-rekan sejawat saya di FKTP melakukan promotif, edukatif dan preventif sehingga angka kunjungan tidak sampai 45 % ? Adakah jaminan bahwa seiring waktu berjalannya program ini maka lambat laun euforia masyarakat dalam memanfaatkan sarana kesehatan akan menurun atau bahkan hilang ?

Harus dengan cara apalagi manajemen RS melakukan cost containment dan efisiensi menghadapi “tuntutan” dan “keinginan” masyarakat yang berkunjung ke RS ?

Bapak Presiden dan Bapak Ketua DJSN RI yang terhormat,

Saya sangat paham bahwasanya opsi menaikkan iuran adalah sebuah pilihan yang pahit dan lagi sulit. Sebuah kebijakan yang sangat tidak populis, sama halnya dengan ketika bapak Presiden mencabut/mengurangi subsidi BBM. Saya juga bisa membayangkan bagaimana respon masyarakat, respon pemilik Badan Usaha andaikata iuran dinaikkan di tangah-tengah kondisi ekonomi yang makin sulit saat ini. Beban hidup masyarakat akibat kenaikan BBM, TDL dan harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya sudah sangat berat, apalagi jika iuran kepertaan BPJSK ini dinaikkan lagi.

Namun, apakah kita akan terus membiarkan kondisi “ke-fakiran” dana BPJSK ini terus menerus ? Sementara tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau semakin tinggi dengan ekspektasi keberhasilan yang sangat besar ? Mundur teratur atau membubarkan program ini tentu menyalahi Undang-Undang. Menunda pelaksanaan juga bukanlah pilihan yang bijaksana karena hanya mengalihkan sementara permasalahan dan lambat laun tanpa terasa kita mau tidak mau akan sampai pada titik waktu bahwa program ini harus berjalan.

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat,

Layar sudah terkembang, maka pantang biduk kembali ke haluan. Jangan biarkan BPJSK ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan, matipun tak mau. Maka perahu JKN ini harus tetap berjalan pak, mengarungi ganasnya ombak samudera dengan terus menambal kebocoran-kebocoran perahu yang kita tumpangi bersama-sama ini.

Bapak tentu sangat paham dengan peraturan yang ditandatangani presiden (meskipun bukan bapak), bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban memberikan suntikan dana jika BPJSK mengalami kesulitan dalam hal likuiditas dana.

Bapak tentu sudah mendapat laporan dari Bapak Menteri Keuangan bahwasanya pajak barang-barang impor mewah seperti tas dan sepatu akan dihapuskan dalam waktu dekat ini.

Bapak pun saya yakin sudah mendapat angka besaran hasil cukai rokok yang masuk sebagai pendapatan negara dalam setiap tahunnya.

Bapak juga pasti sangat sadar ketika mengambil kebijakan yang sangat tidak populer yaitu mencabut/mengurangi subsidi BBM maka akan memberikan kelonggaran ruang fiskaldalam negeri yang dananya bisa dialihkan untuk program-program yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 45.

Dan…. saya juga yakin bahwa bapak presiden juga sudah mengetahui bahwa amanat UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dimana alokasi anggaran kesehatan dari APBN adalah minimal sebesar 5 %.

Bapak Presiden RI yang saya hormati,

Maka, saya mohon maaf jika saya yang bukan siapa-siapa di negeri ini dengan kepolosan dan kefakiran pemahaman, saya lancang mengusulkan beberapa hal kepada bapak presiden yang terhormat. Ijinkan saya menyampaikannya pak, meskipun saya tidak akan berharap terlalu banyak bahwa apa yang saya sampaikan ini akan bapak tindak lanjuti.

  1. Mohon sisihkanlah sebagian dana kompensasi akibat pencabutan/pengurangan subsidi BBM untuk program JKN. Bukankah bapak mengatakan bahwa ruang fiskal akan semakin longgar dengan adanya pencabutan/pengurangan subsidi BBM ini ? Saya yakin dengan memberikan “sebagian kecil” dana kompensasi tersebut akan berdampak positif terhadap kelonggaran “fiskal” BPJSK tanpa mengganggu program-program prioritas pak presiden yaitu percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta sarana fisik negara seperti jalan tol, pelabuhan, jembatan dan sebagainya.
  1. Mohon naikkan cukai rokok jika perlu sampai 300 % dan alokasikan untuk program JKN, sehingga dengan kebijakan ini seperti mata pisau dua sisi. Pertama tentu saja akan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok/tembakau yang pada akhirnya akan menaikkan derajat kesehatan masyarakat terutama generasi muda penerus kepemimpinan bangsa ini. Kedua, nilai penambahan itu bisa dialokasikan kepada program JKN secara tidak langsung negara berperan ketika terjadi “disharmonisasi” keuangan program JKN oleh BPJSK ini.
  1. Mohon dihapuskan pajak barang mewah atas alat kesehatan dan industri teknologi kedokteran. Karena kami yang berkecimpung di dunia layanan kesehatan langsung sangat meyakini bahwa mahalnya biaya pelayanan kesehatan salah satunya karena faktor mahalnya investasi (belanja modal) untuk alat-alat kesehatan. Penghapusan pajak barang mewah atas alat kesehatan akan berdampak positif secara langsung terhadap turunnya biaya layanan kesehatan. Bapak pasti paham bahwa dorongan masyarakat mencari pelayanan kesehatan bukanlah motivasi yang bersifat konsumerisme, namun ketika pajak impor terhadap tas mewah dihapuskan justru akan mendorong masyarakat berperilaku “konsumtif”. Saya yakin bukan “Revolusi Mental” seperti ini khan yang pak presiden inginkan ?
  1. Mohon dipenuhi alokasi APBN bidang kesehatan sebesar minimal 5 % sebagaimana termaktub dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Saya yakin disekeliling pak Presiden sangat banyak ahli-ahli ekonomi makro dan ahli ekonomi sektor riil yang mampu merumuskan “sumber” dana tersebut dari APBN. Bapak memiliki tim ekonomi yang saya yakin berisikan ekonom lulusan-lulusan terbaik Harvard University dan perguruan tinggi ternama di dunia. Tentu akan sangat mudah merumuskan kebijakan tersebut (dari pandangan saya yang fakir ilmu pengetahuan ini).

