Menanti Janji Pemerintah dalam UU Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 : Undang-Undang Kesehatan Pasal 171 ayat (1) : “Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Pada ayat (2) : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”.

Penjelasan dari ayat di atas adalah bahwa pemerintah pusat minimal harus menganggarkan 5 % dari APBN untuk pembiayaan sektor kesehatan. Sedangkan pemerintah propinsi atau Kota/Kabupaten minimal harus menganggarkan 10 % dari APBD untuk sektor kesehatan dengan ketentuan masing-masing minimal 2/3 untuk kepentingan publik terutama bagi penduduk miskin. Mari coba berhitung, apabila APBN 2010 diasumsikan 1000 triliyun rupiah lebih sedikit, berarti anggaran kesehatan minimal adalah 50 triliyun lebih dan dari jumlah tersebut minimal 33,33 triliyun rupiah untuk kepentingan publik dan utamanya adalah masyarakat miskin.

Pertanyaan-nya adalah, mungkinkah angka ini bisa terwujud ? Sebagai gambaran anggaran Depkes 2009 saja hanya sekitar 14 triliyun rupiah untuk keseluruhan. Untuk Kabupaten Purwakarta, dengan asumsi APBD II Tahun 2009 sekitar 700 milyar rupiah, berarti anggaran untuk sektor kesehatan minimal 70 miliyar dengan 46,67 milyar rupiah untuk pelayanan publik khususnya masyarakat miskin. Sebagai bahan perbandingan di Tahun 2009, APBD Purwakarta “hanya” menganggarkan sekitar 2,5 miliyar rupiah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JAMKESDA. Sungguh sebuah deviasi angka yang sangat jauh.

Sedangkan anggaran pemerintah pusat melalui APBN untuk pelayanan JAMKESMAS tidak lebih dari 4 triliun rupiah pada tahun 2009. Berdasarkan data-data di atas, maka layak apabila kita menaruh sedikit harapan dibalik segudang pesimisime terhadap implementasi produk hukum yang memilki legitimasi sangat kuat dalam strata sistem perundang-undangan di Indonesia.

Akhirnya sembari menunggu dengan harap-harap cemas implementasi UU ini di Tahun 2011, mari kita terus mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan sektor kesehatan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Sebagai tambahan, sekedar mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Penegasan tanggung jawab pemerintah dalam hal kesehatan semakin nyata seperti yang tercantum pada UUD 45 hasil amandemen ke-4 pada Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Berkaitan sistem jaminan sosial, maka pemerintah wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan pada UUD 45 amandemen ke-4 pada Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Amanat ini merupakan penjabaran dari salah satu hak asasi masyarakat Indonesia seperti yang tercantum pada pasal 28H ayat (3) bahwa ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Wallahua’lam….

Purwakarta, 17 Januari 2010

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.