Bapak Presiden, Bapak/Ibu Menteri dan Bapak Ketua DJSN yang saya hormati,

Ketika program JKN yang dijalankan oleh BPJSK mendapatkan “keleluasan fiskal” atas perannya sebagai Revenue Collection, maka saya yakin bahwa akan terjadi peningkatan nilai kapitasi FKTP. Saya juga yakin bahwa jika hasil evaluasi dan revisi tarif INA CBGs menghasilkan tuntutan kenaikan besaran tarif, maka BPJSK tidak akan menghadapi kendala yang berarti dalam memenuhi tuntutan tersebut.

Efek positif langsungnya tentu saja akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang semakin bermutu dan aksesbilitas serta portabilitas yang semakin terjangkau. Dokter dan pemberi layanan kesehatan di FKTP akan tenang dengan “jaminan reward” dari program ini. Dokter, manajemen RS dan seluruh petugas pemberi layanan di Rumah Sakit akan bekerja semakin baik karena sudah tidak ada kendala dalam hal “tuntutan kesejahteraan”lagi dan akan semakin fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Outcome nya tentu saja kepuasan masyarakat akan meningkat dan akan terjadi efek domino yang simultan dimana masyakarat yang puas akan layanan program JKN tanpa disadari akan menjadi “marketer” terhadap masyarakat yang lain sehingga kepesertaan JKN jalur mandiri akan semakin bertambah dan diharapkan sebelum 2019 seluruh masyarakat sudah menjadi peserta JKN.

Saya membayangkan bahwa BPJSK akan memperoleh kelonggaran likuiditas dana yang dikelola tanpa terburu-buru mengusulkan pilihan menaikkan iuran kepada masyarakat dan Badan Usaha. Sungguh sesuatu yang sangat diidamkan dan diharapkan oleh semua pihak. Dengan iuran yang tidak begitu memberatkan namun mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu. Masyarakat puas, tenang dan bahagia serta pemberi pelayanan akan senang. Semua bahagia, semua senang dan semua tersenyum. Kebahagian buat semua.

Bapak Presiden yang terhormat,

Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan saya ini, sungguh jauh dari niat dan pikiran saya untuk menggurui karena saya yakin pak presiden dikelilingi para ahli yang sudah sangat memahami solusi atas masalah yang saya sampaikan diatas. Mungkin ibarat saya menggarami air laut yang sudah sangat asin, namun anggaplah surat saya ini sebagai lontaran batu kecil yang menciptakan gelombang lemah di tengah lautan. Hanya sekedar mengingatkan, membuat riak gelombang kecil ketika air laut tenang. Surat ini saya persembahkan sebagai refleksi menjelang 1,5 tahun usia program JKN.

Kita semua ingin program JKN ini tetap berjalan, sudah berjuta masyarakat merasakan manfaatnya. Meskipun masih banyak juga yang belum merasakan manfaat, namun saya meyakini jika program ini sudah dijalankan dalam kondisi yang sangat idal dengan dukungan penuh pendanaan dari pemerintah maka cita-cita UHC dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sesuatu yang mustahil.

Saya bukanlah siapa-siapa, saya juga bukan pegawai BPJSK, saya mungkin hanya mewakili aspirasi masyarakat pengguna layanan program JKN dan juga menjadi bagian kecil dari petugas pemberi pelayanan kesehatan di lapangan. Saya hanya tidak ingin program JKN ini menanggung beban “hidup segan, matipun tak mau“. Saya juga tidak ingin BPJSK ini akan bernasib seperti “tikus yang mati di lumbung padi“. Kesehatan adalah amanat UU, kesehatan adalah hak dan hajat hidup masyarakat secara universal.

Sehatlah negeriku, sehatlah bangsaku untuk Indonesia yang lebih sehat menuju“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan” sesuai dengan Visi Kesehatan Indonesia. Amien YRA.

Selamat menjalankan ibadah puasa pak Presiden.

Sekian.

Dari,
Salah satu rakyat Indonesia
Tri Muhammad Hani

 

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.